PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-81-menlhk-setjen-kum-1-10-2016 Tahun 2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan

PERMEN Nomor p-81-menlhk-setjen-kum-1-10-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 3. Hutan Tetap adalah Kawasan Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan Hutan, terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap. 4. Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan adalah kegiatan untuk menggunakan dan memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya pada Kawasan Hutan Produksi. 5. Wilayah Tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya, sehingga pemerintah perlu menugaskan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk memanfaatkannya. 6. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 7. Pengembangan tanaman pangan dan ternak adalah usaha kegiatan kehutanan yang dikombinasikan secara proporsional dengan usaha perkebunan/pertanian/ peternakan yang meliputi tebu, padi, jagung dan/atau sapi yang meliputi pelepasliaran dan/atau pengandangan ternak, dalam kerjasama penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan dalam lingkup program Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. 10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang komoditas pangan dan komoditas hasil hutan. 11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang komoditas pangan dan komoditas hasil hutan. 12. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak di bidang komoditas pangan dan komoditas hasil hutan.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 3. Hutan Tetap adalah Kawasan Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan Hutan, terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap. 4. Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan adalah kegiatan untuk menggunakan dan memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya pada Kawasan Hutan Produksi. 5. Wilayah Tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya, sehingga pemerintah perlu menugaskan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk memanfaatkannya. 6. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 7. Pengembangan tanaman pangan dan ternak adalah usaha kegiatan kehutanan yang dikombinasikan secara proporsional dengan usaha perkebunan/pertanian/ peternakan yang meliputi tebu, padi, jagung dan/atau sapi yang meliputi pelepasliaran dan/atau pengandangan ternak, dalam kerjasama penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan dalam lingkup program Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. 10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang komoditas pangan dan komoditas hasil hutan. 11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang komoditas pangan dan komoditas hasil hutan. 12. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak di bidang komoditas pangan dan komoditas hasil hutan.

BAB 1

Permohonan dan Persyaratan Kerjasama

Pasal 8

Koreksi

(1) Mitra kerjasama mengajukan permohonan persetujuan kerjasama kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dan Gubernur. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan : a. proposal, antara lain memuat maksud, tujuan, sasaran, bentuk kegiatan, jangka waktu, pendanaan, pelibatan masyarakat dan peta lokasi areal yang akan dikerjasamakan dengan skala minimal 1 : 250.000; b. nota kesepahaman kerjasama yang ditandatangani oleh Pengelola/Pemegang Izin dengan mitra kerjasama; c. memberikan jaminan sebagai kesungguhan berusaha yang nilainya sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai rencana investasi; dan d. kelayakan usaha.

Pasal 9

(1) Menteri setelah menerima permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), memerintahkan kepada : a. Direktur Jenderal dalam hal permohonan kerjasama pada areal kerja Perum Perhutani; b. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam hal permohonan kerjasama pada izin pemanfaatan hutan; atau c. Gubernur dalam hal permohonan kerjasama pada wilayah tertentu KPH; untuk melakukan penilaian persyaratan. (2) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan memenuhi ketentuan teknis dan yuridis, Menteri menerbitkan surat persetujuan kepada mitra kerjasama. (3) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan teknis dan yuridis, Direktur Jenderal atau Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri atau Gubernur menyampaikan surat penolakan kerjasama. (4) Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud ayat (2), Pengelola/Pemegang Izin dan mitra membuat perjanjian kerjasama dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. (5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak dalam bentuk rencana pelaksanaan program/kegiatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengelola/Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dengan Pimpinan Mitra. (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perjanjian kerjasama tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka surat persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan batal.

Pasal 10

Dalam hal mitra kerjasama bekerjasama dengan Pengelola/Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan yang bukan BUMN atau BUMD, maka pelaku kerjasama harus memberikan kontribusi kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Penandatanganan Kerjasama

Pasal 9

Koreksi

(1) Menteri setelah menerima permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), memerintahkan kepada : a. Direktur Jenderal dalam hal permohonan kerjasama pada areal kerja Perum Perhutani; b. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam hal permohonan kerjasama pada izin pemanfaatan hutan; atau c. Gubernur dalam hal permohonan kerjasama pada wilayah tertentu KPH; untuk melakukan penilaian persyaratan. (2) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan memenuhi ketentuan teknis dan yuridis, Menteri menerbitkan surat persetujuan kepada mitra kerjasama. (3) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan teknis dan yuridis, Direktur Jenderal atau Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri atau Gubernur menyampaikan surat penolakan kerjasama. (4) Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud ayat (2), Pengelola/Pemegang Izin dan mitra membuat perjanjian kerjasama dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. (5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak dalam bentuk rencana pelaksanaan program/kegiatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengelola/Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dengan Pimpinan Mitra. (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perjanjian kerjasama tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka surat persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan batal.

Pasal 10

Dalam hal mitra kerjasama bekerjasama dengan Pengelola/Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan yang bukan BUMN atau BUMD, maka pelaku kerjasama harus memberikan kontribusi kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama, antara lain: a. judul perjanjian; b. para pihak; c. tujuan perjanjian; d. lingkup perjanjian; e. hak dan kewajiaban para pihak; f. kewajiban melakukan alih pengetahuan dan keterampilan; g. pengaturan kepemilikan hak paten dan publikasi kerjasama; h. pembagian/sharing atas pemanfaatan kawasan hutan. i. pembagian keuntungan atas penggunaan hak intelektual dan hak paten; j. penyerahan base line data dan informasi; k. penggunaan sarana prasarana kerjasama; l. jangka waktu perjanjian kerjasama; m. penyelesaian sengketa; n. pola tanam; o. tanaman/komoditi pangan yang dapat dikerjasamakan; p. komposisi tanaman/komoditas; q. pendanaan; r. pembagian saham/kontribusi kepada negara; dan s. aset kerjasama.

Peraturan Menteri Nomor p-81-menlhk-setjen-kum-1-10-2016 Tahun 2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 3

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 4

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 5

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 6

Pasal 16

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19