Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan K…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim INDONESIA/INDONESIA Climate Change Trust Fund sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim INDONESIA/INDONESIA Climate Change Trust Fund, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 8

Koreksi

(1) Susunan organisasi MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (2) Dalam rangka mendukung tugas dan tanggung jawabnya, MWA dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan. (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh 1 (satu) orang anggota MWA sesuai dengan bidang keahliannya. (4) Keanggotaan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan. 3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Koreksi

(1) MWA terdiri atas anggota pemilik suara dan anggota bukan pemilik suara. (2) Anggota pemilik suara berhak memberikan suara dalam proses pengambilan keputusan. (3) Anggota bukan pemilik suara hanya berhak memberikan pendapat atau masukan dalam proses pengambilan keputusan. (4) Anggota pemilik suara terdiri atas: a. 5 (lima) orang perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; b. 1 (satu) orang perwakilan Kementerian Keuangan; c. 1 (satu) orang perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; d. 1 (satu) orang perwakilan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; e. 1 (satu) orang perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; f. 1 (satu) orang perwakilan organisasi masyarakat sipil; g. 1 (satu) orang perwakilan dari dunia usaha; h. 1 (satu) orang perwakilan akademisi; dan i. 1 (satu) orang perwakilan untuk masing- masing mitra pembangunan, sebanyak- banyaknya 3 (tiga) mitra pembangunan yang memberikan kontribusi dana paling besar kepada ICCTF. (5) Anggota bukan pemilik suara terdiri atas: a. mitra pembangunan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i; dan b. Direktur Eksekutif. (6) Anggota MWA yang mewakili Kementerian/Lembaga diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. (7) Anggota MWA yang mewakili Kementerian/Lembaga paling kurang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, kecuali Anggota MWA yang berasal dari perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling kurang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. (8) Anggota MWA yang merupakan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, dunia usaha dan akademisi yang kegiatannya berkaitan dengan Penanganan Perubahan Iklim dipilih secara transparan, obyektif, non diskriminatif dan akuntabel.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2018 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA