PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-68-menlhk-setjen-2016 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

PERMEN Nomor p-68-menlhk-setjen-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Air Limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan. 2. Air Limbah Domestik adalah Air Limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. 3. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan. 4. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. 6. Daya Tampung Beban Pencemaran Air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar. 7. Alokasi Beban Pencemaran Air adalah besaran beban pencemar yang masih diperbolehkan untuk dibuang atau besaran beban pencemar yang harus diturunkan di wilayah administrasi dan/atau DAS dari masing-masing sumber pencemar. 8. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara. 9. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi. 10. Titik Penaatan adalah satu lokasi atau lebih yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penaatan baku mutu lindi. 11. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 12. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 14

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2016 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.68/Menlhk-Setjen/2016 BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK TERSENDIRI Parameter Satuan Kadar maksimum* pH – 6 – 9 BOD mg/L 30 COD mg/L 100 TSS mg/L 30 Minyak & lemak mg/L 5 Amoniak mg/L 10 Total Coliform jumlah/100mL 3000 Debit L/orang/hari 100 Keterangan: *= Rumah susun, penginapan, asrama, pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, perkantoran, perniagaan, pasar, rumah makan, balai pertemuan, arena rekreasi, permukiman, industri, IPAL kawasan, IPAL permukiman, IPAL perkotaan, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api,terminal dan lembaga pemasyarakatan. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.68/Menlhk-Setjen/2016 PENGHITUNGAN BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK TERINTEGRASI Penentuan Baku Mutu Air Limbah Domestik pada instalasi pengolahan Air Limbah terintegrasi dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut: 1. Debit Air Limbah paling tinggi Debit Air Limbah paling tinggi adalah jumlah debit tertinggi Air Limbah Domestik senyatanya (bila ada) atau berdasarkan prakiraan dari masing- masing kegiatan dan Air Limbah dari kegiatan lainnya, seperti yang dinyatakan dalam persamaan berikut: Qmax Keterangan Qmax : Debit Air Limbah paling tinggi, dalam satuan m3/waktu Qi : Debit Air Limbah Domestik paling tinggi dari kegiatan i, dalam satuan m3/waktu Qm : Debit Air Limbah paling tinggi dari kegiatan m, dalam satuan m3/waktu 2. Kadar Air Limbah gabungan paling tinggi Penentuan kadar paling tinggi pada parameter yang sama dapat ditentukan dengan cara sederhana, yaitu dengan menggunakan metoda neraca massa dengan perhitungan sebagai berikut: Cmax Keterangan Cmax : kadar paling tinggi setiap parameter, dalam satuan mg/l Ci : Kadar paling tinggi setiap parameter dalam Baku Mutu Air Limbah Domestik untuk kegiatan i, dalam satuan mg/l Qi : Debit paling tinggi Air Limbah domestic kegiatan i, dalam satuan m3/waktu Cn : Kadar paling tinggi setiap parameter dalam Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan n, dalam satuan mg/l Qn : Debit paling tinggi Air Limbah kegiatan n, dalam satuan m3/waktu Untuk kadar parameter yang berbeda: 1. Parameter dari salah satu kegiatan lain yang tidak diatur di dalam Baku Mutu Air Limbah Domestik dalam lampiran I Peraturan Menteri ini maka parameter tersebut wajib ditambahkan dalam Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan dalam izin. 2. Dalam hal terdapat Parameter yang sama dari beberapa kegiatan lain yang tidak diatur di dalam Baku Mutu Air Limbah Domestik dalam lampiran I Peraturan Menteri ini maka parameter tersebut wajib ditambahkan dalam Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan dalam izin dengan kadar yang paling ketat. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA

Peraturan Menteri Nomor p-68-menlhk-setjen-2016 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14