PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-90-menlhk-setjen-set-1-11-2016 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Masyarakat Pada Pos-Pos Fasilitas Publik Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan

PERMEN Nomor p-90-menlhk-setjen-set-1-11-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

STANDAR PELAYANAN MASYARAKAT

Pasal 4

Koreksi

(1) SPM disusun dan dirumuskan oleh Komite Teknis SPM yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal. (2) Komite Teknis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur: a. Pemerintah; b. pelaku usaha dan/atau asosiasi terkait; c. konsumen dan/atau asosiasi terkait; d. pakar dan/atau akademisi; dan e. komunitas masyarakat generasi muda. (3) Dalam penyusunan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite SPM dapat merujuk: a. Peraturan Perundang-undangan; b. Standar Internasional; atau c. Standar Nasional INDONESIA; yang relevan.

Pasal 5

(1) Substansi SPM mencakup: a. komponen generik; dan b. komponen spesifik. (2) Komponen generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup: a. substansi teknis yaitu efisiensi pengelolaan sumber daya alam meliputi energi, air dan material/bahan, serta pengelolaan sampah; dan b. layanan sarana, informasi dan edukasi bagi masyarakat pengguna fasilitas publik. (3) Komponen generik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; (4) Komponen spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek lingkungan pada fasilitas publik yang belum tercakup pada komponen generik.

Pasal 6

(1) Kriteria fasilitas publik yang disediakan dengan SPM, meliputi: a. intensitas kegiatan bisnis dan masyarakat di fasilitas publik tinggi; dan b. memiliki multi aspek lingkungan. (2) Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. pasar rakyat; b. pusat perbelanjaan; c. pariwisata alam; d. fasilitas rekreasi/olah raga/taman kota; e. tempat peribadatan; f. terminal/rest area/stasiun/bandara/pelabuhan; g. sarana pendidikan; h. perkantoran; i. fasilitas event/pertemuan/MICE; atau j. rusunawa.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai substansi SPM dan fasilitas publik yang disediakan dengan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB III

PENERAPAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN STANDAR PELAYANAN MASYARAKAT

Pasal 8

Koreksi

(1) Skema penerapan SPM meliputi: a. pembentukan program koordinasi dan kolaborasi penerapan SPM pada beberapa jenis fasilitas publik dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan b. penerapan SPM oleh pengelola fasilitas publik. (2) Pembentukan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat menjadi bagian dari pelaksanaan program Pemerintah, program Pemerintah Provinsi atau program Pemerintah Kabupaten/Kota. (3) Penerapan SPM oleh pengelola fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menjadi bagian dari aksi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan aksi Pengendalian Perubahan Iklim di daerah. (4) Penerapan SPM oleh pengelola fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. (5) Pada saat awal penerapan SPM, pengelola fasilitas publik melakukan deklarasi komitmen yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat pengguna fasilitas publik. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

(1) Masyarakat pengguna fasilitas publik, berhak: a. secara konsisten menggunakan informasi, edukasi dan sarana yang disediakan oleh pengelola fasilitas publik sesuai SPM; b. memberikan masukan terhadap pemberian informasi, edukasi dan sarana yang disediakan oleh pengelola fasilitas publik; dan c. membentuk komunitas pendukung penerapan SPM yang bertujuan meningkatkan kemanfaatan penerapan SPM di fasilitas publik. (2) Masyarakat pengguna fasilitas publik berkewajiban: a. melaksanakan perilaku peduli lingkungan dalam berkegiatan di fasilitas publik; dan b. menjaga ketertiban dan kelanjutan fungsi informasi, edukasi dan sarana yang disediakan oleh pengelola fasilitas publik.

Pasal 10

(1) Penilaian kesesuaian terhadap SPM pada fasilitas publik dilakukan oleh: a. pihak pertama, yaitu pihak pengelola fasilitas publik; b. pihak kedua atau LPK yang mewakili masyarakat pengguna fasilitas publik; atau c. pihak ketiga atau LPK independen yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi. (2) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, harus melakukan registrasi pada Kementerian c.q. unit kerja yang menangani standardisasi.

Pasal 11

LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c, harus memenuhi persyaratan, meliputi: a. lembaga berbadan hukum; dan b. memiliki tim penilai kesesuaian yang kompeten.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kesesuaian SPM, persyaratan dan tata cara registrasi LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

BAB V

INSENTIF DAN/ATAU DISINTENTIF, DUKUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN, DAN PEMBIAYAAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Kementerian memberikan penghargaan kepada : a. pengelola fasilitas publik yang menerapkan SPM; dan b. Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyelenggarakan program koordinasi dan kolaborasi penerapan SPM. (2) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan program koordinasi dan kolaborasi penerapan SPM. (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan insentif dan/atau disinsentif dalam penerapan SPM kepada pengelola fasilitas publik yang menyelenggarakan penerapan SPM dan/atau masyarakat pengguna fasilitas publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengelola fasilitas publik dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat pengguna fasilitas publik yang berperilaku ramah lingkungan. (5) Kementerian, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan kepada pemangku kepentingan yang memberikan dukungan dalam penerapan dan/atau penilaian kesesuaian.

Pasal 15

(1) Pemangku kepentingan pendukung penerapan SPM terdiri dari: a. Lembaga Jasa Keuangan/Pembiayaan; b. Lembaga Swadaya Masyarakat; c. Pelaku Usaha; d. Filantropi; e. Komunitas warga masyarakat; dan/atau f. Akademisi. (2) Penerapan SPM dapat dibantu oleh kerjasama dengan negara lain atau organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemangku kepentingan dapat memberikan dukungan terhadap penerapan SPM dalam bentuk: a. kontribusi materi substansi penerapan SPM dalam inventori yang dikelola Kementerian; b. kontribusi terhadap program Kabupaten/Kota dalam penerapan SPM yang dapat berupa barang, tenaga, pendanaan/pembiayaan, informasi, teknologi dan fasilitasi sarana yang relevan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. apresiasi penghargaan terhadap fasilitas publik dan Kabupaten/Kota yang menerapkan SPM. (4) Dukungan dari pemangku kepentingan dapat berkaitan dengan pencapaian tahap tertentu dari penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). (5) Dalam hal pengelola fasilitas publik mendapat dukungan dari pemangku kepentingan tertentu harus diinformasikan kepada publik.

Pasal 16

(1) Biaya dalam rangka SPM pada fasilitas publik yang dilaksanakan Kementerian dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Biaya penerapan termasuk penilaian kesesuaian SPM dalam program kabupaten/kota atau Provinsi DKI Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Biaya penerapan dan penilaian kesesuaian SPM yang dilaksanakan oleh pengelola fasilitas publik dibebankan pada pengelola fasilitas publik dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Biaya penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Koreksi

(1) Pembinaan penerapan SPM yang dilakukan oleh Kementerian, meliputi: a. penggalangan dukungan para pemangku kepentingan pada tingkat nasional untuk penerapan SPM; b. penyediaan inventori materi substansi penerapan SPM; c. bimbingan teknis skema penerapan dan penilaian kesesuaian SPM; dan d. pengembangan dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi sehingga penerapan SPM dan hasilnya terukur, terlaporkan dan terverifikasi. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. (3) Pembinaan penerapan SPM yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi: a. penggalangan dukungan para pemangku kepentingan pada tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk penerapan SPM; b. bimbingan teknis penerapan SPM; dan c. dukungan sumber daya, informasi, edukasi dan sarana. (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kementerian, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Kementerian terkait, lembaga atau institusi pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 18

(1) Kementerian c.q. unit kerja yang menangani standardisasi, melakukan pengawasan terhadap LPK. (2) Pengawasan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi. (3) Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap pengelola fasilitas publik. (4) Masyarakat pengguna fasilitas publik dan pemangku kepentingan dapat melakukan pengaduan kepada Kementerian atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai penerapan SPM. (5) Kementerian, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan mekanisme pengaduan dan melakukan penanganan pengaduan dari masyarakat pengguna fasilitas publik dan pemangku kepentingan.

Pasal 19

Kementerian melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 201615 Maret 2016 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttdttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 20166 April 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.34/Menhut-II/2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MASYARAKAT DI FASILITAS PUBLIK DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN KOMPONEN GENERIK STANDAR PELAYANAN MASYARAKAT DI FASILITAS PUBLIK No Komponen substansi teknis Kriteria Sistem manajemen Layanan masyarakat Sarana Informasi Edukasi 1. Efisiensi Energi 1.1 Mengurangi konsumsi daya listrik Pengelola Fasilitas mempunyai perencanaan penghematan konsumsi daya listrik Tersedianya sarana yang menunjang program mengurangi konsumsi daya listrik Tersedianya informasi mengenai langkah penghematan daya listrik Tersedianya panduan kepada pengunjung mengenai perilaku hemat energi 1.2 Menggunakan alat elektronik dan/atau mesin yang hemat energi dan ramah lingkungan Pengelola Fasilitas MENETAPKAN tata kerja pengadaan dan penggunaan alat elektronik dan/atau mesin yang hemat energi dan ramah lingkungan Tersedianya sarana yang penunjang penggunaan alat elektronik dan/atau mesin yang hemat energi dan ramah lingkungan Tersedianya informasi mengenai peralatan elektronik dan/atau mesin yang hemat energi dan ramah lingkungan 2. Efisiensi Air 2.1 Mengurangi konsumsi air Pengelola Fasilitas mempunyai perencanaan penghematan Terpasangnya peralatan yang efisien dalam Tersedianya informasi mengenai langkah penghematan Tersedianya panduan kepada pengunjung mengenai konsumsi air konsumsi air konsumsi air perilaku hemat air dan pengelolaan air limbah 2.2 Menggunakan alat sanitasi yang hemat konsumsi air Pengelola Fasilitas MENETAPKAN tata kerja penggunaan alat sanitasi yang hemat konsumsi air Tersedianya alat sanitasi yang hemat konsumsi air Tersedianya informasi mengenai alat sanitasi yang hemat konsumsi air 2.3 Melakukan pengelolaan air limbah Pengelola Fasilitas melakukan upaya pengelolaan air limbah Tersedianya sarana pengelolaan air limbah Tersedianya informasi mengenai pengelolaan air limbah 3. Efisiensi Material/Bahan 3.1 Penggunaan bahan pembersih sanitasi yang ramah lingkungan Pengelola Fasilitas MENETAPKAN dan memastikan bahwa bahan pembersih sanitasi yang digunakan ramah lingkungan Tersedianya bahan pembersih sanitasi yang digunakan ramah lingkungan Tersedianya informasi mengenai bahan pembersih sanitasi yang digunakan ramah lingkungan Tersedianya panduan kepada pengunjung mengenai perilaku pembersihan sanitasi secara ramah lingkungan 3.2 Penggunaan plastik dan kertas secara efisien Pengelola Fasilitas MENETAPKAN tata kerja dan memastikan penggunaan plastik dan kertas secara efisien Tersedianya sarana dalam pelaksanaan efisiensi dalam penggunaan plastik dan kertas Tersedianya informasi pelaksanaan efisiensi dalam penggunaan plastik dan kertas Tersedianya panduan kepada pengunjung mengenai perilaku penggunaan plastik dan kertas yang ramah lingkungan. 4. Pengelolaan Sampah 4.1 Pewadahan sampah Pengelola Fasilitas MENETAPKAN tata kerja penggunaan wadah/tempat untuk menyimpan - Tersedianya tempat sampah dalam jumlah yang memadai - Tersedianya Tersedianya informasi/pengenal pewadahan sampah Tersedianya panduan kepada pengunjung mengenai penggunaan tempat sampah tempat penampunga n sampah sementara sampah 4.3 Pemilahan sampah Pengelola Fasilitas MENETAPKAN tata kerja penggolongan dan pemilahan sampah serta memastikan bahwa sampah terpilah dilakukan pengolahan secara tepat sesuai jenisnya Tersedianya tempat untuk sampah yang terpilah Tersedianya informasi mengenai penggolongan dan pemilahan sampah Tersedianya panduan kepada pengunjung mengenai pemilahan sampah 4.4 Pengangkutan sampah Pengelola Fasilitas MENETAPKAN tata kerja dan memastikan sampah terangkut Tersedianya sarana pengangkutan sampah Tersedianya informasi mengenai pengangkutan sampah - 4.5 Pengumpulan sampah Pengelola Fasilitas MENETAPKAN tata kerja dan memastikan tidak ada sampah yang tercecer Tersedianya sarana pengumpulan sampah Tersedianya informasi mengenai tempat pengumpulan sampah - Pengelola Fasilitas melakukan pemantauan dan evaluasi serta perbaikan secara berkelanjutan terhadap penerapan SPM Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttdTtd. SITI NURBAYA

Peraturan Menteri Nomor p-90-menlhk-setjen-set-1-11-2016 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Masyarakat Pada Pos-Pos Fasilitas Publik Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21