PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional

PERMEN Nomor 1 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 2. Arah Kebijakan adalah penjabaran misi dan memuat strategi yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mencapai sasaran yaitu perubahan kondisi masyarakat yang ingin dicapai. 3. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program untuk mewujudkan visi dan misi. 4. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu program. 5. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan yang disertai penyediaan alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian untuk pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 7. Input adalah sumber daya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan yang diperlukan dalam rangka untuk menghasilkan keluaran (output). 8. Output atau Sasaran Kegiatan adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan kebijakan/program. 9. Outcome atau Sasaran Program adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari suatu program yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan. 10. Impact adalah perubahan jangka panjang pada masyarakat yang ingin dituju sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan. 11. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 12. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas desain, implementasi dan hasil dari intervensi yang sedang berlangsung atau yang telah selesai. 13. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 14. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja K/L, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 15. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renstra K/L, adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

JENIS DAN METODE EVALUASI

Pasal 4

Koreksi

(1) Evaluasi Ex-ante dilakukan sebelum dokumen perencanaan ditetapkan. (2) Tujuan Evaluasi Ex-ante: a. memilih alternatif kebijakan terbaik dari berbagai alternatif yang ada; dan b. memastikan dokumen perencanaan disusun secara terstruktur, koheren dan sistematis, antara lain dengan cara menelaah konsistensi antar dokumen perencanaan dan menelaah penyusunan kebijakan/program/kegiatan dengan mereviu permasalahan, formulasi sasaran, konsistensi arah kebijakan dan strategi pembangunan dengan sasaran, dan ketepatan indikator kinerja yang digunakan.

Pasal 5

(1) Evaluasi pengukuran kinerja dilakukan untuk melihat capaian kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan membandingkan antara target dengan capaian. (2) Evaluasi pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan metode Gap Analysis. (3) Evaluasi pengukuran kinerja dapat dilakukan terhadap keseluruhan dokumen perencanaan.

Pasal 6

(1) Evaluasi proses pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan secara mendalam. (2) Deskripsi proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi deskripsi pelaksanaan (siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana), deskripsi latar belakang, deskripsi organisasi, deskripsi input, output dan aktivitas pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan. (3) Evaluasi proses pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan terhadap kebijakan/program/kegiatan terpilih, antara lain untuk memahami fungsi-fungsi pelaksanaan agar diketahui fungsi mana yang berjalan dengan baik dan mana yang tidak, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang.

Pasal 7

(1) Evaluasi kebijakan strategis/program besar merupakan penilaian secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan/program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan/ program. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan terhadap kebijakan/program terpilih dengan kriteria tertentu karena membutuhkan waktu, sumber daya dan sumber dana yang besar. (3) Kriteria kebijakan strategis/program besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; b. memiliki anggaran besar; c. mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; d. mendukung pencapaian prioritas nasional; dan e. merupakan arahan direktif dan pertimbangan lain.

BAB III

MEKANISME EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Evaluasi RKP dan Renja K/L dilakukan setiap akhir periode. (2) Evaluasi Renstra K/L atau RPJMN dilakukan setidaknya dua kali dalam satu periode yaitu pada pertengahan periode dan akhir periode. Bagian Pertama Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Renja K/L dan Renstra K/L

Pasal 9

Koreksi

(1) Direktur Jenderal/Deputi pada masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi Renja K/L sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama untuk dikoordinasi dan dikonsolidasi menjadi Laporan Evaluasi Renja K/L yang selanjutnya disampaikan oleh Menteri/Kepala Lembaga masing-masing Kepada Menteri. (3) Evaluasi Renstra K/L dilakukan oleh Direktur Jenderal/Deputi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. (4) Evaluasi Renstra K/L sebagaimana dimaksud ayat (3) juga memerhatikan hasil evaluasi Renja periode Renstra K/L berjalan sebagai bahan masukan. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama untuk dikoordinasi dan dikonsolidasi menjadi Laporan Evaluasi Renstra K/L untuk selanjutnya disampaikan oleh Menteri/Kepala Lembaga masing-masing kepada Menteri.

Pasal 10

(1) Evaluasi RKP diawali dengan penyusunan konsep Laporan Evaluasi RKP oleh Bappenas. (2) Penyusunan draft awal evaluasi RKP dilakukan bersamaan dengan penyusunan evaluasi Renja K/L yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. (3) Deputi Bidang, Deputi Lintas Bidang dan Deputi Regional di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan evaluasi RKP terhadap bidang, lintas bidang dan kewilayahan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. (4) Deputi Evaluasi melakukan evaluasi terhadap capaian agenda pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKP. (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan menggunakan hasil evaluasi Renja K/L sebagai sumber data utama dan didukung dengan sumber data lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) disampaikan kepada Deputi Evaluasi untuk dikoordinasi dan dikonsolidasi menjadi Laporan Evaluasi RKP yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri.

Pasal 11

(1) Evaluasi RPJMN diawali dengan penyusunan konsep Laporan Evaluasi RPJMN oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2) Penyusunan draft awal evaluasi RPJMN dilakukan bersamaan dengan penyusunan evaluasi Renstra yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. (3) Deputi Bidang, Deputi Lintas Bidang dan Deputi Regional melakukan evaluasi RPJMN terhadap bidang, lintas bidang dan kewilayahan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. (4) Deputi Evaluasi melakukan evaluasi terhadap capaian agenda pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMN. (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan menggunakan hasil evaluasi Renstra K/L sebagai sumber data utama dan didukung dengan sumber data lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (3) dan hasil evaluasi RKP periode RPJMN berjalan. (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Deputi Evaluasi untuk dikoordinasi dan dikonsolidasi menjadi Laporan Evaluasi RPJMN yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri.

Pasal 12

(1) Hasil evaluasi Renja K/L disampaikan kepada Menteri paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan utama dalam menyusun evaluasi RKP dan sebagai bahan masukan untuk menyusun Renja K/L periode 2 (dua) tahun berikutnya. (3) Hasil evaluasi paruh waktu Renstra K/L disampaikan kepada Menteri paling lambat pada bulan Juli tahun ke-3 (tiga) RPJMN untuk Evaluasi Paruh Waktu, sedangkan untuk evaluasi akhir, hasil evaluasi Renstra K/L disampaikan paling lambat bulan Januari tahun ke-5 (lima) RPJMN. (4) Hasil evaluasi paruh waktu Renstra K/L dan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan utama dalam menyusun evaluasi paruh waktu RPJMN dan hasil evaluasi Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan utama dalam menyusun evaluasi RPJMN. (5) Hasil evaluasi RKP dan hasil evaluasi RPJMN disampaikan Menteri kepada PRESIDEN.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14