Peraturan Menteri Nomor p-71-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 …

Pasal 1

(1) Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Tabel kegiatan dan perlakuan akuntansi Izin Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), Izin Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE), Izin Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), dan/atau Izin Usaha Pemanfatan Kawasan (IUPK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Contoh ilustrasi laporan keuangan pemanfaatan hutan produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Perlakuan akuntansi atas aset biologis dan produk agrikultur yang telah diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MENHUT-II/2014 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU PHP) tetap sah dan berlaku, selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. b. Perusahaan yang telah berproses berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MENHUT-II/2014 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU PHP), tetap sah dan berlaku, selanjutnya menyesuaikan Ketentuan Transisi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69 tentang Agrikultur. c. Pelaporan keuangan pemanfaatan hutan produksi yang telah disusun oleh pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, IUPHHBK dan/atau IUPK untuk periode sebelum tahun 2018 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tetap sah dan berlaku, selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MENHUT–II/2014 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU-PHP) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 689), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2019 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor p-71-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 Tahun 2019 tentang PELAPORAN KEUANGAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5