PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-81-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 Tahun 2019 tentang PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

PERMEN Nomor p-81-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya. 2. Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan Merkuri. 3. Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. 4. Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAN-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan. 5. Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN RAD-PPM

Pasal 3

Koreksi

(1) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyusun RAD-PPM. (2) RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan: a. penyusunan kajian teknis; b. penyusunan materi RAD-PPM; dan c. penetapan RAD-PPM.

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyusunan kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara: a. mendeskripsikan profil daerah; b. mengidentifikasi kondisi umum pengelolaan Merkuri pada bidang prioritas: 1. manufaktur; 2. energi; 3. pertambangan emas skala kecil; dan 4. kesehatan. c. mengidentifikasi permasalahan dan tantangan pengelolaan Merkuri; dan d. mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Merkuri. (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen yang berisi informasi: a. bidang prioritas yang relevan pada wilayah administratifnya; b. lokasi, jenis, dan jumlah usaha/kegiatan yang menggunakan dan/atau menghasilkan emisi dan lepasan Merkuri; c. jenis dan jumlah produk yang mengandung Merkuri; d. bentuk pengelolaan Merkuri, emisi dan/atau lepasan Merkuri; e. permasalahan dan tantangan; f. Peraturan Perundang-undangan terkait Merkuri. (3) Tata cara penyusunan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Materi RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). (2) RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada bidang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b. (3) Dalam hal suatu wilayah administratif tidak memiliki kegiatan pada 1 (satu) atau lebih bidang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang tersebut dikecualikan dari RAD-PPM. (4) RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan tahapan: a. penentuan target pengurangan dan penghapusan Merkuri; dan b. penentuan kegiatan pengurangan dan penghapusan Merkuri.

Pasal 6

(1) Target pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a ditentukan berdasarkan: a. baseline Merkuri nasional; dan b. target RAN-PPM, sesuai dengan bidang prioritas RAD-PPM. (2) Baseline Merkuri nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki rincian data sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Kegiatan pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b ditentukan berdasarkan: a. strategi RAN-PPM; b. bidang prioritas RAD-PPM; dan c. target RAD-PPM. (2) Hasil penentuan kegiatan pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Penyusunan RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 harus berpedoman pada: a. RAN-PPM, untuk penyusunan RAD-PPM provinsi; dan b. RAN-PPM dan RAD-PPM provinsi, untuk penyusunan RAD-PPM kabupaten/kota. (2) Penyusunan RAD-PPM harus dilakukan dengan pendampingan oleh: a. Menteri, menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya, untuk RAD-PPM provinsi; dan b. Menteri, menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, untuk RAD-PPM kabupaten/kota.

Pasal 9

(1) RAD-PPM yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 ditetapkan dengan: a. peraturan gubernur, untuk RAD-PPM provinsi; dan b. peraturan bupati/wali kota, untuk RAD-PPM kabupaten/kota. (2) RAD-PPM yang telah ditetapkan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengurangan dan penghapusan Merkuri oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Terhadap pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan: a. pemantauan dan evaluasi; dan b. pelaporan.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAN PPM-DAN RAD-PPM

Pasal 10

Koreksi

(1) Menteri, menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan pelaksanaan RAN-PPM dan RAD-PPM. (2) Pemantauan pelaksanaan RAN-PPM dan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai: a. capaian Pengurangan Merkuri; dan b. capaian Penghapusan Merkuri. (3) Capaian Pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dengan: a. penurunan jumlah penggunaan Merkuri; b. ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan hidup untuk emisi dan lepasan Merkuri; dan c. keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengurangan Merkuri. (4) Capaian Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dengan: a. jumlah dan/atau jenis alat kesehatan yang tidak menggunakan Merkuri; b. jumlah penggunaan Merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas skala kecil; dan c. keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penghapusan Merkuri.

Pasal 11

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikoordinasikan oleh: a. Menteri, untuk pelaksanaan RAN-PPM; dan b. gubernur, untuk pelaksanaan RAD-PPM provinsi.

Pasal 12

(1) Pemantauan pelaksanaan RAN-PPM dan RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. (2) Tata cara pemantauan pelaksanaan RAN-PPM dan RAD- PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Menteri, menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. membandingkan realisasi dengan target capaian pengurangan dan penghapusan Merkuri; dan b. mengetahui hambatan pelaksanaan. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi mengenai: a. capaian target Pengurangan Merkuri; b. capaian target Penghapusan Merkuri; dan c. pengelolaan hambatan pelaksanaan.

Pasal 14

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikoordinasikan oleh: a. Menteri, untuk pelaksanaan RAN-PPM; dan b. gubernur, untuk pelaksanaan RAD-PPM provinsi.

Pasal 15

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Menteri membentuk komite RAN-PPM untuk melaksanakan fungsi koordinasi pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan Pasal 14 huruf a. (2) Komite RAN-PPM terdiri atas: a. ketua; b. wakil ketua; c. sekretaris; dan d. kelompok kerja. (3) Keanggotaan komite RAN-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas menyelenggarakan RAN-PPM berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja komite RAN- PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

PELAPORAN RAN-PPM DAN RAD-PPM

Pasal 17

Koreksi

(1) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-PPM dan RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 disusun dalam bentuk laporan. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi: a. capaian target Pengurangan Merkuri; b. capaian target Penghapusan Merkuri; dan c. pengelolaan hambatan pelaksanaan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disusun oleh: a. Menteri, untuk laporan keseluruhan pelaksanaan RAN-PPM; b. menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk laporan pelaksanaan RAN- PPM sesuai dengan kewenangannya; c. gubernur, untuk laporan keseluruhan pelaksanaan RAD-PPM provinsi sesuai dengan kewenangannya; dan d. bupati/wali kota, untuk laporan pelaksanaan RAD- PPM kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Laporan oleh Menteri, menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disusun melalui komite RAN-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. PRESIDEN, untuk laporan keseluruhan pelaksanaan RAN-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; b. Menteri, untuk laporan pelaksanaan RAN-PPM dan RAD-PPM provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c; dan c. gubernur, untuk laporan pelaksanaan RAD-PPM kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan dengan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Peraturan Menteri Nomor p-81-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 Tahun 2019 tentang PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21