PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 tentang PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASALUSUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

PERMEN Nomor 1 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. 3. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup danprakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 4. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Koreksi

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi: a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa; c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa; d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa; e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 7

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi: a. individu; b. organisasi kemasyarakatan; c. perguruan tinggi; d. lembaga swadaya masyarakat; e. lembaga donor; dan f. perusahaan.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi: a. bidang pemerintahan Desa, b. pembangunan Desa; c. kemasyarakatan Desa; dan d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain meliputi: a. penetapan dan penegasan batas Desa; b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa; d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa; e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; i. penetapan organisasi Pemerintah Desa; j. pembentukan Badan Permusyaratan Desa; k. penetapan perangkat Desa; l. penetapan BUM Desa; m. penetapan APBDesa; n. penetapan peraturan Desa; o. penetapan kerjasama antar Desa; p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa; q. pendataan potensi Desa; r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa; s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa; t. pengelolaan arsip Desa; dan u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf bmeliputi: a. pelayanan dasar Desa; b. sarana dan prasarana Desa; c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a antara lain meliputi: a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; b. pengembangan tenaga kesehatan Desa; c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: 1) layanan gizi untuk balita; 2) pemeriksaan ibu hamil; 3) pemberian makanan tambahan; 4) penyuluhan kesehatan; 5) gerakan hidup bersih dan sehat; 6) penimbangan bayi; dan 7) gerakan sehat untuk lanjut usia. d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa; f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b antara lain meliputi: a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa; b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa; c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; d. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa; e. pembangunan energi baru dan terbarukan; f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; g. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan; h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa; l. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa; m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c antara lain meliputi: a. pembangunandan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa; b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa; c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa; d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa; e. pembangunan dan pengelolaan kerambajaring apung dan bagan ikan; f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa; g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa; h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; j. pengembangan benih lokal; k. pengembangan ternak secara kolektif; l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; m. pendirian dan pengelolaan BUMDesa; n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; o. pengelolaan padang gembala; p. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota; q. pengelolaan balai benih ikan; r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan s. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pasal 14

Kewenangan local berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi: a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; b. membina kerukunan warga masyarakat Desa; c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

Pasal 15

Kewenangan lokalberskalaDesa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d antara lain: a. pengembangan seni budaya lokal; b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: 1) kelompok tani; 2) kelompok nelayan; 3) kelompok seni budaya; 4) kelompok masyarakat lain di Desa. d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel; f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa; h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa; k. pendayagunaan teknologi tepat guna;dan l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui: 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa; 2) kelompok usaha ekonomi produktif; 3) kelompok perempuan; 4) kelompok tani; 5) kelompok masyarakat miskin; 6) kelompok nelayan; 7) kelompok pengrajin; 8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 9) kelompok pemuda;dan 10) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB IV

TAHAP DAN TATACARA

Pasal 16

Koreksi

Bupati/Walikota melakukan pengkajian untuk identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan cara: a. inventarisasi daftar kegiatan berskala lokal Desa yang ditangani oleh satuan kerja perangkat daerah atau program-program satuan kerja perangkat daerah berbasis Desa; b. identifikasi dan inventarisasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Desa; c. membentuk Tim Pengkajian dan Inventarisasi terhadap jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 17

Dalam hal identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Desa melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.

Pasal 18

Tugas Tim Pengkajian dan Inventrarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi: a. membuat rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan hasil kajian; b. melakukan pembahasan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; c. pembahasan rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus melibatkan partisipasi Desa, unsur pakar dan pemangku kepentingan yang terkait; dan d. menghasilkan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 19

(1) Hasil rancangan daftar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf dditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. (2) Bupati/Walikota harus melakukan sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana pada ayat (1) kepada Desa. (3) Bupati/Walikota melakukan fasilitasi penetapan daftar kewenangan di tingkat Desa.

Pasal 20

Kepala Desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat Desamelakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan denganPeraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa.

Pasal 21

Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokalDesa.

Pasal 22

Kepala Desa MENETAPKAN Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 tentang PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASALUSUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26