PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2014 tentang URUSAN PEMERINTAH PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI TUGAS PEMBANTUAN

PERMEN Nomor 3 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Menteri menugaskan kepada Bupati Daerah Tertinggal untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah pada Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. (2) Dalam penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup: a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal; www.djpp.kemenkumham.go.id b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal (3) Penugasan dalam rangka melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten daerah tertinggal serta Lokasi dan Alokasi tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri. (4) Pelaksanaan Tugas Pembantuan berdasarkan karakteristik kegiatan masing-masing satuan kerja. (5) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Tugas Pembantuan akan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Satuan Kerja yang menangani.

Pasal 4

(1) Bupati MENETAPKAN SKPD pelaksana tugas pembantuan Kementerian. (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai kompetensi, tugas dan fungsi sesuai dengan kegiatan tugas pembantuan Kementerian. (3) Bupati atau pejabat yang diberi wewenang, mengusulkan pejabat pengelola keuangan Tugas Pembantuan kepada Menteri, yang terdiri atas: a. Kuasa Pengguna Anggaran; b. Pejabat Pembuat Komitmen; c. Pejabat Penguji Tagihan dan/atau Penandatanganan Surat Perintah Membayar; dan d. Bandahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan (4) Menteri MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. (5) Jika ada pergantian pejabat pengelola keuangan, Bupati segera mengusulkan pejabat pengelola keuangan yang baru kepada Menteri.

Pasal 5

Pejabat pengelola keuangan dalam mengelola keuangan untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2014 tentang URUSAN PEMERINTAH PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI TUGAS PEMBANTUAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13