PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-87-menlhk-setjen-kum-1-11-2016 Tahun 2016 tentang Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan

PERMEN Nomor p-87-menlhk-setjen-kum-1-11-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2016 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: P. 87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 TENTANG SISTEM PELAPORAN ELEKTRONIK PERIZINAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TATA CARA REGISTRASI, PELAPORAN, DAN TATA HUBUNGAN KERJA PENGELOLA SIMPEL Penjelasan I. Registrasi 1. Pemegang izin mengisi form registrasi SIMPEL melalui alamat http://simpel.menlhk.go.id kemudian dikirim ke Administrator Sistem. 2. Administrator Sistem memvalidasi akun pemegang izin dengan mengirim akun pengguna dan kata kunci ke email aktif yang didaftarkan oleh Pemegang izin. 3. Pemegang izin menerima informasi akun pengguna dan kata kunci sebagai hak akses ke dalam SIMPEL. 4. Pemegang izin mengisi form profil dengan ketentuan: a. mengisi seluruh informasi yang ditentukan; dan b. melampirkan data pendukung dengan data yang valid. 5. Administrator Sistem memvalidasi isian profil, lampiran surat kuasa, akta pendirian. Isian dinyatakan valid jika: a. seluruh informasi terisi; dan b. terdapat kesesuaian informasi antara isian dengan data pendukung. c. data pendukung valid. 6. Administrator Sistem memberikan kodefikasi jenis usaha/kegiatan kepada pemegang izin. 7. Administrator Sistem mengirim notifikasi kepada Administrator Data setiap Direktorat Jenderal. II. Pengisian Pelaporan 1. Pemegang izin mengisi laporan: a. pelaporan pelaksanaan RKL-RPL dan UKL-UPL; b. pelaporan Pengendalian Pencemaran Air; c. pelaporan Pengendalian Pencemaran Udara; d. pelaporan Pengelolaan Limbah B3; dan e. pelaporan Pengendalian Kerusakan Lingkungan. 2. Pengisian laporan dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan ketersedian data hasil pemantauan. 3. Pemegang izin mengirim laporan melalui SIMPEL. 4. Terhadap pelaporan yang telah dikirimkan, maka pemegang izin berhak mendapat Tanda Terima Elektronik (TTE) yang akan diberikan oleh Administrator Sistem. 5. Pemegang izin mencetak Tanda Terima Elektronik (TTE) dengan periode pelaporan tertentu. III. Validasi Data 1. Administrator Data melakukan validasi pelaporan sebagai berikut: a. memeriksa kelengkapan data periode pelaporan sesuai ketentuan; b. memeriksa isian pelaporan terhadap lampiran pendukung; c. memeriksa kesesuaian lampiran pendukung. d. memeriksa relevansi jenis pelaporan sesuai tahapan operasi (prakonstruksi, operasi/produksi, pasca produksi). 2. Administrator Data mengirim notifikasi status pelaporan lingkungan hidup kepada Pemegang izin dengan status sebagai berikut: a. laporan lengkap tanpa catatan; b. laporan lengkap dengan catatan; c. tidak lapor. 3. Pemegang izin dapat menyampaikan perbaikan dan tidak lanjut atas catatan hasil validasi pada periode yang telah ditetapkan. IV. Pengolahan Data dan Analisis 1. Administrator Data melakukan pengolahan data dan analisis sebagai berikut: a. pengolahan dan analisis data RKL-RPL dan UKL-UPL; b. pengolahan dan analisis data Pengendalian Pencemaran Air (PPA); c. pengolahan dan analisis data Pengendalian Pencemaran Udara (PPU); d. pengolahan dan analisis data Pengelolaan Limbah B3 (PLB3); dan e. data perhitungan beban pencemaran; f. data neraca Limbah B3; g. data pengelolaan lingkungan hidup lainnya. 2. Hasil pengolahan data selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar Evaluasi Kinerja. V. Evaluasi Kinerja 1. Administrator Data melakukan evaluasi tingkat ketaatan Pemegang izin Aspek Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan yaitu terhadap: a. kepemilikan Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan; b. pelaksanaan Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan; c. pelaporan Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan. 2. Administrator Data melakukan evaluasi tingkat ketaatan Pemegang izin Aspek Pengendalian Pencemaran Air yaitu terhadap: a. perizinan; b. titik penaatan; c. pelaporan d. parameter baku mutu; e. pemenuhan baku mutu; f. ketentuan teknis. 3. Administrator Data melakukan evaluasi tingkat ketaatan Pemegang izin Aspek Pengendalian Pencemaran Udara yaitu terhadap: a. titik sumber emisi; b. Pelaporan; c. parameter baku mutu; d. pemenuhan baku mutu; e. ketentuan teknis. 4. Administrator Data melakukan evaluasi tingkat ketaatan Pemegang izin Aspek Pengelolaan Limbah B3 yaitu terhadap: a. pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan; b. Pelaporan kegiatan pengelolaan Limbah B3; c. Perizinan pengelolaan Limbah B3; d. Pelaksanaan ketentuan izin; e. Persentase limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan; f. Pengelolaan Limbah B3 oleh pihak ketiga. 5. Administrator Data mengirim hasil evaluasi kinerja pada periode tertentu dalam bentuk status kinerja pengelolaan lingkungan hidup kepada Pemegang izin. VI. Publikasi Publikasi adalah penyampaian informasi kepada publik/masyarakat mengenai status pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Pemegang izin dalam periode tertentu. Administrator Data mempublikasikan data sebagai berikut: a. Kinerja pengelolaan lingkungan hidup; dan b. Status pelaporan lingkungan hidup. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ttd SITI NURBAYA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: P. 87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 TENTANG SISTEM PELAPORAN ELEKTRONIK PERIZINAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TATA HUBUNGAN KERJA PENGELOLA SIMPEL NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA Penjelasan I. Pengisian Pelaporan 1. Pemegang izin mengisi laporan: a. Pelaporan pelaksanaan RKL-RPL dan UKL-UPL; b. Pelaporan Pengendalian Pencemaran Air; c. Pelaporan Pengendalian Pencemaran Udara; d. Pelaporan Pengelolaan Limbah B3; dan e. Pelaporan Pengendalian Kerusakan Lingkungan. 2. Pengisian laporan dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan ketersedian data hasil pemantauan. 3. Pemegang izin mengirim laporan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui SIMPEL. 4. Terhadap pelaporan yang telah dikirimkan, maka Pemegang izin berhak mendapat Tanda Terima Elektronik (TTE) yang akan diberikan oleh Administrator Sistem. 5. Pemegang izin mencetak Tanda Terima Elektronik (TTE) dengan periode pelaporan tertentu. II. Validasi Data 1. Administrator Data melakukan validasi pelaporan sebagai berikut: a. Memeriksa kelengkapan data periode pelaporan sesuai ketentuan; b. Memeriksa isian pelaporan terhadap lampiran pendukung; c. Memeriksa kesesuaian lampiran pendukung. d. Memeriksa relevansi jenis pelaporan sesuai tahapan operasi (prakonstruksi, operasi/produksi, pasca produksi). 2. Administrator Data mengirim notifikasi status pelaporan lingkungan hidup kepada Pemegang izin dengan status sebagai berikut: a. Laporan Lengkap tanpa catatan; b. Laporan Lengkap dengan catatan; c. Tidak lapor. 3. Pelaksanaan validasi data oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 4. Pemegang izin dapat menyampaikan perbaikan dan tidak lanjut atas catatan hasil validasi pada periode yang telah ditetapkan. III. Pengolahan Data dan Analisis 1. Administrator Data melakukan pengolahan data dan analisis sebagai berikut: a. Pengolahan dan analisis data RKL-RPL dan UKL-UPL; b. Pengolahan dan analisis data Pengendalian Pencemaran Air (PPA); c. Pengolahan dan analisis data Pengendalian Pencemaran Udara (PPU); d. Pengolahan dan analisis data Pengelolaan Limbah B3 (PLB3); dan e. Data perhitungan beban pencemaran; f. Data neraca limbah B3; g. Data pengelolaan lingkungan hidup lainnya. 2. Hasil pengolahan data selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar Evaluasi Kinerja. IV. Evaluasi Kinerja 1. Administrator Data melakukan evaluasi tingkat ketaatan Pemegang izin Aspek Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan yaitu terhadap: a. kepemilikan Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan; b. pelaksanaan Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan; c. pelaporan Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan. 2. Administrator Data melakukan evaluasi tingkat ketaatan Pemegang izin Aspek Pengendalian Pencemaran Air yaitu terhadap: a. perizinan; b. titik penaatan; c. pelaporan d. parameter baku mutu; e. pemenuhan baku mutu; f. ketentuan teknis. 3. Administrator Data melakukan evaluasi tingkat ketaatan Pemegang izin Aspek Pengendalian Pencemaran Udara yaitu terhadap: a. titik sumber emisi; b. pelaporan c. parameter baku mutu; d. pemenuhan baku mutu; e. ketentuan teknis. 4. Administrator Data melakukan evaluasi tingkat ketaatan Pemegang izin Aspek Pengelolaan Limbah B3 yaitu terhadap: a. pendataan jenis dan volume Limbah yang dihasilkan; b. pelaporan kegiatan pengelolaan Limbah B3; c. perizinan pengelolaan Limbah B3; d. pelaksanaan ketentuan izin; e. persentase Limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan; f. pengelolaan Limbah B3 oleh pihak ketiga. 5. Administrator Data mengirim hasil evaluasi kinerja pada periode tertentu dalam bentuk status kinerja pengelolaan lingkungan hidup kepada Pemegang izin. 6. Pelaksanaan evaluasi kinerja oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. V. Publikasi Publikasi adalah penyampaian informasi kepada publik/masyarakat mengenai status pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Pemegang izin dalam periode tertentu. Administrator Data mempublikasikan data sebagai berikut: 1. kinerja pengelolaan lingkungan hidup; 2. status pelaporan lingkungan hidup. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ttd SITI NURBAYA

Peraturan Menteri Nomor p-87-menlhk-setjen-kum-1-11-2016 Tahun 2016 tentang Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14