PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-98-menlhk-setjen-kum-1-11-2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan, Penilaian, dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

PERMEN Nomor p-98-menlhk-setjen-kum-1-11-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 3. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam. 4. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumberdaya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. 5. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 6. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disingkat KPHL adalah KPH yang luas wilayah seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung. 7. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi selanjutnya disingkat KPHP adalah KPH yang luas wilayah seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi. 8. Rencana Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat RPH adalah rencana pada KPH yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun waktu jangka panjang dan jangka pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. 9. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL atau KPHP yang selanjutnya disingkat RPHJP KPHL atau KPHP adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun. 10. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPHL atau KPHP yang selanjutnya disingkat RPHJPd KPHL atau KPHP adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 11. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. 12. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. 13. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 14. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali hutan atau lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat penggunaan kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. 15. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. 16. Pengamanan Hutan adalah segala kegiatan, upaya dan usaha yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dan dukungan instansi dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan secara terencana, terus-menerus dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna. 17. Inventarisasi Hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkap. 18. Blok adalah bagian wilayah KPH yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan. 19. Petak adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan atau silvikultur yang sama. 20. Verifikasi adalah suatu bentuk pengujian terhadap dokumen secara administratif dengan membandingkan terhadap pedoman yang berlaku. 21. Validasi adalah pencermatan terhadap substansi tertentu berdasarkan ketentuan untuk memastikan bahwa kualitas substansi tersebut memenuhi persyaratan kemanfaatan. 22. Penilaian adalah proses mengukur kesesuaian isi RPHJP atau RPHJPd berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan melalui proses verifikasi dan validasi. 23. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 24. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung atau di bidang pengelolaan hutan produksi lestari. 25. Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut Direktur KPHL adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang KPHL. 26. Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut Direktur KPHP adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang KPHP. 27. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah provinsi. 28. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan lindung atau hutan produksi di daerah.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN KPHL DAN KPHP

Pasal 2

Koreksi

(1) KPHL atau KPHP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan pada seluruh wilayah kerja yang ditetapkan. (2) Pelaksanaan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas rencana pengelolaan hutan. (3) Rencana pengelolaan hutan terdiri atas: a. RPHJP; dan b. RPHJPd.

Pasal 3

Koreksi

(1) RPHJP disusun oleh Kepala Dinas Provinsi dengan menugaskan Kepala KPH. (2) Penyusunan RPHJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Unit Pelaksana Teknis terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi. (3) RPHJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan hasil tata hutan dan memperhatikan: a. rencana kehutanan tingkat nasional; b. rencana kehutanan tingkat provinsi; c. memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan setempat; dan d. memuat semua aspek pengelolaan hutan lestari. (4) Usulan RPHJP disampaikan oleh Kepala KPH melalui Kepala Dinas Provinsi dilengkapi rekaman elektronisnya kepada Menteri cq. Direktur yang menangani KPH, untuk disahkan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Teknis Penyusunan RPHJP, diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 4

(1) Direktur sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan RPHJP dan rekaman elektronisnya, melakukan penilaian berupa verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung usulan RPHJP. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Direktur Jenderal sesuai kewenangannya. (3) Kepala KPH wajib melakukan paparan usulan RPHJP KPHL atau usulan RPHJP KPHP di hadapan Tim Penilai. (4) Format penilaian usulan RPHJP KPHL atau usulan RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Panduan penilaian usulan RPHJP KPHL atau usulan RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Direktur sesuai kewenangannya atas nama Menteri mengesahkan RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP dalam bentuk Keputusan berdasarkan hasil penilaian usulan RPHJP KPHL atau usulan RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam hal diperoleh nilai rata-rata 75 (tujuh puluh lima) atau lebih dan/atau berdasarkan hasil perbaikan usulan yang telah disetujui.

Pasal 6

(1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memperoleh nilai rata-rata kurang dari 75 (tujuh puluh lima), maka usulan RPHJP KPHL atau usulan RPHJP KPHP diperbaiki oleh Kepala KPH. (2) Kepala KPH dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbaikan usulan RPHJP KPHL atau usulan RPHJP KPHP dengan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi, serta menyampaikan kembali kepada Direktur sesuai kewenangannya. (3) Direktur sesuai kewenangannya atas nama Menteri dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya perbaikan usulan RPHJP KPHL atau usulan RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian kembali dan menerbitkan Keputusan pengesahan RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP. (4) RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 7

(1) RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan perubahan. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. perubahan arahan dan/atau luasan blok di dalam wilayah KPHL atau KPHP; b. perubahan yang diakibatkan adanya pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; c. perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di dalam wilayah KPHL atau KPHP; atau d. perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

Usulan perubahan RPHJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan oleh Kepala KPH melalui Kepala Dinas Provinsi berikut rekaman elektronisnya kepada Direktur untuk dinilai.

Pasal 9

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Direktur sesuai kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan perubahan. (2) Dalam hal substansi perubahan RPHJP disetujui, Direktur sesuai kewenangannya atas nama Menteri mengesahkan perubahan RPHJP KPHL atau perubahan RPHJP KPHP. (3) Dalam hal substansi perubahan RPHJP belum dapat disetujui, perubahan RPHJP KPHL atau perubahan RPHJP KPHP diperbaiki oleh Kepala KPH. (4) Kepala KPH dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima perubahan RPHJP KPHL atau perubahan RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan perbaikan substansi perubahan RPHJP KPHL atau substansi perubahan RPHJP KPHP dengan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi, serta menyampaikan kembali kepada Direktur sesuai kewenangannya. (5) Direktur sesuai kewenangannya atas nama Menteri dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menerbitkan Keputusan pengesahan perubahan RPHJP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan RPHJP sebelumnya.

Pasal 10

(1) KPHL atau KPHP wajib menyusun RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP berdasarkan RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP yang telah disahkan. (2) RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP disusun oleh Tim yang ditunjuk oleh Kepala KPH. (3) RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai oleh Pejabat Struktural pada KPHL atau KPHP yang membidangi Perencanaan Hutan. (4) RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP yang telah dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh Kepala KPH dalam bentuk Keputusan. (5) RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP berlaku mulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan. (6) RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP merupakan dasar operasionalisasi pengelolaan hutan oleh KPH pada tahun yang bersangkutan. (7) RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta rekaman elektronisnya wajib disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan : a. Direktur KPHL atau KPHP; dan b. Kepala UPT pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai wilayah kerjanya. (8) Pedoman penyusunan, penilaian dan pengesahan RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (9) Panduan penilaian RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor p-98-menlhk-setjen-kum-1-11-2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan, Penilaian, dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB Keempat

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kelima

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keenam

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14