PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-75-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 Tahun 2019 tentang PETA JALAN PENGURANGAN SAMPAH OLEH PRODUSEN

PERMEN Nomor p-75-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 2. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. 3. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. 4. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 5. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. 7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. 10. Baseline Timbulan Sampah adalah angka timbulan sampah yang disusun berdasarkan tingkat, status, kecenderungan, dan proyeksi timbulan sampah dalam periode waktu tertentu, dan dijadikan faktor pembanding atas capaian pengurangan sampah. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 12. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Sampah.

BAB II

PELAKSANAAN PETA JALAN PENGURANGAN SAMPAH

Pasal 6

Koreksi

(1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui: a. pembatasan timbulan Sampah; b. pendauran ulang Sampah; dan c. pemanfaatan kembali Sampah. (2) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin; dan/atau b. tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam. (3) Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: a. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau b. menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang. (4) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang.

Pasal 7

(1) Pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) wajib disertai dengan penarikan kembali Sampah dari produk, kemasan produk, dan/atau wadah untuk didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali. (2) Penarikan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan penyediaan fasilitas penampungan. (3) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan: a. terlindung dari air hujan dan panas; b. menggunakan wadah tertutup yang diberi label atau tanda; dan c. dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah. (4) Dalam menyediakan fasilitas penampungan, Produsen dapat melakukan kerja sama dengan: a. bank sampah yang terdaftar di Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah; b. tempat pengolahan sampah dengan prinsip pembatasan timbulan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali (TPS 3R); atau c. pusat daur ulang. (5) Dalam melakukan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen dapat bekerjasama dengan badan usaha yang berizin.

Pasal 8

(1) Terhadap residu hasil pendauran ulang dan/atau pemanfaatan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan kegiatan: a. pengolahan; dan/atau b. pemrosesan akhir Sampah. (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara: a. pemadatan; b. daur ulang materi; dan/atau c. daur ulang energi. (3) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk pengembalian residu hasil pendauran ulang Sampah dan/atau pemanfaatan kembali Sampah ke media lingkungan secara aman. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan dan/atau pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Berdasarkan peta jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Produsen melakukan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pemantauan; d. evaluasi; dan e. pelaporan.

Pasal 10

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi: a. MENETAPKAN penanggung jawab kegiatan; b. MENETAPKAN Baseline Timbulan Sampah; c. menentukan target dan waktu pencapaian pengurangan Sampah; d. mengidentifikasi produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang diproduksi dan/atau digunakan pada usaha dan/atau kegiatannya; e. mendata jenis dan jumlah produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam, tidak dapat didaur ulang, dan/atau tidak dapat diguna ulang; f. menentukan cara pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; g. rencana uji coba pengurangan Sampah; dan h. rencana komunikasi, informasi dan edukasi. (2) Target pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melalui asosiasi yang menaungi bidang usaha dan/atau kegiatan tersebut dengan mengacu kepada target pengurangan Sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (3) Setiap produk, kemasan produk, dan/atau wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang dipilih sebagai bagian dari cara pengurangan Sampah, wajib dilekatkan label yang menerangkan bahwa produk dan/atau kemasan produk tersebut: a. dapat dikomposkan; b. dapat didaur ulang; dan/atau c. dapat diguna ulang. (4) Dalam hal Pemerintah Daerah telah MENETAPKAN kebijakan pelarangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah tertentu, Produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di wilayah administratif tersebut wajib menyesuaikan ke dalam perencanaannya. (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Produsen yang menjalankan usaha dan/atau kegiatannya pada kawasan komersial, penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dikoordinasikan oleh pengelola kawasan. (2) Produsen waralaba yang usaha dan/atau kegiatannya wajib SPPL, penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dapat dikoordinasikan oleh perusahaan induk.

Pasal 12

(1) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai informasi mengenai: a. identitas pemohon; b. salinan Izin Lingkungan atau SPPL; dan c. salinan izin usaha dan/atau kegiatan. (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pelaksanaan pengurangan Sampah.

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Produsen melakukan pemantauan. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mencatat jenis dan jumlah produk dan kemasan produk yang diproduksi dan/atau digunakan pada usaha dan/atau kegiatannya; b. mencatat jenis dan jumlah produk dan kemasan produk yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam, yang telah dikurangi, termasuk cara yang dipilih dalam melakukan pengurangannya; dan c. mencatat jenis dan jumlah residu hasil pendauran ulang Sampah dan/atau pemanfaatan kembali Sampah. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara tertulis dan didokumentasikan.

Pasal 14

(1) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dijadikan dasar evaluasi pelaksanaan pengurangan Sampah oleh Produsen. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. membandingkan capaian pengurangan Sampah dalam periode berjalan dengan target pengurangan Sampah yang telah ditetapkan; dan b. mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengurangan Sampah. (3) Dalam hal terdapat kendala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Produsen melakukan langkah perbaikan terhadap dokumen perencanaan. (4) Perubahan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

(1) Selain melaksanakan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Produsen melakukan strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada konsumen untuk berperan dalam pengurangan Sampah melalui: a. pemilihan produk dan/atau kemasan produk yang dapat dikomposkan, didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan b. penyerahan kembali produk dan/atau kemasan produk yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang kepada fasilitas penampungan. (2) Pedoman strategi komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Produsen wajib menyusun laporan pelaksanaan pengurangan Sampah. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jenis dan jumlah bahan baku produk dan kemasan produk yang telah dikurangi; b. jumlah dan jenis kemasan produk yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin, yang telah dihasilkan; c. jumlah dan jenis bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang; d. pelaksanaan penarikan kembali produk dan kemasan produk untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang; e. jenis dan jumlah residu hasil pendauran ulang Sampah dan/atau pemanfaatan kembali Sampah; dan f. kendala yang dihadapi dan langkah perbaikan yang diambil dalam melaksanakan pengurangan Sampah. (3) Dalam hal penarikan kembali produk dan kemasan produk serta pendauran ulang dan/atau guna ulang dilakukan oleh pihak lain, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan informasi: a. kontrak kerja sama antara Produsen dengan pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan/atau dalam penyediaan fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); b. jumlah dan jenis produk dan kemasan produk yang telah dilakukan penarikan kembali; dan c. jumlah dan jenis produk dan kemasan produk yang telah didaur ulang dan/atau diguna ulang. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bagian dari laporan Izin Lingkungan dan SPPL. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (6) Laporan kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dengan tembusan kepada Menteri. (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Laporan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dijadikan dasar pelaksanaan verifikasi oleh: a. Menteri, melalui Direktur Jenderal; b. gubernur, melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan Sampah provinsi; dan c. bupati/wali kota, melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan Sampah kabupaten/kota. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi: a. capaian pengurangan Sampah nasional oleh Produsen; b. pengurangan jumlah timbulan Sampah dari produk dan/atau kemasan produk di tempat pemrosesan akhir; c. badan usaha pendauran ulang yang bekerja sama dengan Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); dan d. fasilitas penampungan produk dan/atau kemasan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3). (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk berita acara yang memuat informasi: a. kesesuaian target rencana pengurangan Sampah dibandingkan dengan capaian; b. kondisi fasilitas penampungan produk dan/atau kemasan produk; dan c. kendala yang dihadapi Produsen dalam melaksanakan pengurangan Sampah. (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Produsen untuk memperbaiki dokumen rencana pengurangan Sampah.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 18

Koreksi

(1) Menteri bertugas dan berwenang: a. melakukan pengawasan terhadap pengurangan Sampah oleh Produsen; b. menyusun kriteria dan metode pengukuran dan tingkat daur ulang; c. menyusun kriteria kandungan minimum material daur ulang dalam kemasan produk; d. menyusun kriteria penanda kemasan produk; e. mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pengurangan Sampah oleh Produsen; f. menyusun tingkat, status, dan kecenderungan jumlah pengurangan Sampah nasional oleh Produsen; g. melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Daerah provinsi; h. menyusun dan mengembangkan skema insentif bagi Pemerintah Daerah dan/atau Produsen; dan i. melaksanakan strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. (2) Gubernur bertugas dan berwenang: a. melakukan pengawasan terhadap pengurangan Sampah oleh Produsen; b. melakukan evaluasi pengurangan Sampah oleh Produsen; c. melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota; d. menyusun dan mengembangkan skema insentif bagi Produsen; dan e. mengembangkan strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. (3) Bupati/wali kota bertugas dan berwenang: a. melakukan pengawasan terhadap pengurangan Sampah oleh Produsen; b. melakukan evaluasi pengurangan Sampah oleh Produsen; c. menyusun dan mengembangkan skema insentif kepada Produsen; dan d. mengembangkan strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19

Dalam hal gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya tidak melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, kewenangan pengawasan dilakukan oleh Menteri.

Pasal 20

Strategi komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf e, dan ayat (3) huruf d, meliputi: a. peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bahaya produk dan kemasan produk yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam, terhadap media lingkungan; b. peningkatan pemahaman masyarakat mengenai label produk dan/atau kemasan produk yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang; c. peningkatan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengembalian produk dan/atau kemasan produk ke fasilitas penampungan; d. peluang dan manfaat dalam melakukan pendauran ulang dan/atau pemanfaatan kembali produk dan/atau kemasan produk; e. advokasi masyarakat dalam pengurangan Sampah; f. mengarusutamakan informasi pengurangan Sampah ke dalam kurikulum pendidikan; dan/atau g. bentuk lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 21

(1) Menteri, gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi kepada Produsen yang tidak melakukan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 22

Koreksi

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan insentif atau disinsentif kepada Produsen. (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penghargaan; b. publikasi penilaian kinerja baik; dan/atau c. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa publikasi penilaian kinerja tidak baik yang dilakukan oleh Produsen. (4) Publikasi penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) dilakukan melalui media cetak atau elektronik.

Pasal 23

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada: a. asosiasi; b. pengelola kawasan; dan c. perusahaan induk, yang menaungi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan: a. kebijakan yang dibuat dalam mendukung pelaksanaan pencapaian pengurangan Sampah; b. kinerja pengurangan Sampah yang dilakukan oleh anak perusahaan atau anggotanya; dan c. ketaatan anak perusahaan atau usaha dan/atau kegiatan yang menjadi anggota asosiasi, terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan Pemerintah terhadap kinerja asosiasi dan/atau perusahaan induk dalam menaungi atau membina anggota atau anak perusahaannya.

Pasal 24

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, diberikan oleh: a. Menteri, kepada Produsen yang penerbitan Izin Lingkungannya merupakan kewenangan Pemerintah, asosiasi dan perusahaan induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); b. gubernur, kepada Produsen yang penerbitan Izin Lingkungannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi; dan c. bupati/wali kota, kepada Produsen yang penerbitan Izin Lingkungannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 25

(1) Menteri dapat mengusulkan pemberian insentif kepada Pemerintah Daerah berupa bantuan pembiayaan pengelolaan Sampah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil penilaian terhadap: a. kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengurangan dan penanganan Sampah; dan b. kinerja Pemerintah Daerah dalam pengurangan dan penanganan Sampah. (3) Penilaian kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang adipura.

Peraturan Menteri Nomor p-75-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 Tahun 2019 tentang PETA JALAN PENGURANGAN SAMPAH OLEH PRODUSEN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27