PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENYUSUNAN, PENELAAHAN, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

PERMEN Nomor 1 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah memberikan panduan kepada: a. kementerian/lembaga dalam menyusun Renja K/L; b. kementerian/lembaga dalam melakukan perubahan Renja K/L baik dalam periode perencanaan maupun periode pelaksanaan; dan c. Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan dalam melakukan penelaahan rancangan Renja K/L.

Pasal 3

BAB II

PENYUSUNAN, PENELAAHAN, DAN PERUBAHAN RENJA K/L

Pasal 4

Koreksi

(1) Pimpinan kementerian/lembaga menyusun Renja K/L sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan, visi, misi, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, Lokasi, Komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaannya.

Pasal 5

Koreksi

(1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas: a. Program Spesifik; b. Program Lintas UKE I; dan c. Program Lintas K/L. (2) Dalam penyusunan Program Lintas UKE I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri/Pimpinan Lembaga menunjuk koordinator Program Lintas UKE I. (3) Koordinator Program Lintas UKE I merupakan unit kerja eselon I yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga melalui surat tugas dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi unit kerja tersebut. (4) Dalam rangka memastikan pencapaian sasaran Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Program Lintas K/L. (5) Koordinasi perencanaan dan pengendalian Program Lintas K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh unit kerja eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Perencanaan melalui surat tugas dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi unit kerja tersebut.

Pasal 6

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas: a. Kegiatan Spesifik; dan/atau b. Kegiatan Lintas. (2) Dalam menyusun Kegiatan Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kementerian/lembaga menentukan koordinator Kegiatan Lintas. (3) Koordinator Kegiatan Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan: a. unit kerja eselon I yang membawahi unit kerja eselon II pelaksana Kegiatan Lintas; atau b. salah satu unit kerja eselon II pelaksana Kegiatan Lintas. (4) Koordinator Kegiatan Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris/Sekretaris Utama atas nama Menteri/Pimpinan Lembaga melalui surat tugas dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi unit kerja tersebut.

Pasal 7

(1) Keluaran (Output) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas: a. KRO; dan b. RO. (2) Kementerian/Lembaga menyusun KRO berdasarkan daftar referensi KRO sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran nasional. (3) Kementerian/Lembaga menyusun RO berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja pelaksana Kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa sebagai keluaran akhir.

Pasal 8

(1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas: a. Lokasi wilayah administratif; dan b. Lokasi khusus lainnya. (2) Lokasi wilayah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merujuk pada kabupaten dan/atau kota. (3) Lokasi khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merujuk pada referensi rincian spesifik lokasi RO pada bidang tertentu.

Pasal 9

(1) Komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memuat informasi terkait tahapan, proses, dan/atau bagian pembentuk RO termasuk indikasi alokasi pendanaannya. (2) Indikasi alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari: a. rupiah murni; b. pinjaman dan/atau hibah dalam negeri; c. pinjaman dan/atau hibah luar negeri; d. surat berharga syariah negara; e. penerimaan negara bukan pajak; f. kerja sama pemerintah dan badan usaha; dan/atau g. pembiayaan lainnya menurut ketentuan perundang- undangan.

Pasal 10

(1) Tahapan penyusunan Renja K/L meliputi: a. penyusunan rancangan awal Renja K/L; b. penyusunan rancangan Renja K/L; dan c. pemutakhiran rancangan Renja K/L. (2) Dalam rangka penyusunan rancangan Renja K/L dan pemutakhiran rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan penelaahan rancangan Renja K/L. (3) Penelaahan rancangan Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan.

Pasal 33

(1) Kementerian/lembaga dapat melakukan perubahan Renja K/L pada periode tahun perencanaan dan/atau pada periode tahun pelaksanaan. (2) Kementerian/lembaga melakukan perubahan Renja K/L untuk menjaga konsistensi muatan Renja K/L dengan data dan informasi dokumen RKP, RKA K/L, DIPA, APBN, dan/atau APBN Perubahan.

BAB Kesatu

Penyusunan Renja K/L

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

(1) Kementerian/lembaga menyusun rancangan awal Renja K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sebagai bagian rangkaian penyusunan rancangan awal RKP dan Surat Bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif. (2) Rancangan awal Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan bulan Februari tahun perencanaan. (3) Rancangan awal Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan: a. Peraturan PRESIDEN tentang RPJMN; b. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang Renstra K/L; c. tema, sasaran, arah, kebijakan, dan Prioritas Pembangunan; d. hasil evaluasi pencapaian target kinerja dalam Renja K/L tahun pelaksanaan; dan e. rencana capaian kinerja berdasarkan Renja K/L tahun perencanaan. (4) Rancangan awal Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rumusan Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen, serta target dan indikasi pendanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga. (5) Muatan rancangan awal Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri atas: a. Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, dan/atau Komponen yang telah tercantum pada Renja K/L tahun sebelumnya; dan b. RO, KRO, Lokasi yang belum tercantum pada Renja K/L tahun sebelumnya. (6) Muatan rancangan awal Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, menggunakan program dan kegiatan pada Renja K/L tahun sebelumnya. (7) Kementerian/lembaga menuangkan/memasukkan (input)/mengunggah (upload) muatan rancangan awal Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL.

Pasal 12

(1) Kementerian Perencanaan menyelenggarakan pertemuan dua pihak dengan kemeterian/lembaga dalam rangka membahas Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen. (2) Pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen dengan: a. tugas dan fungsi kementerian/lembaga; b. arah Prioritas Pembangunan; c. kebijakan dan/atau instruksi PRESIDEN; d. kebijakan sektoral dan kebijakan pembangunan wilayah yang terkait dengan kementerian/lembaga; dan/atau e. peraturan perundang-undangan lainnya terkait kementerian/lembaga. (3) Pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tatap muka dan/atau secara daring (online). (4) Pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diawali mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan. (5) Hasil pertemuan dua pihak dituangkan dalam berita acara hasil pertemuan dua pihak.

Pasal 13

(1) Kementerian Perencanaan mengoordinasikan pembahasan Program Lintas K/L. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebagai bagian rangkaian pertemuan penyusunan rancangan awal RKP. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan: a. Kesesuaian dan keselarasan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program antar kementerian/lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional; b. Kesesuaian dan ketepatan RO dalam mendukung Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program; dan c. Kejelasan tata cara koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian. (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan. (5) Dalam hal diperlukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait lainnya. (6) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil koordinasi.

Pasal 14

Menteri Perencanaan menyampaikan tema, sasaran, arah kebijakan, dan Prioritas Pembangunan yang telah disetujui kepada kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Kementerian/lembaga melakukan penyesuaian terhadap rancangan awal Renja K/L sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (6) serta tema, sasaran, arah kebijakan, dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (2) Kementerian/lembaga menuangkan/memasukkan (input)/mengunggah (upload) penyesuaian atas rancangan awal Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL.

BAB 1

Penyusunan Rancangan Awal Renja K/L

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Menteri Perencanaan menyampaikan tema, sasaran, arah kebijakan, dan Prioritas Pembangunan yang telah disetujui kepada kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pasal 16

(1) Kementerian/lembaga melakukan penyempurnaan rancangan awal Renja K/L sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) menjadi rancangan Renja K/L setelah rancangan awal RKP dan Surat Bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif disampaikan kepada kementerian/lembaga. (2) Rancangan Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada: a. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang Renstra K/L; b. Rancangan awal RKP; c. Surat Bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif; dan d. Peraturan perundang-undangan lainnya terkait kementerian/lembaga.

Pasal 17

(1) Kementerian/lembaga menuangkan/memasukkan (input)/mengunggah (upload) rancangan Renja K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL. (2) Rancangan Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan melalui Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL. (3) Menteri/Pimpinan Lembaga atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan surat pemberitahuan telah menyampaikan Rancangan Renja K/L melalui Sistem Informasi KRISNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan paling lambat Minggu kedua bulan April tahun perencanaan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Renja K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 1

Kaidah Umum Penelaahan Renja K/L

Pasal 19

Koreksi

(1) Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan melakukan penelaahan dalam rangka penyusunan Renja K/L melalui Pertemuan Tiga Pihak. (2) Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pertemuan Tiga Pihak I dilaksanakan dalam rangka penelaahan rancangan Renja K/L; dan b. Pertemuan Tiga Pihak II dilaksanakan dalam rangka pemutakhiran rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L. (3) Penelaahan melalui Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tatap muka dan/atau daring (online). (4) Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2): a. Kementerian Perencanaan melakukan penelaahan dengan fokus utama pada: 1. ketepatan penuangan Prioritas Pembangunan dan rinciannya pada rancangan Renja K/L; 2. ketepatan sasaran dan indikator Program dan Kegiatan; dan 3. kesesuaian RO prioritas beserta target, lokasi dan alokasi di rancangan Renja K/L terhadap Prioritas Pembangunan pada rancangan awal RKP, Peraturan Menteri Perencanaan tentang rancangan RKP dan/atau Peraturan PRESIDEN tentang rancangan RKP. b. Kementerian Keuangan melakukan penelaahan dengan fokus utama pada kesesuaian rancangan Renja K/L dengan kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja negara; dan c. Kementerian/lembaga memberikan usulan, penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penelaahan rancangan Renja K/L.

Pasal 21

Pasal 22

(1) Pertemuan Tiga Pihak I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling sedikit dilakukan untuk membahas Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, Komponen, serta alokasi anggaran dan sumber pendanaannya. (2) Dalam hal rancangan Renja K/L memuat Program Lintas UKE I, Pertemuan Tiga Pihak I dilakukan untuk memastikan: a. penetapan koordinator Program Lintas UKE I; b. kesesuaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program dengan tugas dan fungsi unit kerja pelaksana; dan c. kejelasan tata cara koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. (3) Dalam hal rancangan Renja K/L memuat Kegiatan Lintas, Pertemuan Tiga Pihak I dilakukan untuk memastikan: a. Penetapan koordinator Kegiatan Lintas; b. Kesesuain Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, KRO, RO; dan c. Kejelasan tata cara koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. (4) Dalam hal terdapat usulan untuk mengubah indikasi RO prioritas, termasuk lokasi, target, alokasi, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan tentang rancangan RKP dan Surat Bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif, Kementerian Perencanaan berkoordinasi dengan penanggung jawab Prioritas Nasional sebelum dilakukan kesepakatan pada Pertemuan Tiga Pihak I.

Pasal 23

(1) Hasil penelaahan dalam Pertemuan Tiga Pihak I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dituangkan dalam catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak I. (2) Kementerian Perencanaan mengoordinasikan perumusan catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak I sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga menuangkan/memasukkan (input) catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Informasi KRISNA- RENJAKL. (4) Catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II di Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga. (5) Dalam hal terdapat muatan yang tidak disepakati Pertemuan Tiga Pihak I, rancangan Renja K/L menggunakan RO prioritas beserta target dan alokasinya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan tentang rancangan RKP dan Surat Bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif.

Pasal 24

(1) Kementerian/lembaga melakukan perbaikan rancangan Renja K/L berdasarkan catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1). (2) Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan memberikan persetujuan atas rancangan Renja K/L yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL.

BAB 2

Penelaahan Rancangan Renja K/L

Pasal 21

Koreksi

(1) Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga melakukan Pertemuan Tiga Pihak I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a setelah terbitnya Surat Bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun perencanaan. (2) Pertemuan Tiga Pihak I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali pertemuan dalam suatu rangkaian pertemuan. (3) Pertemuan Tiga Pihak I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk: a. memastikan dan mengkonfirmasi pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan rincian pelaksanaannya; b. membahas usulan perubahan rencana Prioritas Pembangunan; c. membahas usulan penambahan dan/atau pengurangan alokasi pendanaan; d. membahas kebijakan PRESIDEN yang belum tercakup dalam Prioritas Pembangunan; dan/atau e. memastikan muatan rancangan Renja K/L dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga. (4) Pertemuan Tiga Pihak I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada: a. dokumen rancangan awal RKP dan Peraturan Menteri Perencanaan tentang rancangan RKP; b. Surat Bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif; dan c. berita acara kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan nasional. (5) Pertemuan Tiga Pihak I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang Renstra K/L; b. kebijakan PRESIDEN sebagaimana tertuang dalam Peraturan PRESIDEN, keputusan PRESIDEN, instruksi PRESIDEN, dan/atau risalah rapat PRESIDEN dengan para Menteri/Pimpinan Lembaga; c. dokumen kelayakan dan kesiapan kegiatan; dan/atau d. dokumen pendukung lainnya. (6) Dokumen kelayakan dan kesiapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c paling sedikit memuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). (7) Dalam hal diperlukan dokumen kelayakan dan kesiapan kegiatan untuk setiap RO sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilengkapi dengan dokumen studi kelayakan. (8) Kementerian/lembaga mengunggah (upload) dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL.

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

(1) Pertemuan Tiga Pihak II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka pemutakhiran rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L paling lambat 2 (dua) minggu setelah terbitnya Surat Bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran. (2) Pertemuan Tiga Pihak II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan. (3) Pertemuan Tiga Pihak II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada: a. Peraturan PRESIDEN tentang RKP; dan b. Surat Bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.

Pasal 26

Ketentuan mengenai dokumen yang dipertimbangkan pada Pertemuan Tiga Pihak I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), dokumen kelayakan dan kesiapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) dan ayat (7), kewajiban kementerian/lembaga untuk mengunggah dokumen dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak II.

Pasal 27

Pertemuan Tiga Pihak II sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) dilakukan terhadap: a. Program, Kegiatan, KRO, RO, Komponen, Lokasi, serta alokasi dan sumber pendanaannya yang belum disepakati dalam Pertemuan Tiga Pihak I; b. Penyesuaian terhadap perubahan rencana pemanfaatan alokasi Program dan Kegiatan dari Pagu Indikatif ke Pagu Anggaran; dan/atau c. Ketepatan pencapaian sasaran pembangunan dan pendanaannya dalam Peraturan PRESIDEN tentang RKP termasuk target, indikator, dan Lokasi.

Pasal 28

Hasil penelaahan dalam Pertemuan Tiga Pihak II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dituangkan dalam catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak II.

Pasal 29

Ketentuan mengenai perumusan catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), pengoordinasian perumusan catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak I oleh Kementerian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), penuangan catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak I dalam Sistem Informasi KRISNA- RENJAKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), penandatanganan hasil Pertemuan Tiga Pihak I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penuangan catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak II.

Pasal 30

Dalam hal terdapat muatan yang tidak disepakati Pertemuan Tiga Pihak II, rancangan Renja K/L menggunakan RO prioritas beserta target dan alokasinya yang tercantum dalam Peraturan PRESIDEN tentang RKP dan Surat Bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.

Pasal 31

(1) Kementerian/lembaga melakukan perbaikan rancangan Renja K/L dalam rangka pemutakhiran rancangan Renja K/L berdasarkan catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. (2) Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan memberikan persetujuan terhadap rancangan Renja K/L yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL paling lambat bulan Juli tahun perencanaan. (4) Muatan Renja K/L yang telah disetujui oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan RKA K/L.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penelaahan rancangan Renja K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 31 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 3

Pemutakhiran Rancangan Renja K/L

Pasal 25

Koreksi

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Hasil penelaahan dalam Pertemuan Tiga Pihak II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dituangkan dalam catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak II.

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB 2

Perubahan Renja K/L pada Periode Pelaksanaan

Pasal 35

Koreksi

(1) Perubahan Renja K/L pada periode pelaksanaan dilakukan sejak awal tahun pelaksanaan hingga akhir tahun pelaksanaan. (2) Perubahan Renja K/L pada periode pelaksanaan dilaksanakan untuk mengakomodasi adanya: a. perubahan Renstra K/L; b. perubahan struktur organisasi kementerian/lembaga; c. APBN Perubahan; d. perubahan DIPA; e. kebijakan PRESIDEN; f. kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan bidang perencanaan dan/atau penganggaran; dan/atau g. perubahan lain yang terkait dengan informasi dalam dokumen Renja K/L.

Pasal 36

(1) Kementerian/lembaga mengusulkan perubahan Renja K/L kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan, apabila terdapat: a. perubahan Renstra K/L; b. perubahan yang terkait dengan Prioritas Nasional; c. perubahan visi, misi, Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan termasuk sasaran, indikator, target, dan alokasinya; d. perubahan yang terkait dengan pencapaian sasaran RKP; dan/atau e. perubahan yang terkait dengan sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman luar negeri, hibah, surat berharga syariah nasional, pinjaman dalam negeri dan/atau penerimaan negara bukan pajak. (2) Khusus untuk perubahan Sasaran Program dan/atau Indikator Kinerja Program dalam Program Lintas K/L, kementerian/lembaga pengusul juga berkoordinasi dengan Koordinator Program Lintas K/L di Kementerian Perencanaan. (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam Pertemuan Tiga Pihak antara kementerian/lembaga, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan. (4) Usulan perubahan atas RO prioritas, termasuk lokasi, target, alokasi, dikoordinasikan dengan penanggung jawab Prioritas Nasional sebelum dilakukan kesepakatan pada Pertemuan Tiga Pihak. (5) Hasil Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL. (6) Catatan hasil Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II di Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL. (7) Berdasarkan hasil Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan memberikan persetujuan usulan perubahan Renja K/L yang diusulkan. (8) Persetujuan perubahan Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL.

Pasal 37

(1) Dalam hal perubahan Renja K/L tidak meliputi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan menindaklanjuti usulan perubahan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. (2) Perubahan Renja K/L sebagaimana diamaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme: a. perubahan secara langsung; dan/atau b. perubahan secara berkala setiap 4 (empat) bulan atau sesuai kebutuhan. (3) Proses perubahan Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Renja K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

Pelaksanaan penyusunan Renja K/L, penelaahan rancangan Renja K/L, dan perubahan Renja K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 38, dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian Perencanaan.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENYUSUNAN, PENELAAHAN, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

BAB I

Pasal 2

Pasal 3

BAB I

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 1

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 2

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

BAB 1

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 2

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB 3

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Ketiga

Pasal 33

Pasal 34

BAB 1

Pasal 34

Pasal 35