PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-87-menlhk-setjen-kum-1-7-2018 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PERMEN Nomor p-87-menlhk-setjen-kum-1-7-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat PN adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang bekerja pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 3. Harta Kekayaan PN/ASN adalah harta benda berupa harta bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh PN beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan PN, baik atas nama PN atau orang lain, yang diperoleh sebelum, dan selama memangku jabatannya. 4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan PN. 5. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah kegiatan pelaporan atas seluruh harta kekayaan dari Aparatur Sipil Negara Negara yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 6. Koordinator Pengelola LHKPN/LHKASN adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengelola penyelenggaraan LHKPN/LHKASN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 7. Administrator Instansi adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi e-lhkpn di tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membuat akun wajib lapor LHKPN, dan melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran daftar wajib lapor LHKPN. 8. Administrator Unit Kerja adalah pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk membuat/pemutakhiran daftar wajib lapor LHKPN dan menyiapkan data pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN oleh PN wajib lapor LHKPN lingkup unit kerja Eselon I. 9. Pengawas Pelaksanaan Wajib Lapor LHKPN / LHKASN adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan wajib lapor LHKPN. 10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 11. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB II

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

Koreksi

(1) PN yang memangku jabatan strategis dan rawan korupsi, kolusi dan nepotisme wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Pejabat Wajib Lapor LHKPN, meliputi: a. Pimpinan Tinggi Madya; b. Pimpinan Tinggi Pratama; c. Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan d. Pejabat Fungsional Auditor.

Pasal 3

(1) Unit Pengelola LHKPN lingkup Kementerian, terdiri atas: a. Koordinator adalah Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi; b. Sekretaris adalah Kepala Bagian Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai; c. Administrator Instansi adalah Pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi e-lhkpn lingkup Kementerian; dan d. Administrator Unit Kerja adalah Kepala Bagian yang menangani bidang Kepegawaian. (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. Koordinator: 1. mengawasi pelaksanaan pengelolaan LHKPN lingkup Kementerian; 2. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan unit kerja Eselon I dalam pengelolaan LHKPN lingkup Kementerian; 3. melakukan pemantauan terhadap kinerja Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja LHKPN lingkup Kementerian; 4. menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN lingkup Kementerian kepada pimpinan unit kerja Eselon I; 5. menyampaikan data PN wajib lapor LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tanggal 15 (lima belas) Desember setiap tahunnya; dan 6. mengusulkan penjatuhan sanksi disiplin bagi PN Wajib Lapor LHKPN yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya, kepada pejabat pengawas pelaksanaan wajib lapor LHKPN. b. Sekretaris: 1. menyusun Daftar nama PN Wajib Lapor LHKPN lingkup Kementerian dan perubahannya; 2. menyusun laporan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN lingkup Kementerian untuk disampaikan kepada koordinator pengelola LHKPN; 3. melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN lingkup Kementerian. c. Admin Instansi: 1. mengelola aplikasi e-lhkpn lingkup Kementerian; 2. melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran data PN wajib lapor LHKPN; 3. membuat akun wajib lapor dan melakukan validasi pembuatan/ pemutakhiran data PN wajib lapor LHKPN; 4. melakukan pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN oleh PN wajib lapor LHKPN; 5. melaporkan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN kepada koordinator pengelola LHKPN Kementerian melalui sekretaris pengelola LHKPN; dan 6. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perubahan data PN wajib lapor LHKPN. d. Admin Unit Kerja: 1. membuat/pemutakhiran data PN wajib lapor LHKPN lingkup unit kerja Eselon I dan melaporkan hasilnya kepada administrator instansi; 2. menyiapkan data pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN oleh PN wajib lapor LHKPN lingkup unit kerja Eselon I dan melaporkan hasilnya kepada administrator instansi; dan 3. melakukan koordinasi dengan administrator instansi dalam hal terjadi perubahan data PN wajib lapor LHKPN.

Pasal 4

(1) PN wajib lapor LHKPN wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada waktu : a. tertentu; dan/atau b. periodik. (2) Penyampaian LHKPN pada waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat: a. pengangkatan pertama kali menjabat sebagai PN; b. pengangkatan kembali sebagai PN setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai PN. (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai PN. (4) Penyampaian LHKPN pada waktu periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

(1) Pengisian dan penyampaian LHKPN dilakukan PN wajib lapor LHKPN melalui aplikasi e-lhkpn pada website www.elhkpn.kpk.go.id. (2) Selain mengisi dan menyampailan LHKPN melalui aplikasi e-lhkpn, PN wajib lapor LHKPN melampirkan: a. surat kuasa mengumumkan seluruh harta kekayaan PN wajib lapor yang ditandatangani dan bermeterai; b. surat kuasa untuk mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan PN wajib lapor, pasangan, dan anak dalam tanggungan yang ditandatangani dan bermeterai; c. salinan dokumen yang menerangkan kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan; dan d. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b disampaikan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi baik secara langsung atau melalui pos, sedangkan lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat diupload langsung di aplikasi e-filling pada saat mengisi LHKPN secara online.

BAB Kedua

Unit Pengelola LHKPN

Pasal 3

Koreksi

BAB Ketiga

Mekanisme Penyampaian LHKPN

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

BAB III

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 6

Koreksi

ASN selain PN wajib lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menyampaikan LHKASN kepada Menteri melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Pasal 7

Koreksi

(1) Koordinator Pengelola LHKASN Kementerian dijabat oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal. (2) Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Eselon I dijabat oleh: a. Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum untuk Sekretariat Jenderal, Staf Ahli dan Pusat; b. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk Inspektorat Jenderal; c. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; d. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; e. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; f. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari untuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; g. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; h. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya untuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya; i. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim; j. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan untuk Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; k. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; l. Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan m. Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi untuk Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi.

Pasal 8

Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas: a. menyusun data ASN wajib lapor LHKASN di lingkungan Kementerian dan perubahannya; b. melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKASN lingkup Kementerian; c. mengawasi pelaksanaan pengelolaan LHKASN lingkup unit kerja Kementerian; d. melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta koordinator pengelola LHKASN lingkup unit kerja Eselon I dalam pengelolaan LHKASN di lingkungan Kementerian; e. menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Menteri dengan tembusan pimpinan unit kerja Eselon I; dan f. mengusulkan penjatuhan sanksi disiplin bagi ASN wajib lapor LHKASN yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada pimpinan unit kerja eselon I dan diteruskan kepada Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian.

Pasal 9

Koordinator Pengelola LHKASN lingkup unit kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertugas: a. menyusun data ASN wajib lapor LHKASN lingkup unit kerja Eselon I dan perubahannya; b. melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKASN lingkup unit kerja Eselon I; c. mengawasi pelaksanaan pengelolaan LHKASN lingkup unit kerja Eselon I; d. melakukan koordinasi dengan koordinator pengelola LHKASN lingkup Kementerian dalam pengelolaan LHKASN lingkup unit kerja Eselon I; e. menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Kementerian dengan tembusan kepada pimpinan unit kerja eselon I; dan f. mengusulkan pengenaan sanksi hukuman disiplin bagi Pegawai ASN Wajib Lapor LHKASN yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada pimpinan unit kerja eselon I dan diteruskan kepada Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Kementerian.

Pasal 10

(1) Penyusunan data ASN wajib lapor LHKASN dilakukan oleh koordinator pengelola LHKASN lingkup unit kerja setiap bulan Januari. (2) Penyusunan data perubahan ASN wajib lapor LHKASN unit kerja Eselon I dilakukan setiap minggu pertama bulan berikutnya. (3) Data ASN wajib lapor LHKASN dan data perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada koordinator pengelola LHKASN lingkup Kementerian. (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator pengelola LHKASN lingkup Kementerian menyampaikan data ASN wajib lapor LHKASN kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 11

(1) ASN Wajib Lapor LHKASN wajib menyampaikan laporan harta kekayaan secara online dengan mengisi formulir LHKASN melalui situs www.siharka.menpan.go.id secara periodik setiap tahun atas Harta Kekayaan yang diperoleh dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. (2) Laporan harta kekayaan ASN Wajib Lapor LHKASN yang menduduki jabatan disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah: a. secara resmi menduduki jabatannya. b. mengalami mutasi dan/atau promosi jabatan; atau c. mengakhiri jabatan dan/atau pensiun;

Peraturan Menteri Nomor p-87-menlhk-setjen-kum-1-7-2018 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15