PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-67-menlhk-setjen-kum-1-7-2016 Tahun 2016 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

PERMEN Nomor p-67-menlhk-setjen-kum-1-7-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Pengendali Ekosistem Hutan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan. 2. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian ekosistem hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. 3. Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Keterampilan adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu. 4. Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Keahlian adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu. 5. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. 6. Standar Kompetensi adalah rumusan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 7. Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. 8. Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja setiap pegawai negeri sipil yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya. 9. Kompetensi Inti adalah kompetensi teknis yang terdiri dari kumpulan unit kompetensi yang harus/wajib dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan pada tingkat/jenjang tertentu pada suatu area/bidang pekerjaan tertentu serta kelompok unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada suatu level/jenjang jabatan. 10. Kompetensi Pilihan adalah kompetensi teknis yang terdiri dari kumpulan unit kompetensi yang memerlukan kekhususan/spesialisasi dalam pelaksanaan pekerjaannya dan bersifat pilihan. 11. Pemaketan Kompetensi Jabatan adalah pengelompokan unit-unit kompetensi inti dan pilihan yang harus dikuasai sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki. 12. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu. 13. Materi Uji adalah instrumen untuk menggali kompetensi antara lain berupa panduan penilaian portofolio, panduan wawancara, panduan demonstrasi, panduan simulasi, panduan uji lisan, dan naskah uji tulis. 14. Tempat Uji Kompetensi adalah tempat yang memenuhi persyaratan sebagai tempat untuk melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan materi dan metode uji kompetensi yang akan dilaksanakan. 15. Sertifikat Kompetensi adalah surat keterangan telah memenuhi standar kompetensi tertentu oleh Ketua Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Ketua Lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan uji kompetensi SDM di daerah. 16. Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah unit yang dibentuk di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertugas untuk menyelenggarakan uji kompetensi bagi pejabat fungsional dan aparatur bidang lingkungan hidup dan kehutanan di Pusat. 17. Asesor Kompetensi adalah pelaksana pengujian kompetensi yang telah memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

BAB III

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, digunakan sebagai pedoman penyusunan materi uji untuk pengangkatan pertama, alih jabatan dan kenaikan jenjang jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan, pembinaan dan pedoman dalam peningkatan kinerja, serta penyusunan kurikulum diklat berbasis kompetensi. (2) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kompetensi manajerial; dan b. kompetensi teknis. (3) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan jenjang jabatan. (4) Jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. jabatan pengendali ekosistem hutan tingkat keterampilan; dan b. jabatan pengendali ekosistem hutan tingkat keahlian. (5) Jenjang jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan tingkat keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi: a. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan pemula; b. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan terampil; c. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan mahir; dan d. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan penyelia. (6) Jenjang jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan tingkat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: a. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan ahli pertama; b. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan ahli muda; dan c. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan ahli madya.

Pasal 5

(1) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi : a. integritas; b. kemampuan menghadapi perubahan; c. mampu bekerjasama; d. kepemimpinan; e. perencanaan yang terorganisasi; f. kemampuan berkomunikasi; g. kemampuan mempengaruhi orang lain; h. membangun relasi; dan i. tanggap terhadap pengaruh budaya setempat. (2) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi : a. kompetensi inti; dan b. kompetensi pilihan. (2) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dimiliki oleh Pengendali Ekosistem Hutan sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki. (3) Kompetensi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih paling sedikit 2 (dua) unit kompetensi sesuai dengan minat dan keahliannya. (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

Pasal 7

Koreksi

Peserta uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan terdiri dari : a. Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan; b. Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi; dan c. Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

Pasal 8

Peserta uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memiliki angka kredit paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan diatasnya dan melakukan kegiatan yang dipersyaratkan pada standar kompetensi teknis sesuai pemaketan kompetensi jabatan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Materi uji kompetensi jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mengacu pada : a. standar kompetensi manajerial; dan b. standar kompetensi teknis.

Pasal 13

Uji kompetensi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan metode: a. verifikasi portofolio; b. tes tertulis/tes lisan; c. wawancara; dan/atau d. simulasi/demonstrasi.

Pasal 14

(1) Penilaian uji kompetensi ditetapkan oleh Penyelenggara Uji Kompetensi. (2) Penetapan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan penerbitan Sertifikat Kompetensi.

Pasal 15

(1) Calon peserta uji kompetensi yang berasal dari unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diusulkan oleh pimpinan unit kerja calon peserta kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan yang mengurusi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan. (2) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan yang menangani Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi terhadap usulan calon peserta uji kompetensi. (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai dasar penetapan calon peserta uji kompetensi. (4) Penetapan calon peserta uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan ditembuskan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 16

(1) Calon peserta uji kompetensi yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diusulkan oleh pimpinan unit kerja calon peserta kepada instansi kepegawaian ditingkat provinsi atau kabupaten/kota atau lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan uji kompetensi di daerah. (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi kepegawaian ditingkat provinsi atau kabupaten/kota atau lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan uji kompetensi di daerah melakukan verifikasi dan MENETAPKAN calon peserta uji kompetensi dengan tembusan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 17

(1) Peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan diberikan sertifikat kompetensi. (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau instansi kepegawaian ditingkat provinsi atau kabupaten/kota atau lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan uji kompetensi di daerah. (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada yang bersangkutan, dan salinan disampaikan kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi atau organisasi/instansi kepegawaian daerah sebagai kelengkapan persyaratan calon pegawai negeri sipil yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, atau Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

Pasal 18

(1) Peserta yang dinyatakan belum lulus uji kompetensi diberikan kesempatan untuk mengulang pada unit kompetensi yang dinyatakan tidak lulus. (2) Kesempatan untuk mengulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali pada periode uji kompetensi berikutnya. (3) Peserta yang telah mengikuti uji kompetensi sebanyak 3 (tiga) kali pada jenjang jabatan yang sama dan dinyatakan belum lulus, maka hanya dapat mengikuti kembali uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebanyak 1 (satu) kali dengan rekomendasi Sekretaris Direktorat Jenderal yang mengurusi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan atau pimpinan unit kerja pada pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Nomor p-67-menlhk-setjen-kum-1-7-2016 Tahun 2016 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 10

Pasal 11

BAB 3

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kelima

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22