PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-93-menlhk-setjen-kum-1-12-2016 Tahun 2016 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan

PERMEN Nomor p-93-menlhk-setjen-kum-1-12-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap. 2. Penataan Batas Kawasan Hutan adalah kegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas, pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil penataan batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas kawasan hutan. 3. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan adalah berita acara tentang hasil penataan batas kawasan hutan. 4. Peta Tata Batas adalah peta yang menggambarkan posisi pal-pal batas atau tugu batas kawasan hutan dengan koordinat tertentu yang telah dipasang di lapangan sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan. 5. Hak-Hak Pihak Ketiga atau Hak-Hak atas Lahan/Tanah adalah hak-hak yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum berupa pemilikan atau penguasaan atas tanah yang diperoleh atau dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Dokumen Tata Batas adalah dokumen yang terkait dengan pelaksanaan tata batas meliputi daftar hadir, notulen rapat, berita acara dan peta. 7. Batas Luar Kawasan Hutan adalah batas antara kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan. 8. Batas Fungsi Kawasan Hutan adalah batas yang memisahkan antara fungsi kawasan hutan dalam suatu kawasan hutan. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan urusan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. 11. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang menangani urusan kehutanan di wilayah provinsi. 12. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan sesuai wilayah kerjanya.

BAB IV

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Rapat Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dipimpin oleh Ketua. (2) Dalam hal Ketua tidak dapat hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dapat mewakilkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya untuk mengambil keputusan dan menandatangani dokumen tata batas. (3) Dalam hal Anggota Panitia Tata Batas tidak dapat hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota yang bersangkutan dapat mewakilkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya untuk mengambil keputusan dan menandatangani dokumen tata batas. (4) Rapat Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Panitia Tata Batas termasuk Ketua dan Sekretaris.

Pasal 8

(1) Keputusan Rapat Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sah apabila disetujui dan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Panitia Tata Batas yang hadir termasuk Ketua dan Sekretaris. (2) Dalam hal telah tercapai keputusan rapat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun terdapat satu atau beberapa Anggota Panitia Tata Batas tidak menyetujui keputusan rapat, anggota yang bersangkutan wajib membuat pernyataan tertulis ditandatangani di atas materai yang memuat alasan penolakan keputusan rapat, dan pernyataan tertulis dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Tata Batas Kawasan Hutan. (3) Dalam hal tidak tercapai keputusan rapat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai selaku Ketua Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja melaporkan hasil rapat kepada Gubenur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah melalui Kepala Dinas Provinsi. (4) Berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan surat jawaban yang memuat keputusan penyelesaian terhadap hasil rapat Panitia Tata Batas Kawasan Hutan kepada Kepala Balai. (5) Berdasarkan surat jawaban dari Gubernur sebagaimana dimakasud pada ayat (4), Kepala Balai mengadakan rapat Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dalam rangka penandatanganan dokumen Tata Batas Kawasan Hutan. (6) Dalam hal Gubernur tidak menerbitkan surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Balai dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja melaporkan hasil rapat Panitia Tata Batas Kawasan Hutan kepada Direktur Jenderal. (7) Berdasarkan laporan Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan keputusan.

Peraturan Menteri Nomor p-93-menlhk-setjen-kum-1-12-2016 Tahun 2016 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

Pasal 12