PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

PERMEN Nomor 5 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang bekerja pada Instansi Pemerintah. 2. Pejabat di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal adalah Pejabat yang menjalankan fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelengggaraan urusan di bidang pembangunan daerah tertinggal. 3. Pengadu adalah Pegawai atau Masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan kementerian. 4. Laporan Pengaduan adalah aduan yang disampaikan oleh pegawai terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik pegawai, pelanggaran disiplin pegawai dan dugaan tindak pidana di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. 5. Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, Identifikasi Khusus, pengumpulan bahan dan keterangan, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan 6. Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan adalah adalah tim penanganan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 7. Menteri adalah Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. 8. Sekretaris Kementerian adalah Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. 9. Inspektorat adalah Inspektorat Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

BAB II

LAPORAN PENGADUAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Pegawai atau Masyarakat dapat menyampaikan Laporan Pengaduan. (2) Pengaduan oleh Pegawai atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan: a. penyalahgunaan wewenang; b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai; dan/atau c. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilakukan oleh pegawai.

Pasal 3

Koreksi

(1) Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme wajib menyampaikan laporan pengaduan. (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dapat menyampaikan laporan pengaduan.

Pasal 4

(1) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan secara: a. langsung; dan/atau b. tidak langsung. (2) Laporan Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Tim Penanganan Pengaduan. (3) Laporan Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui : a. website pengaduan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal b. kotak pengaduan; c. surat elektronik dengan alamat inspektorat_pdt@yahoo.com; dan/atau d. telepon atau fax yang secara khusus disediakan oleh tim penanganan pengaduan.

Pasal 5

(1) Laporan Pengaduan paling sedikit memuat: a. substansi pengaduan; b. pihak yang terlibat; c. waktu kejadian; d. tempat kejadian; dan e. kronologis kejadian. (2) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainya.

Pasal 6

Semua pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan, termasuk Pengaduan yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas Pengadu.

Pasal 7

(1) Dalam hal identitas Pengadu diketahui, Tim Penanganan Pengaduan wajib merahasiakan identitas Pengadu, kecuali untuk keperluan pemeriksaan. (2) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas Pengadu dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Menteri membentuk Tim Penanganan Pengaduan. (2) Inspektur Kementerian sebagai Ketua Tim Penanganan Pengaduan.

Pasal 9

Koreksi

Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas: a. menerima Laporan Pengaduan dari Pegawai atau Masyarakat; b. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Laporan Pengaduan; c. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan; d. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu; e. melakukan telaahan atas Laporan Pengaduan; dan/atau f. menyiapkan laporan hasil telaahan untuk disampaikan kepada Menteri cq. Sekretaris Kementerian.

Pasal 10

(1) Tim Penanganan Pengaduan melakukan telaahan Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Telaahan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Laporan Pengaduan.

Pasal 11

Hasil telaahan Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Inspektur Kementerian untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat berupa: a. penyalahgunaan wewenang atau bukan penyalahgunaan wewenang; b. pelanggaran disiplin pegawai atau bukan pelanggaran disiplin pegawai; c. pelanggaran kode etik Pegawai atau bukan pelanggaran kode etik Pegawai; d. dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 13

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, Inspektur memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk: a. menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang- undangan; dan/atau b. memerintahkan pengembalian atau tuntutan ganti rugi. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, hasil pemeriksaan disampaikan kepada instansi yang berwenang, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang- undangan.

Pasal 14

Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau bukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Inspektur Kementerian merekomendasikan pemulihan nama baik Pengadu.

Pasal 15

Inspektur Kementerian menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Menteri cq. Sekretaris Kementerian dalam bentuk laporan pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 16

Inspektorat melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Pasal 17

Pengadu berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan dari Tim Penanganan Pengaduan sesuai dengan tempat dan media penyampaian pengaduan disampaikan selambat-lambatnya 21 (duapuluh satu) hari kerja setelah pengaduan diterima.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25