PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-92-menlhk-setjen-kum-1-12-2016 Tahun 2016 tentang Standar Dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Aparatur Sipil Negara Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan di Daerah

PERMEN Nomor p-92-menlhk-setjen-kum-1-12-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Jabatan Administrator adalah jabatan yang berisi fungsi, tugas dan tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 2. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang berisi fungsi, tugas dan tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 3. Standar Kompetensi Teknis Aparatur Sipil Negara Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Di Daerah yang selanjutnya disingkat standar kompetensi teknis ASN kehutanan daerah adalah rumusan kemampuan kerja sumber daya manusia aparatur kehutanan daerah yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan syarat jabatan secara profesional di bidang kehutanan di daerah. 4. Kompetensi Teknis adalah kompetensi yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan serifikasi. 5. Peta fungsi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standard kompetensi. 6. Tujuan Utama adalah rumusan tentang keadaan atau kondisi yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari suatu bidang usaha, yang merupakan titik awal darimana peta fungsi dikembangkan. 7. Fungsi Kunci adalah fungsi produktif hirarkhi pertama dalam mencapai tujuan utama suatu bidang usaha/industri. 8. Fungsi Utama adalah fungsi produktif hirarkhi kedua yang merupakan jabaran lebih lanjut dari fungsi kunci. 9. Unit Kompetensi atau Fungsi Dasar adalah fungsi produktif hirarkhi ketiga yang merupakan jabaran lanjut dari fungsi utama, dimana setiap fungsi utama terdiri dari sejumlah fungsi dasar yang satu sama lain saling terkait dan saling mendukung. 10. Kompetensi Umum adalah kompetensi yang wajib dimiliki untuk semua fungsi pekerjaan di organisasi/instansi/ unit yang distandardisasi. 11. Kompetensi Inti adalah kompetensi yang wajib dimiliki sesuai masing-masing fungsi pekerjaan/jabatan. 12. Kompetensi Pilihan adalah kompetensi yang diperlukan untuk menambah kompetensi pegawai dalam melaksanakan suatu fungsi pekerjaan yang lainnya. 13. Pengalaman kerja di bidang kehutanan adalah pengalaman pekerjaan di bidang kehutanan dalam jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi. 14. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu. 15. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus. 16. Sertifikat Kompetensi adalah surat keterangan telah memenuhi standar kompetensi tertentu yang telah ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat kompetensi. 17. Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LSP Pemerintah adalah lembaga pelaksana asesmen kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang telah dibentuk oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 18. Asesor Kompetensi Teknis adalah seseorang yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai asesor dan menguasai metodologi uji kompetensi serta memiliki kompetensi teknis di bidangnya.

BAB IV

SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS

Pasal 6

Koreksi

(1) Sertifikasi kompetensi teknis dilakukan oleh LSP Pemerintah. (2) Sertifikasi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. uji kompetensi; dan b. penerbitan sertifikat kompetensi. (3) LSP Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. LSP Pemerintah Pusat; dan b. LSP Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Koreksi

(1) Materi uji kompetensi teknis untuk jenjang dan jenis jabatan terdiri dari : a. unit kompetensi teknis untuk jabatan tinggi pratama; b. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang rencana, tata hutan dan rencana pengelolaan hutan; c. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang pemanfaatan hutan; d. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi; e. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang perlindungan hutan; f. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang konservasi; g. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat; h. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang rencana, tata hutan dan rencana pengelolaan hutan; i. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang pemanfaatan hutan; j. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi; k. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang perlindungan hutan; l. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang konservasi; dan m. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat. (2) Uraian materi uji kompetensi teknis untuk jenjang dan jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun oleh asesor atau tim asesor kompetensi teknis yang bersertifikat dan ditunjuk oleh LSP Pemerintah yang menyelenggarakan uji kompetensi. (2) Asesor atau tim asesor kompetensi teknis dalam melakukan pengujian dan penyusunan materi uji kompetensi dapat dibantu oleh tenaga ahli. (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan personil yang memiliki keahlian teknis bidang kehutanan dan di tetapkan oleh Ketua LSP.

Pasal 9

(1) Peserta yang akan mengikuti uji kompetensi mendaftarkan diri ke LSP Pemerintah dengan melampirkan surat perintah tugas dari pimpinan unit kerja masing-masing. (2) Peserta uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuji sesuai dengan standar kompetensi pada jenjang dan jenis jabatan.

Pasal 10

(1) Uji kompetensi teknis dilakukan dengan pengumpulan bukti : a. secara langsung; b. secara tidak langsung; dan c. tambahan. (2) Pengumpulan bukti secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui observasi di tempat kerja atau disimulasikan di tempat uji kompetensi sesuai karakterisktik tempat kerja. (3) Pengumpulan bukti secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui verifikasi portofolio yang memenuhi unsur valid, asli, terkini dan memadai dari peserta uji. (4) Pengumpulan bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui uji tulis dan wawancara.

Pasal 11

(1) Penilaian uji kompetensi teknis dilaksanakan oleh asesor kompetensi teknis yang bersertifikat. (2) Hasil penilaian uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh LSP Pemerintah dan disampaikan kepada kepala instansi yang menangani kepegawaian di daerah.

Pasal 12

(1) LSP Pemerintah menerbitkan sertifikat kompetensi teknis bagi peserta yang dinyatakan kompeten. (2) Sertifikat kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sebagai persyaratan dalam menduduki jabatan pada instansi penyelenggara urusan pemerintahan bidang kehutanan di daerah.

BAB Kedua

Materi Uji

Pasal 7

Koreksi

(1) Materi uji kompetensi teknis untuk jenjang dan jenis jabatan terdiri dari : a. unit kompetensi teknis untuk jabatan tinggi pratama; b. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang rencana, tata hutan dan rencana pengelolaan hutan; c. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang pemanfaatan hutan; d. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi; e. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang perlindungan hutan; f. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang konservasi; g. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat; h. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang rencana, tata hutan dan rencana pengelolaan hutan; i. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang pemanfaatan hutan; j. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi; k. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang perlindungan hutan; l. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang konservasi; dan m. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat. (2) Uraian materi uji kompetensi teknis untuk jenjang dan jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun oleh asesor atau tim asesor kompetensi teknis yang bersertifikat dan ditunjuk oleh LSP Pemerintah yang menyelenggarakan uji kompetensi. (2) Asesor atau tim asesor kompetensi teknis dalam melakukan pengujian dan penyusunan materi uji kompetensi dapat dibantu oleh tenaga ahli. (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan personil yang memiliki keahlian teknis bidang kehutanan dan di tetapkan oleh Ketua LSP.

Peraturan Menteri Nomor p-92-menlhk-setjen-kum-1-12-2016 Tahun 2016 tentang Standar Dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Aparatur Sipil Negara Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan di Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15