PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-86-menlhk-setjen-kum-1-11-2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan Dan Satwa Liar Di Dalam Negeri Atau Di Luar Negeri

PERMEN Nomor p-86-menlhk-setjen-kum-1-11-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi adalah semua jenis sumber daya alam nabati dan hewani, baik yang hidup di darat, air dan/atau yang tidak dilindungi. 2. Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi yang selanjutnya disingkat HP-TSL adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil menangkap/mengambil dan mengangkut tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi. 3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

(1) Penetapan HP-TSL didasarkan pada harga pasar yang merupakan harga jual rata-rata tertimbang hasil hutan yang berlaku di pasar dalam negeri dan/atau luar negeri. (2) Besarnya HP-TSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) HP-TSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas : a. HP-TSL yang termaksud dalam Appendiks CITES; dan b. HP-TSL yang tidak termaksud dalam Appendiks CITES. (2) HP-TSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan koordinasi dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kepala Badan Teknis terkait. (3) HP-TSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan usulan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Pasal 4

(1) HP-TSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) HP-TSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) HP-TSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal masa berlaku telah berakhir maka HP-TSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sampai dengan ditetapkan yang baru.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2016 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA