PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-89-menlhk-setjen-kum-1-8-2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan

PERMEN Nomor p-89-menlhk-setjen-kum-1-8-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani warga negara INDONESIA yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan. 2. Gabungan Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disebut GAPOKTANHUT adalah gabungan dari beberapa KTH untuk meningkatkan usaha. 3. Penyuluhan Kehutanan adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 4. Pendampingan adalah aktivitas penyuluhan yang dilakukan secara terus menerus pada kegiatan pembangunan kehutanan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan serta keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. 5. Pendamping adalah Penyuluh Kehutanan dan pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan kegiatan pembangunan kehutanan sesuai dengan kompetensinya. 6. Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan, petani beserta keluarga intinya. 7. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara INDONESIA atau korporasi yang dibentuk menurut hukum INDONESIA yang mengelola usaha kehutanan dan yang berkaitan dengan bidang kehutanan. 8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 9. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. 10. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. 11. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. 12. Hutan Rakyat yang selanjutnya disingkat HR adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 (nol koma dua lima) hektar, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50% (lima puluh perseratus). 13. Perusahaan Umum Kehutanan Negara yang selanjutnya disebut Perum Perhutani adalah satuan organisasi perusahaan umum kehutanan negara yang bertanggung jawab atas kinerja operasional pengelolaan sumber daya hutan dan pengelolaan perusahaan dalam suatu wilayah tertentu untuk menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan serta kinerja keuangannya. 14. Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. 15. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas adalah organisasi perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan penyuluhan kehutanan. 16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas. 17. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat UPT KLHK adalah unit pengelola kegiatan teknis yang berada di lingkup Kementerian KLHK. 18. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 19. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Badan P2SDM adalah badan yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 20. Direktorat Jenderal yang selanjutnya disingkat Ditjen adalah Unit Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menangani urusan teknis lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB II

PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI HUTAN

Pasal 3

Koreksi

(1) KTH dibentuk berdasarkan usulan. (2) Usulan Pembentukan KTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas prakarsa: a. Pelaku Utama; dan/atau b. Penyuluh Kehutanan/Pendamping.

Pasal 4

Koreksi

(1) Usulan pembentukan KTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan: a. keanggotaan KTH paling sedikit 15 (lima belas) orang; b. terdapat unsur Pelaku Utama yang berdomisili dalam 1 (satu) wilayah administrasi desa/kelurahan dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP); dan c. melakukan kegiatan dibidang kehutanan. (2) Kegiatan dibidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas dalam bentuk: a. HTR; b. HKm; c. HR; d. pembibitan tanaman kehutanan; e. penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman kehutanan; f. agroforestry/agrosilvopasture/agrosilvofishery; g. pemanfaatan jasa lingkungan; h. pemanfaatan kawasan hutan; i. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; j. pemungutan hasil hutan bukan kayu; k. pemanfaatan hutan bakau dan hutan pantai; l. konservasi tanah dan air; m. rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan/atau n. perlindungan dan konservasi alam.

Pasal 5

(1) Pembentukan KTH atas prakarsa Pelaku Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diawali dengan pertemuan pembuatan kesepakatan bersama beberapa Pelaku Utama. (2) Pembentukan KTH atas prakarsa Penyuluh Kehutanan/Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diawali dengan pertemuan musyawarah mufakat yang dihadiri Pelaku Utama, aparat desa, tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh adat untuk mengidentifikasi potensi masyarakat yang dapat dikembangkan dalam suatu kelompok.

Pasal 6

(1) Hasil pertemuan pembentukan KTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam berita acara pembentukan KTH yang memuat: a. pemberian nama KTH; b. pemilihan pengurus KTH; dan c. pembentukan struktur organisasi KTH. (2) Berita acara pembentukan KTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lampiran dalam surat permohonan penetapan KTH kepada kepala desa/lurah. (3) Format berita acara pembentukan KTH dan surat permohonan penetapan KTH sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Berdasarkan usulan penetapan KTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepala desa/lurah MENETAPKAN pembentukan KTH dengan keputusan kepala desa/lurah. (2) Format keputusan kepala desa/lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Untuk meningkatkan skala usaha kelompok, KTH dapat membentuk GAPOKTANHUT. (2) Pembentukan GAPOKTANHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan: a. KTH yang telah memiliki nomor registrasi dari Dinas; b. paling sedikit terdiri atas 2 (dua) KTH yang memiliki jenis komoditas usaha yang sama; dan c. kedudukan KTH berada dalam 1 (satu) wilayah provinsi.

Pasal 9

(1) Pembentukan GAPOKTANHUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan berdasarkan kesepakatan beberapa ketua KTH yang akan membentuk GAPOKTANHUT. (2) Kesepakatan ketua KTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pembentukan GAPOKTANHUT yang berisi pembentukan struktur organisasi GAPOKTANHUT. (3) Format berita acara pembentukan GAPOKTANHUT tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

REGISTRASI

Pasal 10

Koreksi

(1) KTH dan GAPOKTANHUT yang telah terbentuk wajib memiliki nomor registrasi. (2) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Koreksi

(1) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diperoleh melalui permohonan oleh ketua KTH atau ketua GAPOKTANHUT kepada Kepala Dinas. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan: a. UPTD, untuk KTH yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; b. KPH Perum Perhutani, untuk KTH yang berada di dalam wilayah kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani; dan c. UPT KLHK, untuk KTH yang berada di dalam kawasan konservasi. (3) Permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan: a. untuk KTH, keputusan kepala desa/lurah tentang penetapan pembentukan KTH, atau b. untuk GAPOKTANHUT, berita acara pembentukan GAPOKTANHUT dan struktur organisasi GAPOKTANHUT. (4) Format surat permohonan registrasi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Kepala dinas dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memberikan nomor registrasi. (2) Pemberian nomor registrasi oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. untuk KTH, dengan urutan kode provinsi, kode kabupaten/kota, kode kecamatan, kode desa/kelurahan, nomor urut registrasi KTH dan tahun pembentukan KTH; dan b. untuk GAPOKTANHUT, dengan urutan kode provinsi, nomor urut registrasi GAPOKTANHUT, dan tahun pembentukan GAPOKTANHUT. (3) Format tata cara pengisian nomor registrasi KTH tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Pemberian nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Ketua KTH atau Ketua GAPOKTANHUT yang bersangkutan dan ditembuskan kepada: a. UPTD, untuk KTH yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; b. KPH Perum Perhutani, untuk KTH yang berada di dalam wilayah kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani; dan c. UPT KLHK, untuk KTH yang berada di dalam kawasan konservasi.

BAB V

PEMBINAAN KELOMPOK TANI HUTAN

Pasal 19

Koreksi

(1) Pembinaan KTH bertujuan untuk mewujudkan KTH yang produktif, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. (2) Pembinaan KTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. penyuluh Kehutanan/pendamping; dan/atau b. instansi pembina KTH. (3) Instansi Pembina KTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. UPTD; b. UPT KLHK; c. Perum Perhutani; d. Dinas; e. Badan P2SDM; dan f. Ditjen.

Pasal 20

(1) Pembinaan KTH yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan/Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, meliputi aspek: a. kelola kelembagaan; b. kelola kawasan; dan c. kelola usaha. (2) Pembinaan KTH oleh Penyuluh Kehutanan/Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melihat prioritas kegiatan sesuai dengan kebutuhan setiap KTH.

Pasal 21

(1) Pembinaan aspek kelola kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pendampingan kegiatan: a. pembagian tugas, peran, tanggung jawab dan wewenang setiap pengurus KTH; b. penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan/atau aturan kelompok; c. penyusunan kelengkapan administrasi kelompok; d. pembuatan rencana kegiatan KTH; e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia KTH; f. peningkatan kepedulian sosial, semangat kebersamaan, gotong royong, kejujuran, dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kelompok; g. pembentukan kader dan regenerasi kepemimpinan dalam kelompok; dan/atau h. penyusunan laporan kemajuan KTH setiap akhir tahun. (2) Pembinaan aspek kelola kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendampingan dalam kegiatan: a. pemahaman terhadap batas wilayah kelola; b. aktivitas kelompok dalam melakukan rehabilitasi (penanaman lahan kritis/kosong/tidak produktif, turus jalan, kanan kiri sungai); c. pemanfaatan wilayah kelola sesuai dengan potensi; d. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan dalam pelestarian hutan dan konservasi sumber daya alam; dan/atau e. pencapaian pengelolaan hutan lestari yang antara lain perolehan sertifikat pengelolaan hutan lestari. (3) Pembinaan aspek kelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui pendampingan dalam kegiatan: a. penyusunan rencana dan analisis usaha bidang kehutanan; b. penguatan manajemen usaha tani; c. pengembangan diversifikasi usaha produktif kehutanan lainnya; d. penyelenggaraan temu usaha KTH dengan pelaku usaha; e. pengembangan kerjasama, jejaring kerja dan kemitraan dengan pelaku usaha; f. peningkatan akses informasi dan teknologi dari berbagai sumber; dan/atau g. mendorong pembentukan badan usaha/koperasi.

Pasal 22

Pembinaan KTH yang dilakukan oleh instansi pembina KTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui kegiatan: a. penyusunan dan pengelolaan database KTH; b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia KTH; c. fasilitasi pengembangan usaha, akses informasi, teknologi, pasar dan permodalan; d. pemantauan perkembangan KTH; dan/atau e. kegiatan teknis pembangunan kehutanan.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2018 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 TENTANG PEDOMAN KELOMPOK TANI HUTAN FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN KELOMPOK TANI HUTAN Nomor : ...................... Lampiran : ...................... Perihal : Permohonan Penetapan KTH Kepada Yth, Kepala Desa/Lurah ........................ Di ................................................. Dengan telah terbentuknya Kelompok Tani Hutan (KTH) ................, pada tanggal ............., bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk MENETAPKAN KTH ............. menjadi salah satu KTH yang ada di Desa/Kelurahan ............................ Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, terlampir kami sampaikan Berita Acara Pembentukan KTH. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Ketua, Sekretaris, ........................... ....................................... Mengetahui, Pendamping, (jika KTH dibentuk atas prakarsa pendamping) (Ttd) Nama MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, TTD SITI NURBAYA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 TENTANG PEDOMAN KELOMPOK TANI HUTAN FORMAT BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI HUTAN Pada hari ini ……………. Tanggal …………..bulan ………….. tahun……(…..), bertempat di ……………………………………., kami yang bertanda tangan di bawah ini telah mengikuti pertemuan dan musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH), serta menyepakati beberapa hal sebagai berikut: 1. Nama KTH : 2. Desa/Kelurahan : 3. Kecamatan : 4. Kabupaten/Kota : 5. Susunan Pengurus a. Ketua : b. Sekretaris : c. Bendahara : d. Seksi-Seksi.......dst. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, sebagai dasar untuk penetapan Kelompok Tani Hutan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat. 1. .............................................. 1. ................................... 2. .............................................. 2. .......................... 3. .............................................. 3. ................................... 4. .............................................. 4. .......................... 5. .............................................. 5. ................................... 6. .............................................. 6. ......................... 7. .............................................. 7. ................................... 8. .............................................. 8. .......................... 9. .............................................. 9. .................................... 10. .............................................. 10. .......................... 11. ..................(Dst)...................... 11. ................................... MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, TTD SITI NURBAYA LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 TENTANG PEDOMAN KELOMPOK TANI HUTAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA/KELURAHAN: ...................., KECAMATAN: ..............., KABUPATEN/KOTA: ........................ PENETAPAN PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI HUTAN Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa/Lurah ..................., Kecamatan ................., Kabupaten/Kota................... dengan memperhatikan Berita Acara Kesepakatan pembentukan Kelompok Tani Hutan tanggal ......, dengan ini kami MENETAPKAN Kelompok Tani Hutan : ..... NAMA KTH........... Desa ..................., Kecamatan .................., Kabupaten/Kota .................. Dengan susunan Pengurus dan keanggotaan, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini. Demikian Surat Penetapan Pembentukan Kelompok Tani Hutan ini, agar diketahui oleh Kelompok Tani Hutan yang bersangkutan dan pihak-pihak yang terkait. Tanggal........, Bulan .......20... Kepala Desa/Lurah......... (................................) Tembusan Yth: 1. Camat ................... 2. Arsip. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, TTD SITI NURBAYA LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 TENTANG PEDOMAN KELOMPOK TANI HUTAN FORMAT BERITA ACARA PEMBENTUKAN GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN Pada hari ini ……………. tanggal …………..bulan ………….. tahun……(…..), bertempat di ……………………………………., kami yang bertanda tangan di bawah ini telah mengikuti pertemuan dan musyawarah Pembentukan Gabungan Kelompok Tani Hutan, serta menyepakati beberapa hal sebagai berikut: 6. Nama GAPOKTANHUT : 7. Jenis komoditas usaha : 8. Kedudukan : 9. Susunan Pengurus e. Ketua : f. Sekretaris : g. Bendahara : h. Seksi-Seksi ………… dst.: Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, sebagai dasar untuk registrasi GAPOKTANHUT. 1. a.n. KTH................................. 1. ................................... 2. a.n. KTH................................. 2. ................................... 3. ..................(Dst)..................... 3. ................................... MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, TTD SITI NURBAYA LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 TENTANG PEDOMAN KELOMPOK TANI HUTAN FORMAT SURAT PERMOHONAN REGISTRASI Nomor : ...................... Lampiran : ...................... Perihal : Permohonan Registrasi KTH/GAPOKTANHUT Kepada Yth, Kepala Dinas ....................... Di ................................................. Dengan telah terbentuknya KTH/Gabungan Kelompok Tani Hutan (GAPOKTANHUT) ................, pada tanggal ............., bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk meregistrasi KTH/GAPOKTANHUT ............. menjadi salah satu KTH/GAPOKTANHUT yang ada di Provinsi ............................ Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, terlampir kami sampaikan Berita Acara Pembentukan GAPOKTANHUT. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Ketua, Sekretaris, ........................... ....................................... MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, TTD SITI NURBAYA LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 TENTANG KELOMPOK TANI HUTAN FORMAT TATA CARA PENGISIAN NOMOR REGISTRASI KTH No Nama KTH Alamat Nama Ketua Kelompok Kelas Kelompok Jenis Usaha No Register Ket. 11/01/01/2001/KT H.001/2014 *) *) Keterangan Contoh Nomor Registrasi: 11 : Kode wilayah Provinsi 01 : Kode Kabupaten 01 : Kode Kecamatan 2001 : Kode Desa KTH. 001 : Kode urut registrasi KTH 2014 : Kode Tahun pembentukan KTH MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, TTD SITI NURBAYA LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 TENTANG PEDOMAN KELOMPOK TANI HUTAN FORMAT SERTIFIKAT PENETAPAN KELAS KELOMPOK TANI HUTAN Logo KemenLHK Logo Provinsi Sertifikat PENETAPAN KELAS KELOMPOK TANI HUTAN Nomor : diberikan kepada : Kelompok Tani Hutan : …………………………. Desa : …………………………. Jumlah Anggota : …………………………. Kegiatan/Usaha : …………………………. Sebagai KTH PEMULA/MADYA/UTAMA* ……., ……………….., ….. Kepala Dinas................... ……………………….. *Pilih salah satu MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA

Peraturan Menteri Nomor p-89-menlhk-setjen-kum-1-8-2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27