PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024

PERMEN Nomor 12 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENYELENGGARAAN KLHS UNTUK RPJMN TAHUN 2020-2024

Pasal 4

(1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan sejalan dengan tahapan dan mekanisme penyusunan RPJMN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tata cara penyusunan RPJMN tahun. (2) Tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 meliputi: a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 5

(1) Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui: a. identifikasi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; b. identifikasi dan simulasi kebijakan, rencana, dan/atau program untuk melihat pengaruhnya terhadap daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; dan/atau c. analisis kebijakan, rencana, dan/atau program untuk melihat pengaruhnya terhadap daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup. (2) Analisis kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menggunakan Model. (3) Model sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berupa: a. perubahan target; b. perubahan strategi pencapaian target; c. perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi; dan d. pemberian rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan hidup. (2) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program dilakukan dengan memperhatikan hasil pengkajian pengaruh. (3) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 7

(1) Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memerhatikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program. (2) Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan kebijakan, rencana, dan/atau program dalam rancangan RPJMN tahun 2020-2024.

Pasal 8

Tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 dilaksanakan sampai dengan proses penyusunan rancangan RPJMN tahun 2020-2024. (2) Hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam rancangan RPJMN tahun 2020- 2024 untuk Sektor Prioritas.

Pasal 10

(1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 dilaksanakan oleh Tim Penyusun KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024. (2) Dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penyusun KLHS untuk RPJMN tahun 2020- 2024 melibatkan peran serta pemangku kepentingan. (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perwakilan unit kerja di Kementerian Perencanaan, kementerian/lembaga terkait, perguruan tinggi, dan perwakilan unsur masyarakat.

Pasal 11

(1) Penjaminan kualitas dilaksanakan oleh Tim Penyusun RPJMN tahun 2020-2024 bersama dengan Tim Penyusun KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 melalui penilaian mandiri. (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memertimbangkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup melalui Model sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. penilaian bertahap sejalan dengan tahapan perkembangan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024; dan/atau b. penilaian sekaligus yang dilaksanakan di tahapan akhir pelaksanaan KLHS RPJMN tahun 2020-2024. (4) Hasil penjaminan kualitas memuat informasi tentang: a. KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 telah memenuhi ketentuan tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan b. rekomendasi perbaikan KLHS telah diikuti dengan perbaikan rencana, program dan/atau kegiatan di rancangan RPJMN tahun 2020-2024. (5) Tata cara pelaksanaan penjaminan kualitas tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Hasil pembuatan dan pelaksanaan serta penjaminan kualitas KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 didokumentasikan ke dalam laporan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024. (2) Laporan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 memuat informasi tentang: a. dasar pertimbangan penyelenggaraan KLHS tahun RPJMN 2020-2024; b. rumusan isu Pembangunan Berkelanjutan yang terkait dengan usulan program, rencana dan/atau kegiatan dari Sektor Prioritas yang dikaji; c. proses pengkajian yang terdiri dari metode, teknik, proses interaksi dan sinergi rencana, program dan/atau kegiatan dari Sektor Prioritas dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMN tahun 2020-2024; d. rekomendasi skenario pembangunan sebagai alternatif bagi perbaikan rencana, program dan/atau kegiatan berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c); dan e. integrasi rekomendasi skenario pembangunan ke dalam rancangan RPJMN tahun 2020-2024. (3) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang terpisah dari rancangan RPJMN tahun 2020-2024. (4) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. (5) Struktur laporan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Untuk RPJMN Tahun 2020-2024

Pasal 4

Koreksi

(1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan sejalan dengan tahapan dan mekanisme penyusunan RPJMN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tata cara penyusunan RPJMN tahun. (2) Tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 meliputi: a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 5

(1) Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui: a. identifikasi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; b. identifikasi dan simulasi kebijakan, rencana, dan/atau program untuk melihat pengaruhnya terhadap daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; dan/atau c. analisis kebijakan, rencana, dan/atau program untuk melihat pengaruhnya terhadap daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup. (2) Analisis kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menggunakan Model. (3) Model sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berupa: a. perubahan target; b. perubahan strategi pencapaian target; c. perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi; dan d. pemberian rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan hidup. (2) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program dilakukan dengan memperhatikan hasil pengkajian pengaruh. (3) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 7

(1) Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memerhatikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program. (2) Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan kebijakan, rencana, dan/atau program dalam rancangan RPJMN tahun 2020-2024.

Pasal 8

Tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 dilaksanakan sampai dengan proses penyusunan rancangan RPJMN tahun 2020-2024. (2) Hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam rancangan RPJMN tahun 2020- 2024 untuk Sektor Prioritas.

Pasal 10

(1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 dilaksanakan oleh Tim Penyusun KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024. (2) Dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penyusun KLHS untuk RPJMN tahun 2020- 2024 melibatkan peran serta pemangku kepentingan. (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perwakilan unit kerja di Kementerian Perencanaan, kementerian/lembaga terkait, perguruan tinggi, dan perwakilan unsur masyarakat.

BAB Kedua

Penjaminan Kualitas dan Pendokumentasian KLHS RPJMN Tahun 2020-2024

Pasal 11

Koreksi

(1) Penjaminan kualitas dilaksanakan oleh Tim Penyusun RPJMN tahun 2020-2024 bersama dengan Tim Penyusun KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 melalui penilaian mandiri. (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memertimbangkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup melalui Model sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. penilaian bertahap sejalan dengan tahapan perkembangan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024; dan/atau b. penilaian sekaligus yang dilaksanakan di tahapan akhir pelaksanaan KLHS RPJMN tahun 2020-2024. (4) Hasil penjaminan kualitas memuat informasi tentang: a. KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 telah memenuhi ketentuan tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan b. rekomendasi perbaikan KLHS telah diikuti dengan perbaikan rencana, program dan/atau kegiatan di rancangan RPJMN tahun 2020-2024. (5) Tata cara pelaksanaan penjaminan kualitas tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Hasil pembuatan dan pelaksanaan serta penjaminan kualitas KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 didokumentasikan ke dalam laporan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024. (2) Laporan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 memuat informasi tentang: a. dasar pertimbangan penyelenggaraan KLHS tahun RPJMN 2020-2024; b. rumusan isu Pembangunan Berkelanjutan yang terkait dengan usulan program, rencana dan/atau kegiatan dari Sektor Prioritas yang dikaji; c. proses pengkajian yang terdiri dari metode, teknik, proses interaksi dan sinergi rencana, program dan/atau kegiatan dari Sektor Prioritas dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMN tahun 2020-2024; d. rekomendasi skenario pembangunan sebagai alternatif bagi perbaikan rencana, program dan/atau kegiatan berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c); dan e. integrasi rekomendasi skenario pembangunan ke dalam rancangan RPJMN tahun 2020-2024. (3) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang terpisah dari rancangan RPJMN tahun 2020-2024. (4) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. (5) Struktur laporan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18