PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-77-menlhk-setjen-2015 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENANGANAN AREAL YANG TERBAKAR DALAM IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI

PERMEN Nomor p-77-menlhk-setjen-2015 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 2. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi adalah Izin usaha yang sebelumnya disebut, antara lain IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI atau IUPHHK-RE. 4. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa. 5. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitasnya. 6. Pengamanan Areal adalah kegiatan pengamanan fisik di lingkungan areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang menjadi tanggung jawabnya, yang meliputi kegiatan detasering dan patroli. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 8. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB II

TATA CARA PENGAMBILALIHAN AREAL YANG TERBAKAR

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemerintah melakukan identifikasi areal terbakar pada areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan. (2) Pemegang izin melakukan penyerahan areal terbakar dengan Berita Acara kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Terhadap Areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan berdasarkan verifikasi dan pemetaan zonasi fungsi ekosistem. (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kegiatan : a. Pemeriksaan areal yang terbakar meliputi luas areal yang terbakar, kesesuaian jenis tanaman dengan tempat tumbuh dengan memperhatikan kearifan lokal, serta kondisi sosial dan masalah tenurial; dan b. Pemetaan areal yang terbakar. (3) Pelaksanaan pemetaan zonasi fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan : a. Inventarisasi ekosistem gambut dengan menggunakan citra satelit atau potret udara pada areal yang terbakar; dan b. Penetapan fungsi ekosistem gambut yang terdiri zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya. (4) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari untuk kewajiban pemegang izin dan ketentuan-ketentuan lain atas areal kerja yang terbakar. (5) Pelaksanaan pemetaan zonasi fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, untuk fungsi ekosistem gambut sebagai fungsi budidaya dan fungsi lindung pada areal kerja yang terbakar.

Pasal 6

Terhadap areal kerja yang terbakar pada izin usaha pemanfaatan hasil hutan dilakukan pengamanan oleh Pemegang Izin dalam pengawasan Pemerintah.

Pasal 7

Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan melaksanakan kewajiban atas areal kerja yang terbakar, meliputi : a. melakukan pemetaan areal kerja yang terbakar dengan supervisi Pemerintah; b. melakukan revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT); c. melakukan pencegahan kebakaran hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; d. membuat sekat kanal pada areal gambut serta menjaga kebasahan gambut (rewetting); dan e. melakukan pengamanan areal kerja yang terbakar.

Pasal 8

Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan di areal kerja yang terbakar.

Pasal 9

(1) Berdasarkan hasil verifikasi dan zonasi fungsi ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan luasan atas areal kerja yang terbakar dan dituangkan dalam Peta Areal yang Terbakar. (2) Peta Areal yang Terbakar dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Menteri sebagai Addendum Kesatu dari Keputusan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (3) Keputusan Addendum Kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup : a. Lokasi dan luas areal; b. Areal terbakar tidak dapat dimanfaatkan selama periode evaluasi; c. Harus diawasi sebagai areal bermasalah; d. Pemenuhan kewajiban-kewajiban menurut peraturan perundang-undangan; dan e. Pencegahan kebakaran.

Pasal 10

(1) Terhadap muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara reguler paling sedikit setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (3) Laporan hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan pertimbangan pengambilan Keputusan Menteri untuk penetapan pengelolaan lebih lanjut atas areal yang terbakar.

Peraturan Menteri Nomor p-77-menlhk-setjen-2015 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENANGANAN AREAL YANG TERBAKAR DALAM IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14