Peraturan Menteri Nomor p-88-menlhk-setjen-kum-1-8-2018 T…

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan KBR. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pembuatan KBR dan penanamannya terlaksana secara efektif, efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Pasal 3

Koreksi

(1) Kriteria Pengelola KBR meliputi: a. merupakan lembaga desa/kelompok adat/kelompok masyarakat/kelompok tani hutan perhutanan sosial pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK HTR, HPHA, IPHPS yang beranggotakan paling sedikit 15 (lima belas) orang untuk KBR di luar kawasan hutan atau 30 (tiga puluh) orang untuk KBR di dalam kawasan hutan orang dalam satu unit KBR; dan b. mengelola areal dalam hamparan kompak atau berdekatan. (2) Pemohon KBR belum pernah mendapat bantuan kegiatan sejenis atau fasilitasi dari pemerintah dan sumber dana lainnya dalam 6 (enam) tahun terakhir untuk kegiatan persemaian dan penanaman pada lokasi yang diajukan.

Pasal 4

(1) Lokasi pembuatan bibit atau persemaian harus memenuhi persyaratan: a. merupakan areal HPHD, IUPHKm, IUPHHK HTR, HPHA, IPHPS atau areal penggunaan lainnya untuk kelompok masyarakat lainnya; b. lokasi relatif datar (kemiringan lereng 0% (nol persen) sampai dengan 8% (delapan persen)), bebas banjir dan tanah longsor, cukup sinar matahari, tersedia sumber air; c. aksesibilitas baik atau mudah dijangkau; dan d. khusus untuk jenis mangrove, persemaian berada pada lokasi yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. (2) Lokasi penanaman merupakan sasaran rehabilitasi hutan dan lahan berupa lahan kritis dan/atau lahan tidak produktif dengan luas paling sedikit: a. 25 (dua puluh lima) hektar berada di luar kawasan hutan; atau b. 50 (lima puluh) hektar berada di dalam kawasan hutan pada areal HPHD, IUPHKm, IUPHHK HTR, HPHA, IPHPS.

Pasal 5

(1) Pengelola KBR wajib membuat bibit dengan ketentuan: a. di luar kawasan: 1) paling sedikit 30.000 (tiga puluh ribu) batang untuk wilayah Jawa dan Madura; 2) paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) batang untuk wilayah di luar Jawa dan Madura; dan 3) besarnya dana yang diberikan kepada pengelola KBR sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per unit. b. di dalam kawasan hutan: 1) paling sedikit 60.000 (enam puluh ribu) batang untuk wilayah Jawa dan Madura; 2) paling sedikit 40.000 (empat puluh ribu) batang untuk wilayah di luar Jawa dan Madura; dan 3) besarnya dana yang diberikan kepada pengelola KBR sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit. (2) Jenis tanaman KBR terdiri dari jenis tanaman kayu dan tanaman HHBK yang disesuaikan dengan tempat tumbuh/habitat, fungsi hutan, dan minat anggota pengelola KBR; (3) Benih atau bahan tanaman berasal dari generatif (biji) atau vegetatif (stek, cangkok, okulasi, dan kultur jaringan). (4) Pada kawasan Hutan Lindung komposisi jenis tanaman terdiri dari tanaman HHBK 80% (delapan puluh persen) dan tanaman kayu non fast growing species 20% (dua puluh persen). (5) Pada kawasan Hutan Produksi komposisi jenis tanaman terdiri dari tanaman HHBK 50% (lima puluh persen) dan tanaman kayu 50% (lima puluh persen). (6) Pada areal di luar kawasan hutan disesuaikan dengan kearifan lokal atau kebutuhan masyarakat.

Pasal 6

(1) Tahapan pelaksanaan kegiatan KBR meliputi: a. pengajuan permohonan; b. verifikasi permohonan; c. penetapan kelompok pengelola KBR; d. penyusunan RUKK; e. pembuatan bibit; f. penyaluran dana; dan g. serah terima hasil pembuatan bibit. (2) Tahapan kegiatan KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana tata waktu pelaksanaan pembuatan bibit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Paragraf Kesatu Pengajuan Permohonan KBR

Pasal 7

(1) Permohonan KBR diajukan oleh ketua kelompok pemohon KBR kepada Kepala Balai. (2) Permohonan KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh ketua kelompok pemegang izin/hak pengelola atau Kepala Desa. (3) Permohonan KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat identitas kelompok, calon lokasi KBR, dan calon lokasi penanaman dengan dilampiri: a. daftar anggota kelompok; b. deskripsi dan sketsa calon lokasi KBR; c. deskripsi dan sketsa calon lokasi penanaman; d. surat pernyataan tidak menerima pembiayaan dari kegiatan sejenis dari pemerintah dan sumber dana lainnya; dan e. fotocopy keputusan HPHD/IUPHKm/IUPHHK HTR/HPHA/IPHPS atau keputusan pengukuhan kelompok dari Kepala Desa untuk kelompok masyarakat lainnya. (4) Format permohonan KBR tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Paragraf Kedua Verifikasi Permohonan KBR

Pasal 8

(1) Verifikasi permohonan KBR dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dari Balai dan dapat mengikutsertakan unsur Dinas Provinsi. (2) Verikasi permohonan KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis. (3) Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan keabsahan keanggotaan kelompok masyarakat, legalitas kelompok, jumlah dan domisili anggota kelompok. (4) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. kelayakan calon lokasi KBR; dan b. kelayakan calon lokasi penanaman. (5) Format verifikasi administrasi dan teknis KBR tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Paragraf Ketiga Penetapan Kelompok Pengelola KBR

Pasal 9

(1) Dalam hal hasil verifikasi memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Balai MENETAPKAN Kelompok Pengelola KBR. (2) Keputusan Kepala Balai tentang penetapan Kelompok Pengelola KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada ketua Kelompok Pengelola KBR yang bersangkutan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, dan Kepala Dinas Provinsi. (3) Berdasarkan keputusan Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Kelompok Pengelola KBR membentuk Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas. (4) Skema penetapan Kelompok Pengelola KBR tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dibentuk dengan ketentuan: a. merupakan anggota kelompok Pengelola KBR; b. berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang/lebih dari 3 (tiga) orang dalam jumlah ganjil; dan c. bertugas menyusun sasaran lokasi dan fisik kegiatan, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya dalam penyusunan RUKK kegiatan KBR. (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dibentuk dengan ketentuan: a. Merupakan anggota kelompok Pengelola KBR; b. berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang/lebih dari 3 (tiga) orang dalam jumlah ganjil; dan c. bertugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kegiatan KBR. (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dibentuk dengan ketentuan: a. merupakan anggota kelompok Pengelola KBR; b. berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang/lebih dari 3 (tiga) orang dalam jumlah ganjil; dan c. bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola pembuatan KBR dan penanaman sesuai RUKK. Paragraf Keempat Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)

Pasal 11

(1) RUKK disusun oleh Tim Persiapan bersama anggota lainnya dan dibimbing oleh Pendamping; (2) RUKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain : a. nama dan alamat kelompok; b. nama pengurus dan anggota; c. lokasi pembuatan bibit dan lokasi penanaman; d. jenis dan jumlah bibit; e. bahan dan peralatan; f. jenis kegiatan dan rencana biaya; dan g. tata waktu. (3) RUKK ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan, disetujui oleh ketua kelompok pengelola KBR dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). (4) Format RUKK tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Paragraf Kelima Pembuatan KBR

Pasal 12

(1) Pembuatan KBR dilakukan secara swakelola oleh kelompok Pengelola dengan mekanisme Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS). (2) SPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh ketua kelompok Pengelola KBR dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). (3) Pembuatan KBR dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana dengan melibatkan anggota lainnya dalam satu kelompok Pengelola KBR. (4) Format SPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Paragraf Keenam Penyaluran Dana

Pasal 13

(1) Penanggung jawab pengelolaan anggaran KBR berada pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPK di satuan kerja Balai. (2) Berdasarkan usulan permintaan pembayaran dari kelompok Pengelola KBR, PPK melakukan penyaluran dana melalui KPPN setempat dengan mekanisme langsung (LS) ke rekening kelompok Pengelola KBR. (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 3 (tiga) tahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. (4) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pungutan pajak dengan ketentuan: a. 1,5% (satu dan lima persen) dari total transfer pada masing-masing tahapan pembayaran (PPh Pasal 22) bagi kelompok yang memiliki NPWP; dan b. 3% (tiga persen) dari total transfer pada masing- masing tahapan pembayaran (PPh Pasal 22) bagi kelompok yang tidak memiliki NPWP. (5) Format usulan permintaan pembayaran dari kelompok tercantum Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Mekanisme penyaluran dana KBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. pembayaran tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana dilakukan dengan syarat SPKS telah ditandatangani oleh ketua kelompok Pengelola KBR dan PPK serta RUKK telah disahkan oleh PPK; b. pembayaran tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana dilakukan dengan syarat pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik paling sedikit 30% (tiga puluh persen), yaitu telah tersedia sarana dan prasarana serta benih generatif telah ditabur pada bedeng tabur atau benih vegetatif telah disemai pada media semai di dalam polybag/kantong atau wadah lainnya; dan c. pembayaran tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana dilakukan jika pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik paling sedikit 60% (enam puluh persen), yaitu semua bibit, baik generatif maupun vegetatif, dalam jumlah cukup dan sehat, sudah di dalam polybag/kantong atau wadah lainnya. (2) Pengawasan realisasi fisik pembuatan KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Tim Pengawas, dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengawas, Ketua Tim Pelaksana, dan Ketua Kelompok. (3) Skema Prosedur Penyaluran Dana KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Format Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) Pertanggungjawaban penggunaan dana pembuatan KBR dibuktikan dengan kwitansi bermaterai cukup dan ditandatangani oleh ketua kelompok Pengelola, dilampiri dengan bukti pembelian dan/atau pembayaran. (2) Bukti pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kelompok Pengelola KBR. Paragraf Ketujuh Serah Terima Hasil Kegiatan KBR

Pasal 16

(1) Hasil kegiatan KBR diserahterimakan dari ketua kelompok Pengelola KBR kepada PPK yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan KBR. (2) PPK menyerahkan hasil kegiatan KBR kepada Kepala Balai selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan KBR. (3) Kepala Balai menyerahkan hasil kegiatan KBR kepada ketua kelompok pengelola KBR yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan KBR. (4) Format Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan KBR tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Koreksi

(1) Rancangan penanaman bibit disusun oleh tim persiapan, dibantu oleh pendamping dan disahkan oleh ketua kelompok Pengelola KBR. (2) Rancangan penanaman bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. letak lokasi; b. luas; c. jenis tanaman; d. daftar pemilik/pengelola lahan; e. peta lokasi penanaman skala 1 : 2.000 (satu berbanding dua ribu) dan koordinatnya; dan f. lembar pengesahan. (3) Format rancangan penanaman tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Bibit yang sudah siap tanam dapat ditanam pada tahun berjalan di lokasi sebagaimana ditentukan dalam RUKK dan rancangan penanaman. (2) Insentif penanaman dapat dibayarkan pada tahun berjalan atau tahun berikutnya sepanjang tersedia anggaran.

Pasal 19

Penanaman bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dimaksudkan untuk: a. perlindungan sistem penyangga kehidupan dan konservasi; b. bahan baku kebutuhan industri kayu, energi, dan HHBK; dan c. rehabilitasi mangrove.

Pasal 20

(1) Bibit yang sudah ditanam dilakukan evaluasi paling cepat 1 (satu) bulan setelah ditanam. (2) Evaluasi hasil penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengawas bersama pendamping, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan diketahui oleh ketua kelompok Pengelola KBR. (3) Hasil evaluasi penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk pembayaran insentif penanaman. (4) Balai melakukan supervisi pelaksanaan evaluasi hasil penanaman KBR. (5) Format Berita Acara Evaluasi Hasil Penanaman tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

(1) Insentif penanaman dapat dibayarkan sesuai dengan jumlah tanaman yang hidup. (2) Pembayaran insentif penanaman disalurkan sekaligus ke rekening kelompok Pengelola KBR untuk dibagikan kepada anggota sesuai dengan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

(1) Pendampingan dilakukan oleh pendamping mulai dari tahap penyusunan usulan permohonan KBR sampai dengan pembuatan laporan dan dokumentasi. (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. memberikan bimbingan kepada kelompok pengelola KBR dalam hal antara lain: 1. penyusunan usulan permohonan KBR; 2. penguatan kelembagaan kelompok; 3. penyusunan RUKK dan rancangan penanaman; 4. informasi penyediaan benih, bahan dan peralatan; 5. teknis pembuatan dan pemeliharaan bibit; 6. teknis penanaman; dan 7. pembuatan laporan dan dokumentasi. b. melaksanakan evaluasi penanaman bersama tim pengawas.

Pasal 23

Koreksi

(1) Pengendalian dan pembinaan pembuatan KBR dilakukan pada tahap perencanaan sampai dengan penanaman. (2) Pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengawasan. Balai bersama Dinas Provinsi dan/atau instansi terkait melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembuatan KBR oleh kelompok Pengelola KBR. (3) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembuatan KBR oleh Balai.

Pasal 24

(1) Laporan pembuatan KBR dan penanaman dilakukan oleh kelompok Pengelola KBR kepada PPK dilengkapi dengan dokumentasi. (2) PPK membuat laporan akhir berdasarkan rekapitulasi laporan kelompok Pengelola KBR kepada KPA selaku Kepala Balai. (3) Kepala Balai selaku KPA membuat laporan berdasarkan hasil rekapitulasi laporan PPK kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada instansi terkait. (4) Laporan pembuatan KBR dan penanaman oleh kelompok, PPK dan Kepala Balai selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibuat pada akhir periode kegiatan. (5) Format laporan pembuatan KBR tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

(1) Hasil penanaman KBR diserahterimakan dari kelompok Pengelola KBR kepada PPK yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Penanaman. (2) PPK menyerahkan hasil penanaman KBR kepada Kepala Balai selaku KPA yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Penanaman. (3) Kepala Balai menyerahkan hasil penanaman KBR kepada ketua kelompok pengelola KBR yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil penanaman KBR. (4) Format Berita Acara Penyerahan Hasil Penanaman KBR tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Koreksi

Pasal 25

Koreksi

Pasal 26

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kegiatan KBR yang sudah berjalan dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2018 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 TENTANG KEBUN BIBIT RAKYAT RENCANA TATA WAKTU PELAKSANAAN KBR N Kegiatan Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1. Pengajuan permohonan 2. Verifikasi permohonan 3. Penetapan kelompok pengelola 4. Penyusunan RUKK dan SPKS 5. Pelaksanaan 6. Penyaluran dana 7. Pengendalian dan pembinaan 8. Pelaporan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 TENTANG KEBUN BIBIT RAKYAT FORMAT PERMOHONAN KBR A. Format Identitas Nama Kelompok Calon Pengelola KBR Nomor : ……………………………. Lampiran : ……………………………. Perihal : ……………………………. Kepada Yth. Kepala BPDASHL................... …………………………………………………………… Di …………………………… Bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan kegiatan Kebun Bibit Rakyat Nama Kelompok : Alamat : Jumlah anggota : Lokasi : a. Persemaian : Blok/Dusun …………, Desa .........., Kecamatan ……, Luas……… b. Penanaman : 1. Blok/Dusun …………, Luas…………, Desa .............., Kecamatan ……… 2. Blok/Dusun …………, Luas…………, Desa .............., Kecamatan ……… 3. dst. Deskripsi calon lokasi Kebun Bibit Rakyat, calon lokasi penanaman dan data kelompok sebagaimana terlampir. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Mengetahui*) (tempat, tgl/bln/th) Ketua Kelompok/Kepala Desa Kelompok Pemohon.......... (Nama Ketua Kelompok) (Nama Ketua Kelompok) *) usulan dari pemegang/pengelola izin perhutanan sosial diketahui oleh ketua kelompok pemegang izin/hak pengelola; usulan dari kelompok selain pemegang/pengelola izin perhutanan sosial diketahui oleh Kepala Desa B. Format Daftar Anggota Kelompok Pengelola KBR DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK CALON PENGELOLA KBR TAHUN...... 1. Nama Kelompok : 2. Pengurus Kelompok a. Ketua : b. Sekretaris : c. Bendahara : 3. Alamat Kelompok : RT…. RW….. Blok ...... Desa……… Kecamatan…………….. Kabupaten/Kota Provinsi……………… 4. Pengukuhan Kelompok : a. Pejabat yang Mengukuhkan : Kepala Desa ………………………. b. Tanggal Pengukuhan : 5. Jumlah Anggota : ……. (………….) orang 6. No. Rekening Kelompok : ......................... 7. No. Telp/HP Ketua Kelompok : Data-data yang kami sampaikan benar apa adanya. Mengetahui : Kepala Desa………… Ketua Kelompok (Nama dan stempel) (Nama Ketua Kelompok) DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK ……………. No Nama Jabatan dalam Kelompok Alamat No KTP / Surat Ket. 1 2 3 4 5 1 Ketua 2 Bendahara 3 Sekretaris 4 Anggota 5 Anggota 6 Anggota 7 Anggota 8 Anggota 9 Anggota 10 Anggota 11 Anggota 12 Anggota 13 Anggota 14 Anggota 15 Anggota 16 Anggota 17 Anggota 18 Anggota 19 Dst *) Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Kelompok harus melampirkan fotocopy KTP atau Surat Keterangan Domisili. Mengetahui : Kepala Desa……………… Ketua Kelompok (Nama dan stempel) (Nama Ketua Kelompok) C. Format Deskripsi dan Sketsa Calon Lokasi KBR DESKRIPSI DAN SKETSA CALON LOKASI KBR KELOMPOK ……………………….. 1. Dusun/Blok : ………………………………………………. 2. Desa : ………………………………………………. 3. Kecamatan : ………………………………………………. 4. Kabupaten/Kota : ………………………………………………. 5. Provinsi : …………………………………………….… 6. Luas KBR : ………………….Ha 7. Status lahan : ……………………………………………….. 8. DAS/Sub DAS : ……………………………………………….. 9. Topografi : ……………………………………………….. 10. Koordinat : ……………………………………………….. 11. Ketinggian dpl : ……………….. m dpl 12. Sumber air yang tersedia : ……………….........……………………….. 13. Jarak sumber air dari calon KBR : ………………..................……………….. 14. Jarak ke jalan : ……………………………………………….. 15. Sketsa calon lokasi KBR : D. Format Deskripsi dan Sketsa Calon Lokasi Penanaman DESKRIPSI DAN SKETSA CALON LOKASI PENANAMAN KELOMPOK ……………………….. 1. Dusun/Blok : ………………………………………………… 2. Desa : ………………………………………………… 3. Kecamatan : ………………………………………………… 4. Kabupaten/Kota : ……………………………………………….. 5. Provinsi : ………………………………………………… 6. Luas areal : ………………….Ha 7. Status Lahan : HP/HL/APL*) 8. DAS/Sub DAS : ……………………………………………….. 9. Topografi : ……………………………………………….. 10. Koordinat : ……………………………………………….. 11. Ketinggian dpl : ……………………………………………….. m dpl 12. Jarak lokasi KBR ke lokasi penanaman : …………………………….. 13. Tujuan/fungsi penanaman : ……………………….................. (perlindungan/produksi/penghijauan lingkungan) 14. Sketsa calon lokasi penanaman : *) Coret yang tidak perlu Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. TTD SITI NURBAYA RYA LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 TENTANG KEBUN BIBIT RAKYAT FORMAT VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN TEKNIS A. Format Verifikasi Administrasi VERIFIKASI ADMINISTRASI CALON KELOMPOK PENGELOLA KBR TAHUN...... 1. Nama Kelompok : ……………………………………………………………….. 2. Desa/Blok : ……………………………………………………………….. 3. Kecamatan : ……………………………………………………………….. 4. Kabupaten/Kota : ……………………………………………………………….. 5. Provinsi : ……………………………………………………………….. No Persyaratan Hasil Penilaian Keterangan 1 2 3 4 5 1 Pengurus Kelompok ada Tidak ada 2 Pengukuhan Kelompok a. Pejabat yang mengukuhkan ada Tidak ada b. Tanggal pengukuhan ada Tidak ada 3 Alamat Kelompok sesuai Tidak sesuai 4 Usulan ditandatangani Ketua Kelompok KBR dan diketahui Ketua Kelompok pemegang izin atau pengelola atau Kepala Desa sesuai Tidak sesuai 5 Daftar Anggota ada Tidak ada Jumlah Anggota sesuai Tidak sesuai 7 Sketsa Lokasi KBR ada Tidak ada 8 Sketsa calon lokasi penanaman ada Tidak ada Rekomendasi : Layak/Tidak Layak *) untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi teknis. *) Coret yang tidak perlu (tempat, tgl/bln/th), Verifikator Nama NIP. B. Format Verifikasi Teknis VERIFIKASI TEKNIS CALON KELOMPOK PENGELOLA KBR TAHUN...... 1. Nama Kelompok : ……………………………………………………………….. 2. Desa/Blok : ……………………………………………………………….. 3. Kecamatan : ……………………………………………………………….. 4. Kabupaten/Kota : ……………………………………………………………….. 5. Provinsi : ……………………………………………………………….. No Persyaratan Hasil Penilaian Keteranga n 1 2 3 4 5 1 Terdapat Lokasi Persemaian KBR yang sesuai dengan ketentuan Sesuai Tidak Sesuai - Lokasi relatif datar Sesuai Tidak Sesuai - Aksesibilitas baik/mudah dijangkau Sesuai Tidak Sesuai - Khusus untuk jenis mangrove, persemaian berada pada lokasi yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut Sesuai Tidak Sesuai - Luas paling sedikit 0,1 hektar Sesuai Tidak Sesuai 2 Terdapat calon lokasi penanaman bibit KBR dengan luas paling sedikit 25 ha untuk di luar kawasan hutan atau 50 Ha untuk pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK HTR, HPHA, IPHPS*) Sesuai Tidak Sesuai *) Coret salah satu Rekomendasi : Kelompok ................ layak/tidak layak untuk mendapatkan KBR. Data hasil verifikasi teknis diatas adalah benar. (tempat, tgl/bln/th) Verifikator : 1. Nama ...... NIP ....... (Tanda tangan) 2. Nama ...... NIP ....... (Tanda tangan) 3. Nama ...... NIP ....... (Tanda tangan) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ttd. SITI NURBAYA LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 TENTANG KEBUN BIBIT RAKYAT SKEMA PENETAPAN KELOMPOK PENGELOLA KBR Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ttd SITI NURBAYA Ditolak USULAN/PROPO SAL dari - RUKK - SPKS Verifikasi Administrasi dan Teknis Penetapan kelompok pengelola KBRoleh Kepala BPDASHL BPDASHL 1 2 3 4 Ya 5 KRIS LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 TENTANG KEBUN BIBIT RAKYAT FORMAT RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK) Pembuatan KBR Tahun .... 1. Nama Kelompok : 2. Alamat : 3. Lokasi KBR : a. Dusun/Blok : b. Desa : c. Kecamatan : d. Kabupaten/Kota : e. Provinsi : f. Koordinat Geografis : g. Target : Minimal 20.000/30.000/40.000/60.000 batang *) h. Jenis Tanaman : 1) ..................................... jumlah ......................... batang 2) .…………………………… jumlah …………….......... batang 3) dst 4. Rincian kegiatan dan anggaran : No Kegiatan Volume, Satuan Biaya / Satuan (Rp) Total (Rp) A Pembuatan Sarana dan Prasarana a. Papan Nama b. Bedeng tabur c. Bedeng Sapih d. Pupuk dan insektisida B. Pembelian Benih / Stek a. Jenis..... b. Jenis..... c. Jenis.... C. Pembuatan dan Pemeliharaan bibit a. Penaburan b. Penyapihan c. Penyiraman d. Pemupukan e. Penyulaman f. Pembersihan rumput / alang - alang / gulma g. Penanggulangan hama dan penyakit D. Pertemuan Kelompok difasilitasi oleh Pokja/Pendamping 5. Tata Waktu No. Uraian Kegiatan Bulan Ke I II III IV V dst 1 ........ 2 dst *) Coret yang tidak perlu 6. Rencana Lokasi Penanaman No Calon Lokasi Luas (Ha) Jumlah Batang 1 ...... 2 ...... 7. Struktur Organisasi Kelompok Ketua : ....................... Sekretaris : ....................... Bendahara : …………………. I. Tim Persiapan (paling sedikit 3 orang/lebih dalam jumlah ganjil) 1. Ketua : .................. 2. Anggota : ................... a. ........................... b. dst. II. Tim Pelaksana (paling sedikit 3 orang/lebih dalam jumlah ganjil) 1. Ketua : .......................... 2. Anggota : a. ........................... b. dst. III.Tim Pengawas (paling sedikit 3 orang/lebih dalam jumlah ganjil) 1. Ketua : ...................... 2. Anggota : ................... a. ........................... b. dst. Menyetujui: Ketua Kelompok .......... (Nama Ketua Kelompok) (tempat, tgl/bln/tahun) Tim Persiapan Kelompok: (Nama Ketua Tim Persiapan) Dinilai oleh: Pendamping (Nama Pendamping) Disahkan oleh: Pejabat Pembuat Komitmen Nama NIP Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 TENTANG KEBUN BIBIT RAKYAT FORMAT SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPKS) KOP SURAT SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Nomor: …………………………… TENTANG KBR ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN …………….................. BPDASHL ……………………………………………………...... DENGAN KETUA KELOMPOK ………….............................. DESA……………………………...................... Pada hari ini………………………..tanggal ……bulan………………………. Tahun dua ribu ……….., kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : …………………………………………………… N I P : ………………………………………… Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ……….. Alamat : ……….............................................. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)………….. Tahun …….., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama : …………………………………………………… Jabatan : Ketua Kelompok Alamat : ....................... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok………… yang berkedudukan di Desa ………… Kecamatan……….. Kabupaten/Kota……………., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat mengadakan kerja sama dalam pembuatan KBR untuk menghasilkan bibit ………………………(sebutkan jenisnya)……………………………….. sejumlah paling sedikit 20.000/30.000/40.000/60.000 batang *) yang terletak di Blok/Dukuh ……………., Desa …………………., Kecamatan …………………, Kabupaten/kota……………………, Provinsi ………………….. sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

LINGKUP PEKERJAAN (1) Lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian kerja sama ini adalah pembuatan bibit paling sedikit 20.000/30.000/40.000/60.000 batang *) untuk penanaman pada lokasi yang ditetapkan sesuai dengan RUKK. (2) Hasil pembuatan bibit dalam pelaksanaan pekerjaan ini meliputi bibit siap tanam dan mempunyai standar antara lain bibit berada di polybag/kantong/wadah lainnya di bedeng sapih, pertumbuhan normal (sehat dan batang berkayu), media kompak dengan tinggi bibit memadai untuk siap ditanam sesuai jenisnya.

Pasal 2

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari...................sampai dengan.........................

Pasal 3

BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN (1) Dalam pelaksanaan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA akan membayar biaya pelaksanaan pekerjaan dengan anggaran DIPA BA – 029 Balai Pengelolaan DASHL……………………….. tahun..... (2) PIHAK PERTAMA membayar biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp………… (…………………………………) dengan tahapan sebagai berikut: a. Pembayaran Tahap I sebesar 40% dari keseluruhan dana dilakukan jika RUKK telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan SPKS telah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA; b. Pembayaran Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana dilakukan jika pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 30%, yaitu telah tersedia sarana dan prasarana serta benih generatif telah ditabur pada bedeng tabur atau benih vegetatif telah ditanam ke dalam media semai di dalam polybag/kantong/wadah lainnya; c. Pembayaran Tahap III sebesar 30% dari keseluruhan dana dilakukan jika pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 60%, yaitu semua bibit, baik generatif maupun vegetatif, sudah tumbuh sehat di dalam polybag/kantong/wadah lainnya sebanyak minimal 20.000/30.000/40.000/60.000 batang*). (3) PIHAK PERTAMA membayarkan biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA. Laporan tersebut ditandatangani oleh ketua Tim Pelaksana dan diketahui/disetujui oleh ketua Tim Pengawas serta Ketua Kelompok. (4) PIHAK PERTAMA membayarkan biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA melalui rekening bersama nomor…. atas nama ........(kelompok .........) pada Bank…………..

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN 1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut: a. Kewajiban PIHAK PERTAMA: 1) mengusulkan pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. 2) memberikan arahan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. 3) mengevaluasi hasil pekerjaan pembuatan bibit KBR yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA. b. Hak PIHAK PERTAMA: 1) menerima laporan kemajuan dan realisasi pekerjaan dari PIHAK KEDUA. 2) MEMUTUSKAN perjanjian kerja sama secara sepihak apabila: a) PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan yang nyata setelah menerima pembayaran Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus). b) PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan setelah menerima Pembayaran Tahap II sebesar 30% (tiga puluh perseratus). 2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut: a. Kewajiban PIHAK KEDUA: 1) melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 berdasarkan Pedoman Teknis Pembuatan KBR yang telah ditetapkan. 2) memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA. 3) menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan. 4) melakukan pemeliharaan bibit yang dihasilkan sampai dengan bibit siap tanam. 5) mengembalikan uang senilai sisa pekerjaan, apabila kegiatan fisik tidak selesai 100% (seratus perseratus). 6) menyimpan seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan berupa kwitansi pembelian dan/atau pembayaran. 7) membuat laporan akhir kepada PIHAK PERTAMA sebelum dilakukan serah terima pekerjaan. b. Hak PIHAK KEDUA: 1) menerima pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 2) mendapat arahan, bimbingan dan pendampingan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) berupa tersedianya bibit siap tanam minimal 20.000/30.000/40.000/60.000 batang *), PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 6

PERSELISIHAN (1) Apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian ini, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan keberatan secara lisan maupun tulisan. (2) Apabila timbul perselisihan antar PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan. (3) Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai penyelesaian, kedua belah pihak berkesepakatan untuk menunjuk Panitia Arbitrase di Pengadilan Negeri ………………….. (4) Selama proses penyelesaian dengan cara musyawarah atau melalui Pengadilan Negeri, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan kegiatan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR) (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeur) maka ketidakmampuan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan bukan merupakan kesalahan. (2) Keadaan kahar meliputi: peperangan, bencana alam, revolusi, kerusuhan, sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban/kegiatan. (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan dengan dilampiri surat pernyataan kahar dari Pemerintah setempat atau Instansi yang berwenang kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 8

KETENTUAN TAMBAHAN Perubahan-perubahan yang dikehendaki dan disepakati oleh kedua belah pihak maupun segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur/dituangkan dalam aturan yang merupakan satu kesatuan utuh dengan perjanjian ini serta mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Peraturan Menteri Nomor p-88-menlhk-setjen-kum-1-8-2018 Tahun 2018 tentang Kebun Bibit Rakyat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9