PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN TATALAKSANA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PERMEN Nomor 1 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: a. Tatalaksana (business process) adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna. b. Peta Tata Laksana adalah diagram yang mengidentifikasi secara jelas langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tata laksana. c. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. d. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut SOP AP adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Administrasi Pemerintahan adalah tatalaksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

BAB III

TATALAKSANA

Pasal 4

Koreksi

Prinsip dalam melakukan penataan Tatalaksana adalah: a. definitif, yakni suatu tatalaksana harus memiliki batasan, masukan, serta output yang jelas; b. urutan, yakni suatu tatalaksana harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang; c. pelanggan atau pengguna layanan, yakni suatu tatalaksana harus mempunyai penerima hasil proses; d. nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima; e. keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi; dan f. fungsi silang, yakni suatu proses umumnya, walaupun tidak harus, mencakup beberapa fungsi.

Pasal 5

Penataan Peta Tatalaksana harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. a. tugas dan fungsi organisasi; b. keluaran organisasi dan unit kerja; c. struktur organisasi; dan d. peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pasal 6

(1) Tatalaksana di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas: a. Tatalaksana Kementerian PPN/Bappenas yang terdiri atas: 1. proses inti, yaitu proses yang menghasilkan keluaran utama; 2. proses pendukung, yaitu proses yang menghasilkan keluaran pendukung; b. Tatalaksana unit kerja. (2) Tatalaksana Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat seluruh Tatalaksana sesuai bidang tugas dan fungsi struktur organisasi yang ada di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. (3) Tatalaksana proses inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, memenuhi kriteria: a. berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Kementerian PPN/Bappenas melalui keluaran utama; b. secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan Kementerian PPN/Bappenas dalam mencapai visi, misi, strategi organisasi; dan c. memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. (4) Tatalaksana proses pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, memenuhi kriteria : a. kebutuhan pengguna internal; dan b. kebutuhan fungsi di proses inti. (5) Tatalaksana unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat seluruh tatalaksana sesuai bidang tugas dan fungsi unit kerja dengan berpedoman pada Tatalaksana Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 7

(1) Tatalaksana di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disusun dalam bentuk Peta Tatalaksana. (2) Penyusunan Peta Tatalaksana untuk Tatalaksana Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas cq. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana. (3) Penyusunan Peta Tatalaksana untuk Tatalaksana unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disusun oleh unit kerja masing-masing berkoordinasi dengan Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas cq. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.

Pasal 8

(1) Penetapan Peta Tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Menteri dalam Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas tersendiri. (2) Penetapan Peta Tatalaksana unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan oleh pimpinan unit kerja Eselon I dalam keputusan pimpinan unit kerja Eselon I yang bersangkutan.

Pasal 9

Penataan Tatalaksana digunakan sebagai dasar penyusunan dan penyempurnaan SOP AP.

Pasal 10

Pengaturan lebih lanjut mengenai Tatalaksana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 11

Koreksi

Prinsip-prinsip dalam penyusunan SOP AP adalah: a. kemudahan dan kejelasan, yakni prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua pegawai dalam pelaksanaan tugasnya; b. efisiensi dan efektivitas, yakni prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas; c. keselarasan, yakni prosedur yang distandarkan memiliki keselarasan dengan prosedur standar lain yang terkait; d. keterukuran, yakni output dari prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya; e. dinamis, yakni prosedur yang distandarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan; f. berorientasi pada pelayanan, yakni prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan pemenuhan pelayanan kepada pemangku kepentingan (stakeholders); g. kepatuhan hukum, yakni prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan; h. kepastian hukum, yakni prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan unit kerja sebagai sebuah produk hukum yang ditaati dan dilaksanakan.

Pasal 12

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan SOP AP adalah: a. konsisten, yakni SOP AP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapa pun, dan dalam kondisi yang relatif sama oleh seluruh jajaran organisasi pemerintahan; b. komitmen, yakni SOP AP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi, dari tingkatan yang paling rendah dan tertinggi; c. perbaikan berkelanjutan, yakni pelaksanaan SOP AP harus terbuka terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif; d. mengikat, yakni SOP AP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan; e. seluruh unsur memiliki peran penting, yakni seluruh aparatur melaksanakan peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan; f. terdokumentasi dengan baik, yakni seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan acuan atau referensi bagi setiap pihak-pihak yang memerlukan.

Pasal 13

(1) Standar Operasional Prosedur di Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas: a. Standar Operasional Prosedur lintas unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas; b. Standar Operasional Prosedur di unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas. (2) Standar Operasional Prosedur lintas unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat Standar Operasional Prosedur yang melibatkan lintas unit kerja. (3) Standar Operasional Prosedur di tingkat unit kerja kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat Standar Operasional Prosedur sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.

Pasal 14

(1) Penyusunan SOP AP untuk Standar Operasional Prosedur lintas unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas cq. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana. (2) Penyusunan SOP AP untuk Standar Operasional Prosedur di tingkat unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disusun oleh unit kerja yang bersangkutan dan dapat melibatkan unit kerja lain yang terkait.

Pasal 15

(1) Penetapan SOP AP untuk Standar Operasional Prosedur lintas unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. (2) Penetapan SOP AP untuk Standar Operasional Prosedur di tingkat unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan oleh pimpinan unit kerja.

Pasal 16

(1) SOP AP yang telah ditetapkan untuk Standar Operasional Prosedur lintas unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang bersangkutan dan Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana. (2) SOP AP yang telah ditetapkan untuk Standar Operasional Prosedur di tingkat unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disampaikan kepada Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana. (3) SOP AP yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan disampaikan kepada seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas oleh Biro Hukum.

Pasal 17

Pengaturan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan SOP AP diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Pasal 18

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SOP AP dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja secara berkala. (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas cq. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.

Pasal 19

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi SOP AP diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN TATALAKSANA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20