Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat penyuluh kehutanan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup kehutanan untuk melakukan penyuluhan kehutanan.
3. Penyuluh Kehutanan Swasta yang selanjutnya disingkat PKS adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kehutanan.
4. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKSM adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh kehutanan.
5. Metode Penyuluhan adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh kehutanan.
6. Materi Penyuluhan Kehutanan adalah bahan penyuluhan di bidang kehutanan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kehutanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam bentuk informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan hidup.
7. Instansi Penyelenggara Penyuluhan adalah lembaga pemerintah pusat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan.
8. Instansi Pelaksana Penyuluhan Kehutanan adalah lembaga pemerintah daerah baik di provinsi, kabupaten/kota dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyuluhan kehutanan.
9. Sasaran Penyuluhan adalah pihak-pihak yang menerima manfaat penyuluhan yang meliputi sasaran utama (pelaku utama dan pelaku usaha) serta sasaran antara.
10. Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, antara lain petani hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, penangkar flora dan fauna, beserta keluarga intinya.
11. Pelaku Usaha adalah perorangan warganegara INDONESIA atau korporasi yang dibentuk menurut hukum INDONESIA yang mengelola usaha kehutanan.
12. Sasaran Antara adalah pemangku kepentingan lainnya, yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati kehutanan, generasi muda, dan tokoh masyarakat.
13. Kepala Badan adalah pimpinan lembaga yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di tingkat Pusat.
14. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Badan P2SDM adalah lembaga yang membidangi penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat Pusat.
(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi penyelenggara dan pelaksana penyuluhan dan penyuluh kehutanan untuk menyiapkan dan memilih metode dan materi yang sesuai, efektif dan efisien.
(2) Peraturan ini bertujuan:
a. agar penyuluh dapat menyampaikan materi penyuluhan kehutanan secara profesional melalui berbagai cara penyampaian, sehingga mudah diterima oleh sasaran penyuluhan kehutanan; dan
b. agar penyuluh kehutanan dapat menyediakan bahan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan sasaran penyuluhan kehutanan.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat penyuluh kehutanan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup kehutanan untuk melakukan penyuluhan kehutanan.
3. Penyuluh Kehutanan Swasta yang selanjutnya disingkat PKS adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kehutanan.
4. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKSM adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh kehutanan.
5. Metode Penyuluhan adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh kehutanan.
6. Materi Penyuluhan Kehutanan adalah bahan penyuluhan di bidang kehutanan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kehutanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam bentuk informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan hidup.
7. Instansi Penyelenggara Penyuluhan adalah lembaga pemerintah pusat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan.
8. Instansi Pelaksana Penyuluhan Kehutanan adalah lembaga pemerintah daerah baik di provinsi, kabupaten/kota dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyuluhan kehutanan.
9. Sasaran Penyuluhan adalah pihak-pihak yang menerima manfaat penyuluhan yang meliputi sasaran utama (pelaku utama dan pelaku usaha) serta sasaran antara.
10. Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, antara lain petani hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, penangkar flora dan fauna, beserta keluarga intinya.
11. Pelaku Usaha adalah perorangan warganegara INDONESIA atau korporasi yang dibentuk menurut hukum INDONESIA yang mengelola usaha kehutanan.
12. Sasaran Antara adalah pemangku kepentingan lainnya, yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati kehutanan, generasi muda, dan tokoh masyarakat.
13. Kepala Badan adalah pimpinan lembaga yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di tingkat Pusat.
14. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Badan P2SDM adalah lembaga yang membidangi penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat Pusat.
(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi penyelenggara dan pelaksana penyuluhan dan penyuluh kehutanan untuk menyiapkan dan memilih metode dan materi yang sesuai, efektif dan efisien.
(2) Peraturan ini bertujuan:
a. agar penyuluh dapat menyampaikan materi penyuluhan kehutanan secara profesional melalui berbagai cara penyampaian, sehingga mudah diterima oleh sasaran penyuluhan kehutanan; dan
b. agar penyuluh kehutanan dapat menyediakan bahan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan sasaran penyuluhan kehutanan.
Metode penyuluhan kehutanan harus memenuhi prinsip :
a. mampu mendorong tumbuhnya swakarsa, swadaya, dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha;
b. sesuai dengan kondisi sasaran penyuluhan;
c. efisien dan efektif dalam penggunaan biaya, waktu, dan tenaga;
d. menjamin keberlanjutan kegiatan dan usaha; dan
e. mendorong partisipasi aktif sasaran penyuluhan.
Metode penyuluhan kehutanan meliputi:
a. tujuan penyuluhan;
b. jumlah sasaran;
c. media yang digunakan; dan
d. teknik komunikasi.
Pasal 5
Metode penyuluhan kehutanan berdasarkan tujuan penyuluhan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
a. mengembangkan kreativitas dan inovasi;
b. mengembangkan kepemimpinan pelaku utama dan pelaku usaha;
c. mengembangkan dan penguatan kelembagaan/ manajemen kelompok serta modal sosial;
d. mengembangkan kemampuan teknis dan aneka usaha kehutanan; dan
e. menyebarkan informasi.
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
(1) Metode penyuluhan kehutanan untuk mengembangkan dan menguatkan kelembagaan/manajemen kelompok serta modal sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan melalui:
a. sarasehan;
b. diskusi/dialog;
c. seminar;
d. workshop/lokakarya; dan/atau
e. pelatihan.
(2) Sarasehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan forum konsultasi antara pelaku utama dan/atau pelaku usaha dengan pihak pemerintah secara periodik dan berkesinambungan untuk musyawarah dan mufakat dalam pengembangan usaha pelaku utama dan pelaksanaan program pembangunan kehutanan.
(3) Diskusi/dialog sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan tukar pikiran antara peserta diskusi untuk memperoleh pengertian yang lebih tepat mengenai suatu masalah.
(4) Seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan suatu pertemuan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ketua sidang dengan menampilkan satu atau beberapa pembicaraan dengan makalah atau kertas kerja masing-masing dan biasanya diadakan untuk membahas suatu masalah secara ilmiah.
(5) Workshop/lokakarya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d merupakan sebuah pertemuan ilmiah yang melibatkan beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya.
(6) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi.
Pasal 9
(1) Metode penyuluhan kehutanan untuk mengembangkan kemampuan teknis dan aneka usaha kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan melalui:
a. kunjungan rumah/tempat usaha;
b. ceramah;
c. pelatihan;
d. studi banding;
e. widyawisata;
f. demonstrasi;
g. magang; dan/atau
h. sekolah lapang.
(2) Kunjungan rumah/tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kunjungan terencana oleh penyuluh ke rumah atau tempat usaha pelaku utama dan pelaku usaha.
(3) Ceramah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan media penyampaian informasi secara lisan kepada pelaku utama, pelaku usaha dan/atau tokoh masyarakat dalam suatu pertemuan.
(4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi.
(5) Studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d merupakan suatu kajian ilmiah dengan mencari
imbangan dari kasus yang sama atau serupa di lain tempat.
(6) Widyawisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perjalanan ke luar dalam rangka kunjungan studi secara berombongan dan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan.
(7) Demonstrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan peragaan suatu teknologi (bahan, alat atau cara) dan/atau hasil penerapannya secara nyata dilakukan oleh pemandu kepada pelaku utama dan pelaku usaha.
(8) Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan proses belajar mengajar antar pelaku utama dengan bekerja di tempat usaha pelaku utama yang berhasil.
(9) Sekolah lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan sekolah yang diselenggarakan di luar ruangan dengan dipandu pengajar/ pemandu.
Pasal 10
Pasal 11
(1) Metode penyuluhan kehutanan berdasarkan jumlah sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
a. perorangan;
b. kelompok; dan
c. massal.
(2) Metode penyuluhan kehutanan berdasarkan jumlah sasaran perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara :
a. kunjungan/anjangsana ke rumah/lokasi usaha;
b. konsultasi pemecahan masalah;
c. kaji terap teknologi;
d. surat menyurat; dan/atau
e. hubungan telepon.
(3) Metode penyuluhan kehutanan berdasarkan jumlah sasaran kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
a. diskusi;
b. karyawisata;
c. kursus tani;
d. pertemuan kelompok;
e. sekolah lapang;
f. temu karya;
g. temu usaha;
h. studi banding;
i. magang;
j. demonstrasi cara; dan/atau
k. konsultasi pemecahan masalah.
(4) Metode penyuluhan kehutanan berdasarkan jumlah sasaran massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
a. sosialisasi;
b. kampanye;
c. pemasangan poster/spanduk;
d. siaran radio;
e. siaran televisi;
f. temu karya;
g. pameran;
h. jambore; dan/atau
i. gelar teknologi.
Pasal 12
(1) Metode Penyuluhan kehutanan berdasarkan media yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :
a. media verbal/lisan;
b. media cetak; dan
c. media terproyeksi.
(2) Media verbal/lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan dengan cara :
a. tatap muka;
b. lewat telepon;
c. radio;
d. televisi;
e. teleconference.
(3) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan dalam bentuk gambar dan/atau tulisan tercetak, seperti :
a. gambar;
b. foto;
c. selebaran;
d. poster;
e. leaflet;
f. booklet;
g. folder;
h. baliho;
i. koran;
j. tabloid; dan/atau
k. majalah.
(4) Media terproyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan dalam bentuk gambar dan/atau tulisan, seperti :
a. film;
b. slide;
c. cybernet;
d. multimedia message service; dan
e. running text.
Pasal 13
(1) Metode penyuluhan kehutanan berdasarkan teknik komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
a. komunikasi langsung; dan
b. komunikasi tidak langsung.
(2) Komunikasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan metode yang dilakukan melalui percakapan tatap muka atau melalui media tertentu sehingga penyuluh kehutanan dapat berkomunikasi untuk memperoleh respon secara langsung dari sasarannya.
(3) Komunikasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilakukan melalui:
a. diskusi;
b. dialog;
c. telepon; dan/atau
d. teleconference.
(4) Komunikasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan metode yang dilakukan melalui perantara orang lain, surat atau media lain sehingga penyuluh kehutanan tidak dapat menerima respon dari sasaran dalam waktu singkat.
(5) Komunikasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan antara lain dengan cara:
a. pemasangan poster;
b. penyebaran brosur/leaflet/booklet/folder/majalah;
c. siaran radio;
d. tayangan televisi;
e. pemutaran slide;
f. pemutaran film; dan/atau
g. pertunjukan seni budaya.
Pasal 14
Metode penyuluhan kehutanan dipilih berdasarkan pertimbangan :
a. faktor bio fisik sasaran, antara lain agroklimat, topografi, potensi sumber daya alam atau aksesibilitas;
b. faktor karakteristik sasaran, antara lain demografi, tingkat pendapatan masyarakat, mata pencaharian status sosial, budaya gender, agama usia, tingkat pendidikan dan pengetahuan; dan/atau
c. faktor level kompetensi penyuluh kehutanan, antara lain fasilitator, supervisor atau advisor.
(1) Materi penyuluhan kehutanan harus memenuhi prinsip:
a. telah terbukti kebenarannya dan teruji melalui analisis oleh para ahli;
b. mempunyai manfaat yang besar bagi pelaku utama, pelaku usaha, dan sasaran antara;
c. disusun secara sistematis dan sederhana agar mudah dipahami oleh pelaku utama, pelaku usaha, dan sasaran antara;
d. bersifat praktis supaya dapat diterapkan oleh pelaku utama, pelaku usaha dan sasaran antara; dan
e. merupakan teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan kondisi setempat, kemampuan pembiayaan, dan sarana prasarana yang tersedia.
(2) Materi penyuluhan kehutanan disesuaikan dengan kebijakan dan program Pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Pasal 16
(1) Substansi materi penyuluhan kehutanan antara lain bidang:
a. pengukuhan kawasan hutan;
b. perhutanan sosial;
c. pemanfaatan hutan;
d. penggunaan kawasan hutan;
e. perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam;
f. rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan;
g. sumber daya manusia kehutanan; dan/atau
h. peraturan perundang-undangan.
(2) Substansi materi penyuluhan kehutanan bidang pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. penunjukan kawasan hutan;
b. tata batas kawasan hutan;
c. pemetaan kawasan hutan; dan
d. penetapan kawasan hutan.
(3) Substansi materi penyuluhan kehutanan bidang perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
a. hutan kemasyarakatan;
b. hutan desa;
c. hutan adat; dan
d. wanatani, wanaternak, wanamina.
(4) Substansi materi penyuluhan kehutanan bidang pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
a. pemanfaatan kawasan;
b. pemanfaatan jasa lingkungan;
c. pemanfataan hasil hutan kayu;
d. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
e. pemungutan hasil hutan kayu; dan
f. pemungutan hasil hutan bukan kayu.
(5) Substansi materi penyuluhan kehutanan bidang penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan, pembuatan jalan, jaringan komunikasi dan jaringan listrik.
(6) Substansi materi penyuluhan kehutanan terkait rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
a. pembibitan;
b. penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman kehutanan;
c. pola rehabilitasi;
d. konservasi tanah dan air; dan
e. rehabilitasi kawasan mangrove.
(7) Substansi materi penyuluhan kehutanan terkait perlindungan hutan dan konservasi alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
a. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
b. model desa konservasi;
c. pemanfaatan dan penangkaran tumbuhan dan satwa liar;
d. jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
dan
e. fungsi kawasan konservasi.
Pasal 17
(1) Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk teknologi tertentu merupakan materi yang berisi tentang teknologi yang diperkirakan dapat bermanfaat atau merusak
lingkungan hidup, kesehatan dan ekonomi, pelaku utama dan pelaku usaha.
(2) Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk teknologi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. kegiatan eksplorasi;
b. pemanfaatan invasive alien species;
c. mikroba;
d. materi genetik import;
e. hasil rekayasa genetik dan biodiversity lainnya yang belum pernah dimanfaatkan serta penerapan teknologi pengendalian hama penyakit.
(3) Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk teknologi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib mendapat rekomendasi dari Kepala Badan yang bertanggung jawab di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pasal 18
Pemilihan materi penyuluhan kehutanan kepada sasaran didasarkan dengan pertimbangan:
a. keadaan wilayah sasaran;
b. kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah;
c. keadaan sosial, ekonomi, dan budaya;
d. perilaku, pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan sasaran;
e. sesuai dengan programa penyuluhan kehutanan; dan
f. sesuai dengan rencana kerja tahunan yang telah disusun.
Pasal 19
(1) Materi penyuluhan kehutanan disajikan dalam bentuk:
a. media cetak; dan/atau
b. media elektronik.
(2) Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi leaflet, booklet, buku, folder, poster atau baliho.
(3) Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain radio spot, film, tayangan televisi, sandiwara radio, iklan layanan masyarakat, cyber extention atau teleconference.
Pasal 20
Materi penyuluhan kehutanan disusun oleh instansi penyelenggara dan pelaksana penyuluhan dan/atau penyuluh kehutanan.
(1) Materi penyuluhan kehutanan harus memenuhi prinsip:
a. telah terbukti kebenarannya dan teruji melalui analisis oleh para ahli;
b. mempunyai manfaat yang besar bagi pelaku utama, pelaku usaha, dan sasaran antara;
c. disusun secara sistematis dan sederhana agar mudah dipahami oleh pelaku utama, pelaku usaha, dan sasaran antara;
d. bersifat praktis supaya dapat diterapkan oleh pelaku utama, pelaku usaha dan sasaran antara; dan
e. merupakan teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan kondisi setempat, kemampuan pembiayaan, dan sarana prasarana yang tersedia.
(2) Materi penyuluhan kehutanan disesuaikan dengan kebijakan dan program Pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
(1) Substansi materi penyuluhan kehutanan antara lain bidang:
a. pengukuhan kawasan hutan;
b. perhutanan sosial;
c. pemanfaatan hutan;
d. penggunaan kawasan hutan;
e. perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam;
f. rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan;
g. sumber daya manusia kehutanan; dan/atau
h. peraturan perundang-undangan.
(2) Substansi materi penyuluhan kehutanan bidang pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. penunjukan kawasan hutan;
b. tata batas kawasan hutan;
c. pemetaan kawasan hutan; dan
d. penetapan kawasan hutan.
(3) Substansi materi penyuluhan kehutanan bidang perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
a. hutan kemasyarakatan;
b. hutan desa;
c. hutan adat; dan
d. wanatani, wanaternak, wanamina.
(4) Substansi materi penyuluhan kehutanan bidang pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
a. pemanfaatan kawasan;
b. pemanfaatan jasa lingkungan;
c. pemanfataan hasil hutan kayu;
d. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
e. pemungutan hasil hutan kayu; dan
f. pemungutan hasil hutan bukan kayu.
(5) Substansi materi penyuluhan kehutanan bidang penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan, pembuatan jalan, jaringan komunikasi dan jaringan listrik.
(6) Substansi materi penyuluhan kehutanan terkait rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
a. pembibitan;
b. penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman kehutanan;
c. pola rehabilitasi;
d. konservasi tanah dan air; dan
e. rehabilitasi kawasan mangrove.
(7) Substansi materi penyuluhan kehutanan terkait perlindungan hutan dan konservasi alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
a. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
b. model desa konservasi;
c. pemanfaatan dan penangkaran tumbuhan dan satwa liar;
d. jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
dan
e. fungsi kawasan konservasi.
(1) Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk teknologi tertentu merupakan materi yang berisi tentang teknologi yang diperkirakan dapat bermanfaat atau merusak
lingkungan hidup, kesehatan dan ekonomi, pelaku utama dan pelaku usaha.
(2) Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk teknologi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. kegiatan eksplorasi;
b. pemanfaatan invasive alien species;
c. mikroba;
d. materi genetik import;
e. hasil rekayasa genetik dan biodiversity lainnya yang belum pernah dimanfaatkan serta penerapan teknologi pengendalian hama penyakit.
(3) Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk teknologi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib mendapat rekomendasi dari Kepala Badan yang bertanggung jawab di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
BAB keempat
Pemilihan dan Penyajian Materi Penyuluhan Kehutanan
Pemilihan materi penyuluhan kehutanan kepada sasaran didasarkan dengan pertimbangan:
a. keadaan wilayah sasaran;
b. kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah;
c. keadaan sosial, ekonomi, dan budaya;
d. perilaku, pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan sasaran;
e. sesuai dengan programa penyuluhan kehutanan; dan
f. sesuai dengan rencana kerja tahunan yang telah disusun.
Pasal 19
(1) Materi penyuluhan kehutanan disajikan dalam bentuk:
a. media cetak; dan/atau
b. media elektronik.
(2) Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi leaflet, booklet, buku, folder, poster atau baliho.
(3) Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain radio spot, film, tayangan televisi, sandiwara radio, iklan layanan masyarakat, cyber extention atau teleconference.
Pasal 20
Materi penyuluhan kehutanan disusun oleh instansi penyelenggara dan pelaksana penyuluhan dan/atau penyuluh kehutanan.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/MENHUT-II/2012 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1317), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2016 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
(1) Metode penyuluhan kehutanan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui:
a. temu wicara;
b. temu lapang;
c. temu karya;
d. temu usaha;
e. temu teknologi;
f. jambore penyuluhan kehutanan;
g. lomba; dan/atau
h. pemberian penghargaan yang diberikan kepada pelaku utama terbaik.
(2) Temu wicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan dialog antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan pejabat pemerintah untuk membicarakan perkembangan dan pemecahan masalah pembangunan kehutanan.
(3) Temu lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan penyuluh kehutanan atau peneliti/ahli kehutanan di lapangan untuk mendiskusikan keberhasilan kegiatan kehutanan atau teknologi yang sudah diterapkan.
(4) Temu karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pertemuan sesama pelaku utama dan pelaku usaha untuk tukar menukar informasi, pengalaman dan gagasan dalam kegiatan pembangunan kehutanan.
(5) Temu usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pertemuan antara pelaku utama dengan pelaku usaha di bidang industri kehutanan agar terjadi tukar menukar informasi berupa peluang usaha, permodalan, teknologi produksi, pasca panen, pengolahan hasil, serta pemasaran hasil, dengan harapan akan terjadi kontrak kerjasama i.
(6) Temu teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan pertemuan antar pelaku utama dan pelaku usaha dengan ahli teknologi untuk mendiskusikan dan menerapkannya pada kegiatan pembangunan kehutanan.
(7) Jambore penyuluh kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f, merupakan pertemuan para penyuluh kehutanan yang dilakukan pada suatu tempat terbuka untuk melakukan dialog, informasi, pentas budaya, untuk menggali masalah-masalah penyuluhan kehutanan dan merumuskan tindak lanjut pemecahannya.
(8) Lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan suatu kegiatan dengan aturan serta waktu yang ditentukan untuk menumbuhkan persaingan yang sehat antar pelaku utama untuk mencapai prestasi yang diinginkan secara maksimal.
(9) Lokakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan acara berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya.
(1) Metode penyuluhan kehutanan untuk mengembangkan kepemimpinan pelaku utama dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan melalui:
a. rembug tingkat desa;
b. rembug tingkat kabupaten/kota;
c. rembug tingkat provinsi; dan/atau
d. rembug tingkat nasional.
(2) Rembug tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan pertemuan lengkap seluruh anggota pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat desa untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan program dan rencana kerja serta pemecahan masalah yang dihadapi dan dilaksanakan oleh mereka sendiri beserta kelompoknya.
(3) Rembug tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pertemuan lengkap seluruh anggota pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat kabupaten/kota, untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan program dan rencana kerja, dan menilai/mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kerja periode yang lalu, serta menyusun kepengurusan tingkat kabupaten/kota.
(4) Rembug tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pertemuan lengkap seluruh anggota pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat provinsi, untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan program dan rencana kerja, menilai/mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kerja periode yang lalu, dan menyusun kepengurusan tingkat provinsi serta membahas masalah umum pembangunan kehutanan tingkat provinsi.
(5) Rembug tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pertemuan konsultasi secara
berkala dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh anggota pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat provinsi dengan pejabat Pemerintah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam pelaksanaan program dan rencana kerja, menilai/mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kerja periode yang lalu, dan menyusun kepengurusan tingkat nasional serta membahas masalah umum pembangunan kehutanan tingkat nasional.
(1) Metode penyuluhan kehutanan dengan menyebarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilakukan melalui:
a. kampanye;
b. pameran;
c. dialog interaktif;
d. seni budaya;
e. siaran radio/televisi;
f. cybernet/cyber extention;
g. pemutaran film/video;
h. teleconference;
i. penyebaran brosur/folder/leaflet dan majalah;
dan/atau
j. pemasangan poster/spanduk.
(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan
bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu.
(3) Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usaha untuk memperlihatkan atau mempertunjukan model, contoh, barang, grafik, gambar, poster, benda hidup dan sebagainya secara sistematik pada suatu tempat tertentu.
(4) Dialog interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dialog yang dilaksanakan di forum- forum umum atau radio/televisi yang melibatkan peran peserta/pendengar/pemirsa untuk menanggapi isi pembicaraan dalam dialog tersebut.
(5) Seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyebaran informasi melalui kegiatan kesenian dan/atau kebudayaan.
(6) Siaran radio/televisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e merupakan penyebaran informasi melalui penyiaran acara melalui radio atau televisi.
(7) Cybernet/cyber extention sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan penyiaran dan/atau interaksi melalui internet.
(8) Pemutaran film/video sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf g merupakan penyuluhan kehutanan dengan menggunakan alat film/video yang bersifat visual dan masal, serta menggambarkan proses suatu kegiatan.
(9) Teleconference sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h merupakan komunikasi langsung diantara beberapa orang yang berada dalam jarak jauh dan dihubungkan oleh suatu sistem komunikasi.
(10) Penyebaran brosur/folder/leaflet dan majalah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan penyebaran menggunakan brosur/folder/leaflet dan majalah yang dibagikan kepada masyarakat pada saat- saat tertentu.
(11) Pemasangan poster/spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf j merupakan penyebaran menggunakan gambar dan sedikit kata-kata yang dicetak
dan ditempelkan pada tempat-tempat yang sering dilalui orang atau yang sering digunakan sebagai tempat orang berkumpul di dalam dan di luar ruangan.