PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-70-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 Tahun 2019 tentang TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI

PERMEN Nomor p-70-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 2. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. 3. Pengelola Hutan adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang kegiatannya meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, Pemanfaatan Hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4. Pengukuran Hasil Hutan adalah kegiatan MENETAPKAN jumlah dan volume/berat dari hasil hutan. 5. Pengujian Hasil Hutan adalah kegiatan MENETAPKAN jenis dan mutu (kualitas) hasil hutan. 6. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disebut GANISPHPL adalah setiap orang yang memiliki sertifikat kompetensi kerja di bidang pengelolaan hutan produksi lestari. 7. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan personil yang berkompetensi kerja di bidang pengelolaan hutan produksi lestari. 8. Kompetensi Kerja adalah spesifikasi dari setiap sikap, pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta penerapannya secara efektif dalam pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang dipersyaratkan. 9. Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus. 11. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI. 12. Akreditasi Lembaga Pelatihan adalah proses pemberitahuan pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja. 13. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk sebagai amanat UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja dan dapat memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja. 14. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan Sertifikasi Kompetensi Kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP. 15. Lisensi adalah bentuk pengakuan dan pemberian izin dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja atas nama BNSP. 16. Pengendalian Penugasan GANISPHPL adalah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kemampuan dan kepatuhan dalam pelaksanaan kompetensinya sesuai penugasan. 17. Pemegang Izin adalah unit pengelolaan hutan dan/atau Pemegang Izin pemanfaatan hutan. 18. Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disebut SIGANISHUT adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi terkait GANISPHPL. 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 20. Direktur Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengelolaan hutan produksi lestari. 21. Direktur adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan dan pengendalian GANISPHPL. 22. Dinas Provinsi adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab bidang kehutanan di daerah Provinsi. 23. Balai adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan hutan produksi lestari yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

BAB III

SERTIFIKASI PROFESI GANISPHPL

Pasal 4

Koreksi

(1) Sertifikasi profesi GANISPHPL dilaksanakan melalui uji kompetensi berdasarkan standar kompetensi GANISPHPL. (2) Ketentuan mengenai standar kompetensi GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Calon peserta sertifikasi uji kompetensi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memenuhi persyaratan: a. memiliki latar belakang pendidikan di bidang kehutanan; b. memiliki latar belakang pendidikan di luar bidang kehutanan dan telah bekerja di bidang kehutanan paling sedikit 3 (tiga) tahun; c. telah lulus Diklat berbasis kompetensi GANISPHPL; atau d. memiliki pengalaman melaksanakan tugas GANISPHPL secara terus-menerus pada suatu organisasi/perusahaan selama paling sedikit 3 (tiga) tahun. (2) Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d dibuktikan dengan rekomendasi dari pimpinan unit kerja atau organisasi/instansi. (3) Diklat berbasis kompetensi GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Uji kompetensi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh LSP yang telah mendapatkan Lisensi dari BNSP dan diregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (2) Dalam penunjukkan Tempat Uji Kompetensi (TUK), LSP harus berkoordinasi dengan Direktur atau Kepala Balai. (3) LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap penerbitan sertifikat profesi GANISPHPL.

Pasal 7

(1) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) LSP wajib melaporkan penerbitan sertifikat profesi GANISPHPL kepada Kepala Balai.

Pasal 8

(1) Pemegang sertifikat profesi GANISPHPL wajib melaporkan perolehan sertifikat profesi kepada Kepala Balai. (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 7 ayat (2) secara otomatis sistem informasi memberikan nomor register.

Pasal 9

Biaya Diklat dan/atau Uji Kompetensi dapat dibebankan kepada: a. orang perseorangan; b. perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya; c. anggaran Pemerintah; atau d. anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Kepala Balai melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas GANISPHPL di wilayah kerjanya. (2) Berdasarkan data dan informasi dari SIGANISHUT, Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Balai dapat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas GANISPHPL.

Pasal 12

Koreksi

(1) Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menunjuk personil pada Balai dan/atau Dinas Provinsi sebagai pembina teknis dan pengendali penugasan GANISPHPL. (2) Penunjukan personil pada Dinas Provinsi oleh Kepala Balai sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi. (3) Syarat dan tata cara penunjukan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

(1) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. bimbingan teknis; dan/atau b. supervisi. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. monitoring dan evaluasi; dan/atau b. penilaian kinerja. (3) Personil pada Balai dan/atau Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), melakukan pembinaan teknis dan pengendalian penugasan GANISPHPL terhadap hasil pelaksanaan tugas GANISPHPL yang menyangkut aspek kepatuhan/ketaatan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik melalui pelaporan yang dikelola melalui SIGANISHUT dan/atau non elektronik. (4) Personil pada Balai dan/atau Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan hak akses SIGANISHUT untuk pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). (5) Kepala Balai menyelenggarakan rapat penilaian kinerja GANISPHPL untuk pengendalian penugasan GANISPHPL paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. (6) Personil yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menyampaikan hasil pembinaan teknis, monitoring, dan evaluasi dalam rapat penilaian kinerja yang dipimpin oleh Kepala Balai. (7) Hasil rapat penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dituangkan dalam Berita Acara Hasil penilaian kinerja. (8) Dalam hal tertentu, rapat penilaian kinerja GANISPHPL dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil pelaksanaan pembinaan, post audit, monitoring dan evaluasi, atau kegiatan lain menyangkut pelaksanaan tugas GANISPHPL. (9) Kepala Balai menyampaikan hasil penilaian kinerja GANISPHPL kepada Direktur.

Pasal 14

(1) Kriteria hasil penilaian kinerja GANISPHPL terdiri atas: a. layak; b. dipertimbangkan; atau c. tidak layak. (2) GANISPHPL mendapat kriteria layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) GANISPHPL mendapat kriteria dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila dalam pelaksanaan tugas melakukan pelanggaran administratif yang tidak berakibat sanksi denda administratif yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). (4) GANISPHPL mendapat kriteria tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: a. melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan/atau b. melakukan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan tugas, yang berakibat terkena sanksi denda administratif yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pasal 15

(1) Kepala Balai menindaklanjuti hasil penilaian kinerja GANISPHPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi: a. pembatalan penugasan dan kartu GANISPHPL; dan/atau b. rekomendasi pencabutan sertifikat profesi GANISPHPL kepada LSP. (2) Kepala Balai membatalkan penugasan GANISPHPL dan kartu GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila: a. pengajuan oleh Pemegang Izin di tempat GANISPHPL bertugas; dan/atau b. pengajuan oleh GANISPHPL. (3) Pengajuan pembatalan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan keterangan alasan pengajuan pembatalan. (4) Kepala Balai melakukan pembinaan teknis untuk peningkatan kapasitas terhadap GANISPHPL yang mendapatkan kriteria dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b. (5) Kepala Balai MENETAPKAN pembatalan penugasan GANISPHPL dan kartu GANISPHPL serta menyampaikan rekomendasi pencabutan sertifikat profesi GANISPHPL kepada LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila: a. GANISPHPL mendapatkan kriteria dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b secara 3 (tiga) kali berturut-turut selama penugasan; atau b. GANISPHPL mendapatkan kriteria tidak layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c. (6) Berdasarkan hasil pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Balai menyampaikan pernyataan ketidakpuasan terhadap LSP kepada BNSP.

Peraturan Menteri Nomor p-70-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 Tahun 2019 tentang TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

Pasal 19