PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-64-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMANFAATAN KAYU DAN/ATAU PENGENAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN YANG MEMPEROLEH KEPUTUSAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN

PERMEN Nomor p-64-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi menjadi bukan Kawasan Hutan atau Kawasan Hutan Produksi Tetap dan/atau Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan menjadi bukan Kawasan Hutan, yang diproses berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan atau PERATURAN PEMERINTAH Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. 2. Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan adalah keputusan yang diterbitkan oleh Menteri mengenai Pelepasan Kawasan Hutan. 3. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disingkat IPK adalah izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin di luar kehutanan dari kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan telah dilepas atau kawasan Hutan Produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan. 4. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 5. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. 6. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin pemanfaatan hasil hutan yang berupa kayu. 7. Timber Cruising adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon (yang direncanakan akan ditebang), pohon inti, pohon yang dilindungi, permudaan, data lapangan lainnya, untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter, tinggi pohon, serta informasi tentang keadaan lapangan/lingkungan, yang dilaksanakan dengan intensitas tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 8. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kehutanan di daerah provinsi. 9. Balai Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat BPHP adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan hutan produksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. 10. Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat BPKH adalah unit pelaksana teknis di bidang pemantapan kawasan hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. 11. Pemegang Izin Usaha Perkebunan adalah pemegang izin perkebunan yang telah memperoleh Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri sesuai PERATURAN PEMERINTAH Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan atau PERATURAN PEMERINTAH Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 13. Direktur Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengelolaan hutan produksi lestari. 14. Kepala Dinas Provinsi adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kehutanan di daerah Provinsi.

BAB III

TATA CARA PEMANFAATAN KAYU DAN PENGENAAN PNBP ATAS PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

Pasal 5

Koreksi

Berdasarkan hasil identifikasi dan telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terhadap hasil hutan kayu yang direncanakan akan ditebang, dilakukan dengan pemberian IPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Koreksi

Berdasarkan hasil identifikasi dan telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terhadap hasil hutan kayu yang telah ditebang, pemegang Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan wajib membayar lunas PNBP hasil hutan kayu pada kegiatan usaha perkebunan.

Pasal 7

(1) Pengenaan PNBP terhadap hasil hutan kayu yang telah ditebang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Dinas Provinsi menugaskan tim yang terdiri dari Dinas Provinsi, BPHP, dan BPKH untuk menentukan taksiran: a. luas bukaan lahan; b. potensi volume kayu pada masing-masing tutupan lahan; dan c. kelompok jenis dan kelompok sortimen volume kayu yang telah ditebang. (2) Penentuan taksiran untuk luas bukaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan hasil penafsiran citra satelit oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atau BPKH. (3) Penentuan taksiran untuk: a. potensi volume kayu pada masing-masing tutupan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan b. kelompok jenis dan kelompok sortimen volume kayu yang telah ditebang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat atau hasil kajian akademis/ilmiah. (4) Dalam hal tidak ada data hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat, taksiran volume kayu yang telah ditebang, merupakan hasil perkalian antara taksiran luas dengan taksiran potensi tegakan. (5) Taksiran potensi tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pendekatan hasil Checking Timber Cruising tertinggi oleh Wasganis PHPL pada areal pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/usaha perkebunan/pinjam pakai kawasan hutan. (6) Hasil Checking Timber Cruising tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan sebagai kayu bulat kelompok jenis meranti/kelompok komersil satu. (7) Hasil penentuan taksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara sebagai dasar perhitungan pembayaran PSDH dan DR ditandatangani oleh tim serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tim menandatangani berita acara.

Pasal 8

(1) Direktur Jenderal dapat melakukan supervisi atas pelaksanaan penentuan taksiran dan perhitungan pembayaran PNBP hasil hutan kayu pada kegiatan usaha perkebunan. (2) Berdasarkan laporan tim, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender Kepala Dinas Provinsi MENETAPKAN Keputusan tagihan PNBP hasil hutan kayu pada kegiatan usaha perkebunan. (3) Dalam hal paling lambat 7 (tujuh) hari kalender Kepala Dinas Provinsi tidak MENETAPKAN Keputusan tagihan PNBP hasil hutan kayu pada kegiatan usaha perkebunan, Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kalender menerbitkan surat tagihan PNBP hasil hutan kayu pada kegiatan usaha perkebunan. (4) Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan berlaku dan melekat sebagai IPK untuk proses pelunasan PNBP hasil hutan kayu pada kegiatan usaha perkebunan. (5) Pemegang Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan wajib melunasi tagihan PNBP hasil hutan kayu pada kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Pengenaan PNBP atas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang Telah Ditebang

Pasal 6

Koreksi

Berdasarkan hasil identifikasi dan telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terhadap hasil hutan kayu yang telah ditebang, pemegang Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan wajib membayar lunas PNBP hasil hutan kayu pada kegiatan usaha perkebunan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pengenaan PNBP terhadap hasil hutan kayu yang telah ditebang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Dinas Provinsi menugaskan tim yang terdiri dari Dinas Provinsi, BPHP, dan BPKH untuk menentukan taksiran: a. luas bukaan lahan; b. potensi volume kayu pada masing-masing tutupan lahan; dan c. kelompok jenis dan kelompok sortimen volume kayu yang telah ditebang. (2) Penentuan taksiran untuk luas bukaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan hasil penafsiran citra satelit oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atau BPKH. (3) Penentuan taksiran untuk: a. potensi volume kayu pada masing-masing tutupan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan b. kelompok jenis dan kelompok sortimen volume kayu yang telah ditebang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat atau hasil kajian akademis/ilmiah. (4) Dalam hal tidak ada data hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat, taksiran volume kayu yang telah ditebang, merupakan hasil perkalian antara taksiran luas dengan taksiran potensi tegakan. (5) Taksiran potensi tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pendekatan hasil Checking Timber Cruising tertinggi oleh Wasganis PHPL pada areal pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/usaha perkebunan/pinjam pakai kawasan hutan. (6) Hasil Checking Timber Cruising tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan sebagai kayu bulat kelompok jenis meranti/kelompok komersil satu. (7) Hasil penentuan taksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara sebagai dasar perhitungan pembayaran PSDH dan DR ditandatangani oleh tim serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tim menandatangani berita acara.

Pasal 8

(1) Direktur Jenderal dapat melakukan supervisi atas pelaksanaan penentuan taksiran dan perhitungan pembayaran PNBP hasil hutan kayu pada kegiatan usaha perkebunan. (2) Berdasarkan laporan tim, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender Kepala Dinas Provinsi MENETAPKAN Keputusan tagihan PNBP hasil hutan kayu pada kegiatan usaha perkebunan. (3) Dalam hal paling lambat 7 (tujuh) hari kalender Kepala Dinas Provinsi tidak MENETAPKAN Keputusan tagihan PNBP hasil hutan kayu pada kegiatan usaha perkebunan, Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kalender menerbitkan surat tagihan PNBP hasil hutan kayu pada kegiatan usaha perkebunan. (4) Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan berlaku dan melekat sebagai IPK untuk proses pelunasan PNBP hasil hutan kayu pada kegiatan usaha perkebunan. (5) Pemegang Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan wajib melunasi tagihan PNBP hasil hutan kayu pada kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor p-64-menlhk-setjen-kum-1-10-2019 Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMANFAATAN KAYU DAN/ATAU PENGENAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN YANG MEMPEROLEH KEPUTUSAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10