PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-79-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 Tahun 2019 tentang PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

PERMEN Nomor p-79-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, dan rekreasi para pemustaka. 2. Perpustakaan Khusus adalah Unit Kerja pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam bidang lingkungan hidup dan kehutanan secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustakanya serta mendukung kinerja Kementerian. 3. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta bidang lain yang terkait. 4. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. 5. Kepustakaan adalah daftar buku yang menyangkut suatu karya atau daftar buku yang digunakan untuk menyusun suatu karya tulis. 6. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. 7. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam khususnya bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta bidang lain yang terkait. 8. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan koleksi yang masuk di perpustakaan baik cetak maupun non cetak ke dalam media elektonik maupun kertas. 9. Layanan Ruang Baca adalah salah satu layanan perpustakaan yang menyediakan tempat untuk membaca di perpustakaan, dimana koleksi yang dibacanya berasal dari sumber yang ada diruang baca. 10. Layanan Sirkulasi adalah salah satu layanan perpustakaan yang berfungsi untuk melakukan peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan. 11. Layanan Rujukan adalah layanan yang berhubungan dengan pelayanan pemberian informasi dan pemberian bimbingan belajar. 12. Layanan Pendidikan Pemustaka adalah salah satu layanan di perpustakaan berupa pemanduan pemberian informasi mengenai tata cara menggunakan sarana di perpustakaan, sehingga dapat menelusuri informasi dengan tepat kepada pegawai lingkup Kementerian. 13. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 15. Pusat Data dan Informasi adalah unsur penunjang pelaksana tugas Kementerian di bidang data dan informasi lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

BAB II

JENIS DAN PERANGKAT PERPUSTAKAAN KHUSUS

Pasal 4

Koreksi

Perpustakaan Khusus terdiri atas: a. Perpustakaan Kementerian; b. Perpustakaan Unit Kerja Eselon I; dan c. Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 5

Koreksi

(1) Perpustakaan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan Perpustakaan Khusus yang dikelola oleh Unit Kerja Sekretariat Jenderal melalui Pusat Data dan Informasi. (2) Perpustakaan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan Perpustakaan Khusus yang dikelola oleh Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian. (3) Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Perpustakaan Khusus yang dikelola oleh Unit Pelaksanaan Teknis atau Satuan Kerja milik Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian.

Pasal 6

Perpustakaan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a menyelenggarakan fungsi: a. pusat dokumentasi skripsi, tesis, dan disertasi, pegawai Kementerian yang telah menyelesaikan tugas belajar dan izin belajar, baik tercetak, elektronik, dan audio visual; b. pusat dokumentasi karya tulis/kertas kerja hasil pendidikan dan pelatihan pegawai Kementerian, baik tercetak, elektronik, dan audio visual; c. pusat dokumentasi hasil karya tulis ilmiah seperti jurnal, prosiding, buletin ilmiah, karya tulis ilmiah popular, maupun karya tulis popular terbitan Kementerian, baik tercetak, elektronik, dan audio visual; d. pusat dokumentasi pelaporan lingkungan dan kajian ilmiah; dan e. referensi buku lingkungan hidup, kehutanan, dan lainnya.

Pasal 7

(1) Pengelola Perpustakaan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas: a. memberikan arah kebijakan dan pembinaan Perpustakaan Khusus pada Perpustakaan Unit Kerja Eselon I dan Perpustakaan Unit Pelaksanaan Teknis sesuai standar perpustakaan; b. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pengelolaan Perpustakaan Khusus lingkup Kementerian; c. melakukan pembinaan Pustakawan dan pengelola Perpustakaan lingkup Kementerian; d. melakukan kerja sama antar Perpustakaan Khusus lingkup Kementerian maupun dengan Perpustakaan di luar Kementerian; e. melakukan pengembangan sistem jaringan dokumentasi pustaka dan pustaka online; f. menyusun dan menyelenggarakan kegiatan orientasi atau peningkatan kapasitas Pustakawan dan pengelola Perpustakaan Khusus; g. menyediakan bahan Perpustakaan Khusus mengenai bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta bidang lain yang terkait; h. memberikan layanan Perpustakaan Khusus kepada Pemustaka, baik internal maupun eksternal; dan i. melakukan kegiatan publikasi terhadap hasil kegiatan maupun karya tulis Perpustakaan Khusus lingkup Kementerian baik berupa bahan tercetak maupun elektronik. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola Perpustakaan Kementerian menyelenggarakan fungsi: a. penyebaran informasi lingkungan hidup dan kehutanan; dan b. koordinasi antar Perpustakaan Khusus yang ada lingkup Kementerian.

Pasal 8

Perpustakaan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b menyelenggarakan fungsi: a. penyebaran informasi lingkungan hidup dan kehutanan lingkup Unit Kerja Eselon I; b. koordinasi antar Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis di Unit Kerja Eselon I; c. pusat dokumentasi skripsi, tesis, dan disertasi, pegawai Unit Kerja Eselon I masing-masing yang telah menyelesaikan tugas belajar dan izin belajar, baik berupa bahan tercetak maupun elektronik; d. pusat dokumentasi karya tulis/kertas kerja hasil pendidikan dan pelatihan pegawai Unit Kerja Eselon I, baik berupa bahan tercetak maupun elektronik; dan e. pusat dokumentasi hasil karya tulis ilmiah seperti jurnal, prosiding, buletin ilmiah, karya tulis ilmiah popular, maupun karya tulis popular terbitan Unit Kerja Eselon I, baik berupa bahan tercetak maupun elektronik.

Pasal 9

Pengelola Perpustakaan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas: a. melaksanakan kegiatan Perpustakaan; b. melakukan koordinasi dengan Perpustakaan Kementerian; c. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis di bawahnya; dan d. melakukan inventarisasi terhadap hasil karya tulis terbitan Kementerian, baik berupa bahan tercetak maupun elektronik yang berada di bawah Unit Kerja EselonI.

Pasal 10

Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c menyelenggarakan fungsi: a. penyebaran informasi lingkungan hidup dan kehutanan lingkup Unit Pelaksana Teknis; b. pusat dokumentasi skripsi, tesis, dan disertasi, pegawai Kementerian lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah menyelesaikan tugas belajar dan izin belajar, baik berupa bahan tercetak maupun elektronik; c. pusat dokumentasi karya tulis/kertas kerja hasil pendidikan dan pelatihan pegawai Kementerian lingkup Unit Pelaksana Teknis, baik berupa bahan tercetak maupun elektronik; dan d. pusat dokumentasi hasil karya tulis ilmiah seperti jurnal, prosiding, buletin ilmiah, karya tulis ilmiah popular, maupun karya tulis popular terbitan Unit Pelaksana Teknis, baik berupa bahan tercetak maupun elektronik.

Pasal 11

Pengelola Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertugas: a. melaksanakan kegiatan Perpustakaan Khusus; b. melakukan koordinasi dengan perpustakaan Kementerian dan Perpustakaan Unit Kerja Eselon I; dan c. melakukan inventarisasi terhadap hasil karya tulis terbitan Kementerian baik berupa bahan tercetak maupun elektronik di Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 12

Fungsi Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan jenis Perpustakaan Khusus berdasarkan layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 13

Setiap Perpustakaan Khusus wajib memiliki ruang Perpustakaan dan pengelola Perpustakaan yang terdiri dari Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

BAB IV

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Koreksi

(1) Pusat Data dan Informasi melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap kinerja dan komponen Perpustakaan Kementerian. (2) Perpustakaan Kementerian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan komponen Perpustakaan Unit Kerja Eselon I. (3) Perpustakaan Kementerian wajib berkoordinasi dengan Perpustakaan Unit Kerja Eselon I untuk pembahasan hasil monitoring dan evaluasi Perpustakaan Unit Kerja Eselon I dan Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis di bawahnya. (4) Perpustakaan Unit Kerja Eselon I melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap kinerja dan komponen Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis. (5) Hasil pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Pusat Data dan Informasi.

Pasal 17

(1) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, dengan menggunakan format evaluasi yang mengacu pada standar nasional Perpustakaan Khusus yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional dengan mengidentifikasi komponen dan indikator kunci akreditasi Perpustakaan Khusus. (2) Standar Nasional Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. layanan Perpustakaan Khusus; b. kerja sama; c. koleksi; d. pengorganisasian materi Perpustakaan Khusus; e. sumber daya manusia; f. gedung/ruang, sarana, prasarana; g. anggaran; h. manajemen Perpustakaan Khusus; dan i. perawatan koleksi Perpustakaan Khusus. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap seluruh Perpustakaan Khusus dan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan Perpustakaan Khusus berikutnya untuk pengembangan dan kemajuan Perpustakaan Khusus. (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; dan b. pencapaian hasil. (5) Komponen dan indikator kunci akreditasi Perpustakaan Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor p-79-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 Tahun 2019 tentang PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18