PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-85-menlhk-setjen-kum-1-8-2018 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PERMEN Nomor p-85-menlhk-setjen-kum-1-8-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kearsipan adalah hal yang berkenaan dengan arsip. 2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3. Arsip Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut arsip KLHK adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 4. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 5. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. 6. Arsip Kategori Biasa adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. 7. Arsip Kategori Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. 8. Arsip Kategori Rahasia adalah arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum. 9. Arsip Kategori Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan/atau keselamatan bangsa. 10. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip. 11. Akses Tertutup adalah pembatasan ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal untuk melindungi informasi arsip dari penyalahgunaan informasi. 12. Akses Terbuka adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal untuk pemanfaatan arsip yang disediakan secara berkala, serta merta, dan setiap saat. 13. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik. 14. Hak Akses Arsip adalah kategori pengaturan hak akses arsip dinamis bagi pejabat yang berwenang. 15. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip dinamis. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 17. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

BAB III

PENGAMANAN ARSIP

Pasal 8

Koreksi

Pengamanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi: a. pengamanan ruangan penyimpanan arsip; b. penentuan pengelola arsip; dan c. pembuatan daftar arsip.

Pasal 9

Koreksi

(1) Pengamanan arsip dalam ruangan penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, paling sedikit meliputi: a. pemasangan kamera pengawas (CCTV); b. kunci pengamanan ruangan; dan c. media penyimpanan arsip. (2) Media penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat menggunakan: a. sarana perangkat keras (hardware); dan b. sarana perangkat lunak (software). (3) Perangkat keras (hardware) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa filing cabinet/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan terbatas, serta brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia; b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan c. Prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi. (4) Perangkat lunak (software) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

Pasal 10

(1) Penentuan pengelola arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, harus dipilih pegawai yang profesional baik dalam bidang kearsipan maupun dedikasi dan integritas. (2) Penentuan pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola arsip yang bertugas mengelola arsip. (3) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional Arsiparis, Pimpinan Unit Kerja dapat menunjuk pengelola arsip yang berasal dari unit kerja yang ditetapkan Keputusan Pimpinan Unit Kerja.

Pasal 11

(1) Pengelola arsip meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis dan pengelola arsip di Unit Pengolah, Unit Kearsipan I, Unit Kearsipan II, Unit Kearsipan Daerah dan Unit Pusat Kearsipan. (2) Arsiparis berperan dalam pengelolaan dan pengamanan arsip di Unit Kearsipan I, Unit Kearsipan II, Unit Kearsipan Daerah, dan Unit Pusat Kearsipan. (3) Pengelola arsip mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola arsip, tetapi tidak memiliki wewenang melakukan pengamanan arsip dan MENETAPKAN hak akses arsip.

Pasal 12

(1) Pengamanan arsip dengan pembuatan daftar arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi pembuatan daftar arsip terbatas, daftar arsip rahasia, dan daftar arsip sangat rahasia. (2) Pengamanan arsip dengan pembuatan daftar arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada pada Unit Pengolah, Unit Kearsipan, Unit Kearsipan Daerah, dan Unit Pusat Kearsipan.

BAB IV

KLASIFIKASI DAN PENGATURAN AKSES ARSIP

Pasal 13

Koreksi

Klasifikasi dan pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diatur dengan ketentuan: a. semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya; b. setiap pegawai hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya; dan c. publik dapat mengakses informasi arsip dinamis yang dikategorikan terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pengguna yang diberi hak akses arsip dinamis, meliputi: a. pengguna yang ada di internal Kementerian; dan b. pengguna yang ada di eksternal Kementerian.

Pasal 15

(1) Pengguna yang ada di internal Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri atas: a. Menteri mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang ada di bawah kewenangannya; b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (setara Eselon I) mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya; c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon II) mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya; d. Administrator (setara Eselon III) mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya; e. Pengawas (setara Eselon IV), mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya; atau f. Pengawas Internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengguna yang ada di eksternal Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri atas: a. publik yang mempunyai hak untuk mengakses seluruh informasi dengan kategori biasa/terbuka; b. Pengawas eksternal yang mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau c. Aparat penegak hukum yang mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Pasal 16

(1) Klasifikasi arsip dinamis kegiatan substantif yang dapat diakses tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Klasifikasi arsip dinamis kegiatan fasilitatif yang dapat diakses tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Klasifikasi arsip dinamis keuangan yang dapat diakses tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor p-85-menlhk-setjen-kum-1-8-2018 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17