Peraturan Menteri Nomor p-76-menlhk-setjen-kum-1-8-2016 Tahun 2016 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat

PERMEN Nomor p-76-menlhk-setjen-kum-1-8-2016 Tahun 2016

Buka PDF Asli

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KELEMBAGAAN PENYULUHAN KEHUTANAN

Pasal 3

Koreksi

Kelembagaan PKS dan PKSM merupakan wadah bagi PKS dan PKSM.

Pasal 4

Koreksi

(1) Kelembagaan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat merupakan bagian organisasi pelaku usaha atau gabungan dari beberapa pelaku usaha yang membentuk kelembagaan PKS tersendiri. (2) Kelembagaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkedudukan di provinsi atau kabupaten/kota. (3) Kelembagaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada instansi pelaksana penyuluhan kehutanan provinsi.

Pasal 5

(1) Kelembagaan PKSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berbentuk organisasi profesi, perkumpulan, yayasan, forum, jaringan dan lainnya. (2) Kelembagaan PKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada instansi pelaksana penyuluhan kehutanan provinsi.

Pasal 6

(1) Kelembagaan PKS dan PKSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan penyuluhan yang terintegrasi dengan programa penyuluhan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat; b. melaksanakan koordinasi dengan instansi pelaksana penyuluhan kehutanan kabupaten/kota, provinsi atau pusat, pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan; c. menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak dengan dasar saling menguntungkan, menumbuh kembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; d. menyampaikan informasi dan teknologi usaha kepada sesama pelaku utama dan pelaku usaha; e. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha; f. melaksanakan kajian mandiri untuk pemecahan masalah dan pengembangan model usaha, pemberian umpan balik, dan kajian teknologi; dan g. melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan yang difasilitasi oleh pelaku utama dan pelaku usaha. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan melalui: a. penyusunan program bersama; b. rembug; c. pertemuan teknis; d. lokakarya; atau e. temu usaha. (3) Kelembagaan PKS dan PKSM dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat memberikan fasilitasi berupa: a. pelatihan; b. materi penyuluhan; c. pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan; atau d. insentif untuk kelembagaan PKSM. (4) Insentif untuk kelembagaan PKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat berupa: a. penghargaan; b. pengakuan; c. sertifikasi; d. pengembangan hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat.

BAB III

PENYULUH KEHUTANAN SWASTA DAN PENYULUH KEHUTANAN SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 7

Koreksi

(1) PKS dan PKSM bersifat mandiri. (2) Setiap pelaku usaha dibidang kehutanan yang kegiatan/usahanya berkaitan langsung dengan masyarakat wajib memiliki dan/atau menugaskan karyawan sebagai PKS paling sedikit 2 (dua) orang. (3) PKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 8

PKS dan PKSM mempunyai tugas: a. menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan kegiatan penyuluhan kehutanan; b. menyusun rencana kegiatan penyuluhan kehutanan; c. melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan secara mandiri; d. berperan aktif menumbuhkembangkan kegiatan penyuluhan kehutanan; e. menyampaikan informasi dan teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku utama; dan f. mengolah data hasil lapangan untuk dijadikan program dan metode penyuluhan kehutanan.

Pasal 9

(1) PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk oleh pelaku usaha dengan persyaratan: a. warga negara INDONESIA yang dibuktikan dengan kartu identitas penduduk; b. bekerja pada bagian/divisi yang menangani pemberdayaan masyarakat; c. memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang kehutanan; d. mempunyai sifat kepemimpinan, kemampuan komunikasi, dan teladan bagi pelaku utama; dan e. diutamakan karyawan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyuluhan kehutanan.

Pasal 10

(1) Terhadap calon PKS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan identifikasi dan penilaian oleh pelaku usaha atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kehutanan. (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kehutanan MENETAPKAN calon PKS menjadi PKS. (3) Penetapan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 11

(1) PKS dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Penyuluh Kehutanan PNS dan PKSM. (2) PKS dalam melaksanakan tugas dapat berkonsultasi dengan instansi pelaksana penyuluhan di kabupaten/kota atau instansi pelaksana penyuluhan di provinsi dalam hal: a. menyusun metode dan materi penyuluhan kehutanan; dan/atau b. membangun kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha pelaku utama. (3) PKS bersama dengan instansi pelaksana penyuluhan kabupaten/kota, UPT dan UPT Daerah, menyelaraskan, mengakses kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, dan mendapatkan informasi tentang program pembangunan kehutanan.

Pasal 12

(1) PKSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan persyaratan : a. warga negara INDONESIA yang dibuktikan dengan kartu identitas penduduk; b. memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang kehutanan; c. telah melakukan upaya-upaya nyata dibidang pembangunan kehutanan secara sukarela/swadaya atau telah berhasil mengembangkan usaha produktif bidang kehutanan dan dapat dicontoh oleh masyarakat di sekitarnya; d. mempunyai sifat kepemimpinan, kemampuan komunikasi, dan teladan bagi masyarakat; dan e. mendapat pengakuan dari masyarakat di sekitarnya bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan sebagai penyuluh kehutanan.

Pasal 13

(1) Terhadap calon PKSM yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diusulkan secara tertulis oleh kepala desa/lurah/yang setingkat kepada instansi pelaksana penyuluhan provinsi. (2) Calon PKSM yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan verifikasi oleh instansi pelaksana penyuluhan provinsi. (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan instansi pelaksana penyuluhan kehutanan provinsi MENETAPKAN PKSM. (4) Penetapan PKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q Badan Penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 14

(1) PKSM dapat melakukan penyuluhan kehutanan pada skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota. (2) Pengakuan skala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan, kapasitas, kompetensi, dan luas wilayah pelayanan. (3) Pengakuan skala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pembina PKSM. (4) Tata cara pengakuan skala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 15

(1) PKSM dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Penyuluh Kehutanan PNS dalam hal: a. menyusun rencana kerja/kegiatan, metode dan materi penyuluhan kehutanan; b. melaksanakan pendampingan berbagai usaha produktif bidang kehutanan; c. memecahkan masalah dalam pengembangan usaha; dan d. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha pelaku utama dan pelaku usaha. (2) PKSM secara berjenjang berkonsultasi dengan instansi pelaksana penyuluhan di daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, Pusat, atau UPT/UPT Daerah dalam hal: a. menyusun metode dan materi penyuluhan kehutanan yang bersifat kebijakan maupun bersifat teknis usaha bidang kehutanan; b. membangun kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha pelaku utama; dan c. mendapatkan rekomendasi untuk kegiatan penyuluhan kehutanan; dan/atau d. menyelaraskan dan mengakses kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, dan mendapatkan informasi tentang program pembangunan kehutanan.

Peraturan Menteri Nomor p-76-menlhk-setjen-kum-1-8-2016 Tahun 2016 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 21