PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-83-menlhk-setjen-kum-1-7-2018 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Daerah

PERMEN Nomor p-83-menlhk-setjen-kum-1-7-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Gakkum LHK adalah upaya penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. 2. Penyidik adalah Penyidik Kepolisian Republik INDONESIA atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 3. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut UPT Gakkum adalah unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 4. Dinas adalah dinas yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan di daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. 6. Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat UPT lingkup KLHK adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.

BAB II

PELAKSANAAN KOORDINASI KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM LHK DI DAERAH

Pasal 3

Koreksi

(1) Fungsi Gakkum LHK di daerah diselenggarakan oleh UPT Gakkum dan/atau Dinas sesuai dengan kewenangannya. (2) Fungsi Gakkum LHK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. pencegahan dan pengamanan hutan; b. penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan; c. penegakan hukum administrasi lingkungan hidup dan kehutanan; dan d. penegakan hukum perdata lingkungan hidup.

Pasal 4

(1) Pencegahan dan pengamanan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan secara terpadu melalui: a. kegiatan intelijen; b. operasi pemulihan kawasan hutan; dan c. pengamanan peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar. (2) Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara mandiri di tingkat tapak oleh: a. pengelola kawasan hutan; b. pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; dan/atau c. secara gabungan. (3) Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan: a. pengumpulan data dan informasi gangguan keamanan kawasan hutan; b. pengolahan dan analisis data ancaman dan gangguan keamanan kawasan hutan; c. penyusunan rencana operasi kawasan hutan; d. pelaksanaan operasi pemulihan kawasan hutan; dan e. evaluasi operasi pemulihan kawasan hutan. (4) Pencegahan dan pengamanan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap kejahatan di bidang: a. tumbuhan dan satwa liar; b. pembalakan liar; c. perambahan hutan; d. kebakaran hutan dan lahan; e. perusakan lingkungan hidup; dan f. pencemaran lingkungan hidup. (2) Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan; dan b. penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan. (3) Pengumpulan bahan dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan pada tahapan pra penyidikan atau sebagai bagian proses penyidikan. (4) Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh penyidik lingkungan hidup dan kehutanan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Penegakan hukum administrasi lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas kegiatan: a. penanganan pengaduan; b. pengawasan penaatan; dan c. penerapan sanksi administratif. (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan: a. penerimaan dan penelaahan pengaduan; b. verifikasi pengaduan; c. tindak lanjut pengaduan; dan d. monitoring tindak lanjut pengaduan. (3) Pengawasan penaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan: a. persiapan pengawasan; b. pelaksanaan pengawasan; c. pelaksanaan pengawasan lapis kedua; dan d. pasca pengawasan. (4) Penanganan pengaduan dan pengawasan ketaatan, dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Penegakan hukum perdata lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas kegiatan: a. penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan; atau b. penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan: a. verifikasi sengketa lingkungan hidup; b. penghitungan kerugian lingkungan hidup; c. penyusunan gugatan; d. pendaftaran gugatan; e. proses persidangan; f. penyusunan memori/kontra memori banding; g. pernyataan dan penyerahan memori/kontra memori banding; h. penyusunan memori/kontra memori kasasi; i. pernyataan dan penyerahan memori/kontra memori kasasi; j. penyusunan memori/kontra memori peninjauan kembali; k. pernyataan dan penyerahan memori/kontra memori peninjauan kembali; dan l. pelaksanaan eksekusi. (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan: a. verifikasi sengketa lingkungan hidup; b. klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup; c. penghitungan kerugian lingkungan hidup; d. proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan e. kesepakatan atau ketidaksepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. (4) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Fungsi Gakkum LHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan secara: a. mandiri sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. koordinatif lintas fungsi.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan fungsi Gakkum LHK secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan oleh UPT Gakkum dan/atau Dinas sesuai dengan kewenangan dan wilayah kerjanya. (2) Dalam hal tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan, UPT Gakkum dapat melakukan fungsi pengawasan lapis kedua.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan fungsi Gakkum LHK secara koordinatif lintas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan oleh UPT Gakkum berkoordinasi dengan: a. UPT lingkup KLHK; b. Direktorat Jenderal lingkup KLHK yang tidak memiliki UPT; c. Dinas; d. Perum Perhutani; dan/atau e. Instansi lain sesuai dengan kebutuhan. (2) UPT lingkup KLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. UPT Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; b. UPT Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; c. UPT Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim; d. UPT Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; e. UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; dan f. UPT Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung. (3) Direktorat Jenderal lingkup KLHK yang tidak memiliki UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; dan b. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. (4) Pelaksanaan koordinasi penegakan hukum LHK oleh Direktorat Jenderal lingkup KLHK yang tidak memiliki UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan kewenangannya. (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Dinas Lingkungan Hidup daerah Provinsi atau daerah Kabupaten/Kota; b. Dinas Kehutanan daerah Provinsi; dan/atau c. UPTD Taman Hutan Raya daerah Kabupaten/Kota. (6) Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. Kepolisian Negara Republik INDONESIA; b. Tentara Nasional INDONESIA; dan c. Kejaksaan Republik INDONESIA.

Pasal 11

Tata hubungan kerja pelaksanaan koordinasi fungsi Gakkum LHK di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan fungsi Gakkum LHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Direktur Jenderal dapat membentuk pos penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan atau Pos Gakkum LHK. (2) Pos Gakkum LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Gakkum melalui kepala seksi wilayah.

Pasal 13

(1) Pos Gakkum LHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki tugas melaksanakan fungsi Gakkum LHK yang bersifat sendiri dan/atau melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan fungsi Gakkum LHK yang bersifat koordinatif lintas fungsi. (2) Pos Gakkum LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tempat kedudukan: a. pada ibu kota daerah provinsi yang bukan menjadi tempat kedudukan kantor UPT Gakkum atau kantor seksi wilayah; dan/atau b. lokasi lain yang memiliki tingkat ancaman dan gangguan lingkungan hidup dan kehutanan yang tinggi. (3) Pos Gakkum LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkedudukan pada: a. kantor UPT lingkup KLHK; b. kantor yang merupakan aset Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK di daerah; c. kantor yang merupakan aset pemerintah daerah; atau d. kantor yang diadakan untuk kebutuhan penegakan hukum LHK.

Pasal 14

(1) Setiap kegiatan Gakkum LHK di daerah yang dilakukan oleh Pos Gakkum LHK dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala UPT Gakkum. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.

Peraturan Menteri Nomor p-83-menlhk-setjen-kum-1-7-2018 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16