PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-63-menlhk-setjen-kum-1-7-2016 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Penimbusan Akhir

PERMEN Nomor p-63-menlhk-setjen-kum-1-7-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Pasal 5

(1) Fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a harus memiliki sistem pelapis yang berurutan, yaitu : a. lapisan dasar; b. lapisan geomembran kedua; c. lapisan untuk sistem pendeteksi kebocoran; d. lapisan tanah penghalang; e. lapisan geomembran pertama; f. lapisan untuk sistem pengumpulan dan pemindahan lindi; dan g. lapisan pelindung selama operasi. (2) Lapisan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lapisan tanah lempung yang dipadatkan ulang dengan ketentuan: a. memiliki konduktivitas hidraulik dengan nilai antara 10-7 cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik) sampai dengan 10-6 cm/detik (sepuluh pangkat minus enam sentimeter per detik); dan b. memiliki ketebalan paling rendah 1 (satu) meter yang terdiri dari lapisan-lapisan tipis dengan ketebalan 15-20 cm (limabelas sampai dengan duapuluh sentimeter). (3) Lapisan geomembran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lapisan yang terbuat dari High Density Polyethylene (HDPE) dengan ketentuan: a. memiliki ketebalan antara 1,5-2,0 mm (satu koma lima sampai dengan dua koma nol milimeter); dan b. harus dirancang agar tahan terhadap semua tekanan selama instalasi, konstruksi, operasi dan penutupan fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 sesuai dengan ketentuan American Society of Testing Materials D4437-08 (2013): Standard Practice for Non Destructive Testing (NDT) for determining the integrating of Seams used in joining flexible polymeric sheet geomembranes, atau metode lain yang setara. (4) Lapisan untuk sistem pendeteksi kebocoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan lapisan geonet yang terbuat dari HDPE dengan ketentuan: a. memiliki transmisivitas planar sama dengan atau lebih besar dari 0,3 cm2/detik (nol koma tiga sentimeter persegi per detik); b. memiliki komponen teratas berupa non woven geotextile yang dilekatkan pada geonet pada proses pembuatannya; dan c. dirancang sedemikian rupa dengan kemiringan tertentu menuju tempat pengumpul, sehingga timbulan lindi akan terkumpul. (5) Lapisan tanah penghalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa: a. tanah liat yang dipadatkan dengan konduktivitas hidraulik 10-7 cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik), dan ketebalan paling rendah 30 cm (tigapuluh sentimeter); atau b. Geosynthetic Clay Liner (GCL) berupa bentonite yang diselubungi oleh lapisan geotextile dengan ketebalan paling rendah 6 mm (enam milimeter). (6) Lapisan geomembran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan lapisan dasar yang terbuat dari HDPE dengan ketentuan: a. ketebalan antara 1,5-2,0 mm (satu koma lima sampai dengan dua koma nol milimeter); dan b. harus dirancang agar tahan terhadap semua tekanan selama instalasi, konstruksi, operasi dan penutupan fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 sesuai dengan ketentuan American Society of Testing Materials D4437-08 (2013): Standard Practice for Non Destructive Testing (NDT) for determining the integrating of Seams used in joining flexible polymeric sheet geomembranes, atau metode lain yang setara. (7) Lapisan untuk Sistem Pengumpulan dan Pemindahan Lindi (SPPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi ketentuan: a. terdiri dari sekurang-kurangnya 30 cm (tigapuluh sentimeter) bahan atau tanah butiran yang memiliki konduktivitas hidraulik paling rendah 10-2 cm/detik (sepuluh pangkat minus dua sentimeter per detik); dan b. dinding penimbusan akhir digunakan geonet sebagai SPPL dengan transmisivitas sama dengan atau lebih besar dari transmisivitas planar 30 cm (tigapuluh sentimeter) bahan atau tanah butiran dengan konduktivitas hidraulik jenuh paling rendah 10-2 cm/detik (sepuluh pangkat minus dua sentimeter per detik). (8) Lapisan pelindung selama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa tanah atau limbah padat dengan ketentuan: a. tidak mengandung material tajam; b. memiliki total konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari total konsentrasi zat pencemar pada kolom B Lampiran I Peraturan Menteri ini, c. memiliki ketebalan paling sedikit 30 cm (tigapuluh sentimeter); d. dirancang untuk mencegah kerusakan komponen pelapisan dasar penimbusan akhir selama penempatan limbah di fasilitas penimbusan akhir; e. dipasang pada dasar penimbusan akhir selama konstruksi awal; dan f. dipasang lapisan pelindung tambahan pada dinding sel selama masa aktif sel penimbusan akhir.

Pasal 8

Koreksi

(1) Fasilitas penimbusan akhir harus memenuhi persyaratan lokasi: a. bebas banjir seratus tahunan; b. permeabilitas tanah; c. merupakan daerah yang secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung; d. tidak merupakan daerah resapan air tanah; dan e. hidrologi permukaan. (2) Permeabilitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. permeabilitas tanah yang diukur sebagai konduktivitas hidraulik paling besar 10-7 cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik), untuk fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas I dan kelas II yang digunakan untuk menimbun Limbah B3 yang diwajibkan ditimbun di fasilitas penimbusan akhir kelas I dan/atau kelas II; b. permeabilitas tanah yang diukur sebagai konduktivitas hidraulik paling besar 10-5 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik), untuk fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas III yang digunakan untuk menimbun Limbah B3 yang diwajibkan ditimbun di fasilitas penimbusan akhir kelas III; atau c. permeabilitas tanah yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dilakukan rekayasa teknologi sehingga mencapai permeabilitas tanah yang diukur sebagai konduktivitas hidraulik paling besar 10-5 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik), untuk fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 kelas III yang digunakan untuk menimbun Limbah B3 dari sumber spesifik khusus. (3) Daerah yang secara geologis aman, stabil, dan tidak rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan daerah tidak berpotensi bencana alam, antara lain: a. longsoran; b. bahaya gunung api; c. gempa bumi; d. sesar; e. sink hole; f. amblesan (land subsidence); g. tsunami; dan/atau h. mud volcano. (4) Daerah yang tidak merupakan daerah resapan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan daerah yang bukan: a. daerah resapan (recharge) bagi air tanah; dan b. daerah yang di bawahnya terdapat lapisan pembawa akuifer tertekan (confined aquifer) atau jarak terdekat akuifer tersebut dengan bagian dasar fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 paling sedikit 4 (empat) meter apabila terdapat lapisan pembawa air tanah. (5) Persyaratan hidrologi permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas: a. lokasi fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 yang dimiliki oleh Penimbun Limbah B3 meliputi: 1. bukan merupakan daerah genangan air; 2. memiliki jarak paling sedikit 500 m (limaratus meter) dari aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, danau, dan/atau waduk untuk irigasi pertanian dan/atau air bersih; dan 3. memiliki jarak paling sedikit 2.500 m (duaribu limaratus meter) dari garis pantai. b. lokasi fasilitas penimbusan akhir Limbah B3 yang dimiliki oleh Penghasil Limbah B3 meliputi: 1. bukan merupakan daerah genangan air; 2. memiliki jarak paling sedikit 200 m (duaratus meter) dari aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, danau, dan/atau waduk untuk irigasi pertanian dan/atau air bersih atau memiliki jarak paling sedikit 100 m (seratus meter) dari aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, danau, dan/atau waduk untuk irigasi pertanian dan/atau air bersih untuk Penimbunan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus dan menggunakan fasilitas penimbusan akhir kelas I atau kelas II; dan 3. memiliki jarak paling sedikit 200 m (duaratus meter) dari garis pantai atau memiliki jarak paling sedikit 150 m (seratus limapuluh meter) dari garis pantai untuk Penimbunan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus dan menggunakan fasilitas penimbusan akhir kelas I atau kelas II.

Pasal 17

Koreksi

(1) Pengelolaan air lindi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan terhadap air lindi yang bersumber dari: a. air yang merembes melalui Limbah B3 ke dasar fasilitas penimbusan akhir; b. air yang berkontak dengan Limbah B3 dan mengalir di permukaan Limbah B3 ke dasar tumpukan Limbah B3 di fasilitas penimbusan akhir; c. air limbah yang berkontak dengan Limbah B3 di lokasi fasilitas penimbusan akhir; dan/atau d. air limbah yang terdapat pada sistem pendeteksi kebocoran. (2) Pengelolaan air lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan antara lain: a. membangun saluran drainase limpasan air permukaan yang terpisah dengan saluran air lindi di sekeliling fasilitas penimbusan akhir; b. air lindi yang terkumpul di fasilitas penimbusan akhir dan berkontak dengan limbah B3 harus dipindahkan ke tempat penampungan air lindi; dan c. air lindi dalam lapisan pengumpulan lindi dan lapisan pendeteksi kebocoran harus dipindahkan ke tempat penampungan air lindi melalui sistem pengumpulan dan pemindahan lindi. (3) Tempat penampungan air lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. tangki; atau b. kolam. (4) Tangki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan: a. berupa tangki tertutup; dan b. dilengkapi tanggul di sekeliling tangki dengan kapasitas paling sedikit 110% (seratus sepuluh persen) dari volume tangki; (5) Kolam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi ketentuan: a. berupa kolam tertutup; dan b. memiliki kontruksi beton atau bahan kontruksi yang kedap air; dan c. memiliki kapasitas tampung air lindi yang timbul selama 1 (satu) minggu pada curah hujan paling tinggi. (6) Air lindi yang ditampung di tempat penampungan air lindi sebelum dibuang ke media lingkungan wajib memenuhi baku mutu air lindi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Pemenuhan baku mutu air lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan hasil uji di laboratorium yang terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dilaporkan kepada Menteri.

Peraturan Menteri Nomor p-63-menlhk-setjen-kum-1-7-2016 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Penimbusan Akhir

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31