PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-65-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYELESAIAN AREAL PERMUKIMAN DALAM KAWASAN HUTAN

PERMEN Nomor p-65-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penunjukan Kawasan Hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan. 2. Areal Permukiman adalah areal yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk desa, perkampungan, kelompok hunian termasuk sarana prasarana umum dan sosial. 3. Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah perubahan kawasan hutan produksi dan atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan. 4. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. 5. Ressettlement adalah pemindahan pemukiman penduduk dari kawasan hutan ke luar kawasan hutan. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 7. Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan. 8. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi planologi kehutanan dan tata lingkungan. 9. Kepala Dinas Provinsi adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kehutanan di daerah provinsi. 10. Kepala Balai adalah kepala unit pelaksana teknis yang membidangi planologi kehutanan dan tata lingkungan. 11. Kementerian adalah kementerian yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENYELESAIAN AREAL PERMUKIMAN DALAM KAWASAN HUTAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Penyelesaian Areal Permukiman dalam kawasan hutan dilakukan melalui: a. Ressettlement; b. perubahan batas kawasan hutan; c. Tukar Menukar Kawasan Hutan; atau d. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. (2) Penyelesaian Areal Permukiman dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap areal yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk desa, perkampungan kelompok hunian, serta sarana umum dan sarana sosial.

Pasal 3

(1) Dalam hal Areal Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada pada areal izin pemanfaatan hutan, Menteri melakukan perubahan areal kerja izin pemanfaatan hutan dengan mengeluarkan Areal Permukiman. (2) Dalam hal Areal Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada pada areal kerja pengelolaan Perum Perhutani maka Areal Permukiman dikeluarkan dari rencana pengaturan kelestarian usaha Perum Perhutani. (3) Areal Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. keberadaan permukiman sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini; b. jumlah masyarakat yang bermukim paling sedikit 10 (sepuluh) kepala keluarga; dan/atau c. terdapat sarana prasarana umum dan sosial yang mendukung Permukiman. (4) Areal Kriteria permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk permukiman yang bersifat non-komersil.

Pasal 4

(1) Penyelesaian Areal Permukiman dalam kawasan hutan melalui Resettlement sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan pada: a. Kawasan Hutan Konservasi; atau b. Kawasan Hutan Lindung yang masih memenuhi kriteria sebagai hutan lindung. (2) Penyelesaian Areal Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperhitungkan proporsi luas kawasan hutan dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi. (3) Tata cara penyelesaian Areal Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Penyelesaian Areal Permukiman dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan pada: a. Kawasan Hutan Produksi pada provinsi dengan luas kawasan hutan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi; atau b. Kawasan Hutan Lindung yang tidak memenuhi kriteria sebagai hutan lindung pada provinsi dengan luas kawasan hutan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi. (2) Tata cara penyelesaian Areal Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Penyelesaian Areal Permukiman dalam kawasan hutan dilakukan melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan pada: a. Kawasan Hutan Produksi pada provinsi dengan luas kawasan hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi; atau b. Kawasan Hutan Lindung yang tidak memenuhi kriteria sebagai hutan lindung pada provinsi dengan luas kawasan hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi. (2) Tata cara penyelesaian Areal Permukiman sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH).

Pasal 7

Penyelesaian Areal Permukiman dalam kawasan hutan dilakukan melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dilakukan bagi yang tidak dapat menyediakan lahan pengganti dalam Tukar Menukar Kawasan Hutan.

BAB III

PENYELESAIAN PERMUKIMAN MELALUI IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

Pasal 8

Koreksi

Penyelesaian permukiman dalam kawasan hutan melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan berdasarkan: a. permohonan oleh bupati/wali kota kepada Menteri, dengan rekomendasi dari gubernur; atau b. hasil identifikasi dan verifikasi oleh tim yang dibentuk Menteri.

Pasal 9

Koreksi

(1) Permohonan penyelesaian permukiman dalam kawasan hutan melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus dilengkapi: a. peta lokasi Areal Permukiman termasuk sarana umum dan sarana sosial antara lain jalan, sekolah, puskesmas, dan tempat ibadah yang dimohon; b. daftar kepala keluarga dan jumlah jiwa; c. fotokopi kartu keluarga; d. fotokopi kartu tanda penduduk dari kepala keluarga; dan e. sejarah keberadaan permukiman. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan penelaahan teknis permohonan. (3) Dalam hal masih diperlukan informasi lapangan, Direktur Jenderal dapat melakukan pemeriksaan lapangan. (4) Direktur Jenderal berdasarkan hasil penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan usulan penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk permukiman kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan peta kawasan hutan yang dimohon.

Pasal 10

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diketuai oleh Direktur Jenderal dengan anggota terdiri dari unsur: a. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; c. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; e. Perum Perhutani; f. dinas provinsi; g. pemerintah kabupaten/kota; dan/atau h. unit pelaksana teknis sesuai dengan kewenangannya. (2) Tim mengidentifikasi Areal Permukiman termasuk sarana umum dan sarana sosial antara lain jalan, sekolah, puskesmas, dan tempat ibadah. (3) Berdasarkan hasil identifikasi Areal Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim melakukan verifikasi Areal Permukiman di lapangan. (4) Bupati/wali kota menyampaikan data Areal Permukiman yang diverifikasi oleh tim sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa: a. daftar kepala keluarga dan jumlah jiwa; b. fotokopi kartu keluarga; c. fotokopi kartu tanda penduduk dari kepala keluarga; dan d. sejarah keberadaan permukiman. (5) Direktur Jenderal berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi Areal Permukiman di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menyampaikan usulan penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk permukiman kepada Sekretaris Jenderal dengan dilampiri: a. peta kawasan hutan yang diidentifikasi; dan b. jumlah dan nama kepala keluarga.

Pasal 11

(1) Sekretaris Jenderal setelah menerima usulan penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (5) melakukan penelaahan hukum. (2) Berdasarkan penelaahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan konsep Keputusan Menteri tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Permukiman dalam Kawasan Hutan kepada Menteri. (3) Menteri berdasarkan usulan dari Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud ayat (2) menerbitkan Keputusan Menteri tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Permukiman dalam Kawasan Hutan.

Pasal 12

(1) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Permukiman dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Direktur Jenderal menugaskan kepada Kepala Balai untuk melaksanakan tata batas areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala Balai melaporkan hasil pelaksanaan tata batas areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Berita Acara Tata Batas kepada Direktur Jenderal. (3) Berdasarkan laporan hasil tata batas dan Berita Acara Tata Batas dari Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan penetapan batas areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk permukiman dalam kawasan hutan.

Pasal 13

(1) Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk permukiman dalam kawasan hutan berhak: a. berada, menempati, dan mengelola serta melakukan kegiatan pada kawasan hutan yang dipinjam pakai sepanjang berkaitan dengan permukiman; dan b. mendapat pelayanan fasilitas publik dari pemerintah. (2) Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan wajib: a. menyelesaikan tata batas; b. melakukan penanaman pohon dengan jenis unggulan setempat di dalam areal IPPKH sebagai bentuk perlindungan; c. melakukan pemeliharaan batas areal IPPKH; d. melaksanakan perlindungan hutan atas areal IPPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan e. melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan. (3) Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk permukiman dalam kawasan hutan dilarang: a. memindahtangankan/memperjualbelikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada pihak lain; b. menjaminkan/mengagunkan areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada pihak lain; c. mengajukan permohonan titel hak atas areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;dan/atau d. membuat bangunan hunian baru.

Pasal 14

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan diberikan selama digunakan untuk kegiatan permukiman.

Peraturan Menteri Nomor p-65-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYELESAIAN AREAL PERMUKIMAN DALAM KAWASAN HUTAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21