PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-9-menlhk-setjen-kum-1-3-2019 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-9-menlhk-setjen-kum-1-3-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Diklat LHK adalah proses penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka membina sikap dan perilaku, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan menuju sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan yang profesional dan berakhlak mulia. 2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 3. Non ASN adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau lembaga non pemerintah untuk menunjang atau melaksanakan tugas-tugas aparatur atau lembaga non pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Pusat Diklat LHK adalah unit organisasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menangani urusan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan bagi aparatur dan non aparatur sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan. 5. Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BDLHK adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur serta masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 6. Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTP adalah sertifikat yang diberikan kepada peserta yang telah menyelesaikan program pelatihan dan dinyatakan lulus. 7. Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat SKTMP adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta pelatihan yang dinyatakan tidak lulus. 8. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang mengurusi bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB II

PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Diklat LHK dilakukan oleh Pemerintah. (2) Penyelenggaraan Diklat LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana Diklat LHK. (3) Rencana Diklat LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Pusat Diklat. (4) Rencana Diklat LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penyusunan rencana Diklat LHK oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 3

Rencana Diklat LHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas: a. rencana Diklat LHK jangka panjang; b. rencana Diklat LHK jangka menengah; dan c. rencana Diklat LHK jangka pendek.

Pasal 4

(1) Rencana Diklat LHK jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun berdasarkan dokumen analisis rencana pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan. (2) Rencana Diklat LHK jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. tujuan dan arah kebijakan Diklat LHK; b. jenis Diklat LHK; dan c. jenjang Diklat LHK. (3) Rencana Diklat LHK jangka panjang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan. (4) Rencana Diklat LHK jangka panjang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

(1) Rencana Diklat LHK jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibuat berdasarkan rencana Diklat LHK jangka panjang. (2) Rencana Diklat LHK jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. strategi dan program kerja Diklat LHK; b. capaian jenis dan jenjang Diklat LHK; c. sebaran kelompok sasaran Diklat LHK; dan d. anggaran Diklat LHK. (3) Rencana Diklat LHK jangka menengah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali. (4) Rencana Diklat LHK jangka menengah ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

(1) Rencana Diklat LHK jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c disusun berdasarkan rencana Diklat LHK jangka menengah dan identifikasi kebutuhan Diklat LHK. (2) Identifikasi kebutuhan Diklat LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu proses untuk mengungkap dan menentukan kebutuhan Diklat LHK. (3) Rencana Diklat LHK jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan Diklat LHK pada tahun berikutnya. (4) Rencana Diklat LHK jangka pendek paling sedikit memuat: a. jenis dan jenjang Diklat LHK; b. waktu pelaksanaan Diklat LHK; c. tempat pelaksanaan Diklat LHK; d. sasaran Diklat LHK; e. anggaran Diklat LHK; dan f. pengendalian dan evaluasi Diklat LHK. (5) Rencana Diklat LHK jangka pendek berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali. (6) Rencana Diklat LHK jangka pendek ditetapkan oleh Kepala Pusat Diklat atau Kepala BDLHK sesuai kewenanganya.

Pasal 7

(1) Identifikasi kebutuhan Diklat LHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas: a. identifikasi kebutuhan Diklat LHK tingkat organisasi; b. identifikasi kebutuhan Diklat LHK tingkat jabatan; dan c. identifikasi kebutuhan Diklat LHK tingkat individu. (2) Tata cara penyusunan identifikasi kebutuhan Diklat LHK ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

(1) Anggaran Diklat LHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e berisi rencana besaran biaya Diklat LHK dan rencana sumber pembiayaan. (2) Pengendalian dan evaluasi Diklat LHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf f berisi tentang rencana pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Diklat LHK.

BAB III

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Pelaksanaan Diklat LHK dilakukan oleh: a. Pusat Diklat LHK; atau b. lembaga Diklat LHK yang terakreditasi. (2) Ketentuan mengenai akreditasi lembaga Diklat LHK diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 10

Koreksi

(1) Diklat LHK dilaksanakan berdasarkan program Diklat LHK. (2) Program Diklat LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rincian pelaksanaan Diklat LHK yang memuat: a. jenis Diklat LHK; b. jenjang Diklat LHK; c. kurikulum dan silabus Diklat LHK; d. materi Diklat LHK; dan e. evaluasi Diklat LHK. (3) Program Diklat LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

Diklat LHK meliputi: a. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan; b. pendidikan dan pelatihan administrasi; c. pendidikan dan pelatihan teknis; dan d. pendidikan dan pelatihan fungsional.

Pasal 12

Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan Pendidikan dan pelatihan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan dan pelatihan jabatan ASN.

Pasal 13

(1) Pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas kelompok pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas pada bidang: a. perencanaan hutan; b. perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. pemanfaatan hutan; d. pemanfaatan sumber daya alam; e. rehabilitasi dan kelola hutan; f. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; g. perlindungan hutan dan konservasi alam; h. pengelolaan sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya; i. pendidikan dan pelatihan; j. penelitian dan pengembangan; k. penyuluhan kehutanan; dan l. pengawasan. (2) Bidang pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 14

(1) Pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri atas Pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional yang merupakan binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2) Dalam hal tertentu, lembaga Diklat LHK dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan fungsional di luar binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (3) Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan fungsional di luar binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada mekanisme pelatihan instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 15

(1) Diklat LHK dilaksanakan dengan metode: a. tatap muka; dan/atau b. jarak jauh secara elektronik/e-learning. (2) Metode tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui sistem pembelajaran tatap muka antara peserta dengan pengajar di lokasi pembelajaran. (3) Metode jarak jauh secara elektronik/e-learning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk pelatihan yang pesertanya terpisah dari pengajar dan pembelajarannya menggunakan berbagai media komunikasi, informasi, dan media lain. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Diklat LHK dengan metode jarak jauh (e-learning) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 16

(1) Lembaga Diklat LHK yang belum terakreditasi dapat melaksanakan Diklat LHK setelah memperoleh penjaminan mutu. (2) Penjaminan mutu Diklat LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kurikulum dan silabus; b. modul pelatihan; c. penanggung jawab program; d. supervisi; dan e. STTP/SKTMP. (3) Penjaminan mutu Diklat LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pusat Diklat LHK.

Pasal 17

(1) Lembaga Diklat LHK yang belum terakreditasi yang akan melakukan penjaminan mutu Diklat LHK kepada Pusat Diklat LHK wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Pusat Diklat LHK. (2) Berdasarkan permohonan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pusat Diklat LHK dapat: a. menyetujui permohonan penjaminan mutu; atau b. menolak permohonan penjaminan mutu. (3) Persetujuan permohonan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai dasar Lembaga Diklat yang belum terakreditasi melaksanakan Diklat LHK.

Pasal 18

(1) Persetujuan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) kali periode pelaksanaan Diklat LHK. (2) Penjaminan mutu Diklat LHK dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak persetujuan penjaminan mutu pertama diterbitkan. (3) Tata cara pelaksanaan penjaminan mutu Diklat LHK ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 19

(1) Peserta Diklat LHK yang telah menyelesaikan seluruh program Diklat LHK dan dinyatakan lulus diberikan STTP. (2) Terhadap peserta Diklat LHK yang dinyatakan tidak lulus diberikan SKTMP. (3) STTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mengikuti uji kompetensi dan/atau sebagai persyaratan dalam mengikuti Diklat LHK lanjutan. (4) Format STTP dan SKTMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

STTP dan SKTMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditandatangani oleh: a. Kepala Pusat Diklat LHK, untuk pelaksanaan Diklat LHK dan penjaminan mutu yang dilakukan oleh Pusat Diklat LHK; atau b. Kepala lembaga Diklat LHK yang telah terakreditasi, untuk pelaksanaan Diklat LHK dan penjaminan mutu yang dilakukan oleh lembaga Diklat LHK yang telah terakreditasi dengan nomor register dari Pusat Diklat LHK.

BAB Kedua

Jenis Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 11

Koreksi

Diklat LHK meliputi: a. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan; b. pendidikan dan pelatihan administrasi; c. pendidikan dan pelatihan teknis; dan d. pendidikan dan pelatihan fungsional.

Pasal 12

Koreksi

Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan Pendidikan dan pelatihan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan dan pelatihan jabatan ASN.

Pasal 13

(1) Pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas kelompok pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas pada bidang: a. perencanaan hutan; b. perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. pemanfaatan hutan; d. pemanfaatan sumber daya alam; e. rehabilitasi dan kelola hutan; f. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; g. perlindungan hutan dan konservasi alam; h. pengelolaan sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya; i. pendidikan dan pelatihan; j. penelitian dan pengembangan; k. penyuluhan kehutanan; dan l. pengawasan. (2) Bidang pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 14

(1) Pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri atas Pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional yang merupakan binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2) Dalam hal tertentu, lembaga Diklat LHK dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan fungsional di luar binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (3) Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan fungsional di luar binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada mekanisme pelatihan instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Nomor p-9-menlhk-setjen-kum-1-3-2019 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kelima

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27