PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-61-menlhk-setjen-kum-1-11-2017 Tahun 2017 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan dan Gubernur Papua

PERMEN Nomor p-61-menlhk-setjen-kum-1-11-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 2. Restorasi Gambut adalah upaya pemulihan untuk menjadikan fungsi ekosistem gambut atau bagiannya berfungsi kembali seperti semula. 3. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang penggunaannya dilakukan oleh pemerintah daerah penerima atau dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang penggunaannya dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota penerima, untuk melaksanakan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi atau tugas dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam kerangka tugas pembantuan. 4. Tim Restorasi Gambut Daerah yang selanjutnya disingkat TRGD adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk mendukung dan melancarkan tugas BRG. 5. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 6. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja K/L adalah dokumen perencanaan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Badan Restorasi Gambut dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 9. Kepala Satker Perangkat Daerah adalah pimpinan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. 12. Badan Restorasi Gambut adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah PRESIDEN dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN melalui Menteri mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua. 13. Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala Satker Perangkat Daerah atau pejabat dengan eselonering satu tingkat di bawah Kepala Satker Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari anggaran tugas pembantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB IV

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Tugas Pembantuan kegiatan restorasi gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Kepala Satker perangkat daerah provinsi sebagai KPA. (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Gubernur.

Pasal 9

Koreksi

(1) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak terikat periode tahun anggaran. (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan kegiatan dan pejabat yang ditetapkan sebagai KPA pada saat pergantian periode tahun anggaran, maka penetapan KPA tahun anggaran yang lalu masih berlaku.

Pasal 10

(1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas dan wewenang: a. MENETAPKAN pejabat pembuat komitmen; b. MENETAPKAN pejabat penandatanganan surat perintah membayar; c. MENETAPKAN pejabat pengadaan barang/jasa; d. MENETAPKAN panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran; e. MENETAPKAN rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana; f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara; g. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara; h. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran; i. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan j. menyusun laporan keuangan. (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA wajib menyusun laporan dan mengelola barang milik negara yang diperoleh dari tugas pembantuan kegiatan restorasi gambut.

Pasal 11

(1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan Tugas Pembantuan kegiatan restorasi gambut. (2) Tanggung jawab pelaksanaan fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 12

(1) Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan kegiatan restorasi gambut KPA dapat melakukan revisi anggaran. (2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Penanggung jawab Program Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan setelah berkoordinasi dengan Kepala BRG. (3) Tata cara pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Kepala Satker Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan merekomendasikan Bendahara Pengeluaran selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri. (2) Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan kegiatan restorasi gambut ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

(1) KPA melakukan pembukaan rekening untuk mengelola dana tugas pembantuan kegiatan restorasi gambut. (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk satu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. (3) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bendahara Umum Negara di Daerah dan dilaporkan kepada Penanggung jawab Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kepala BRG.

Pasal 16

Penggunaan rekening Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara di Daerah dan Penanggung jawab Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Kepala BRG.

BAB Kesatu

Pelaksana Tugas Pembantuan

Pasal 8

Koreksi

(1) Tugas Pembantuan kegiatan restorasi gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Kepala Satker perangkat daerah provinsi sebagai KPA. (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Gubernur.

Pasal 9

Koreksi

(1) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak terikat periode tahun anggaran. (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan kegiatan dan pejabat yang ditetapkan sebagai KPA pada saat pergantian periode tahun anggaran, maka penetapan KPA tahun anggaran yang lalu masih berlaku.

Pasal 10

(1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas dan wewenang: a. MENETAPKAN pejabat pembuat komitmen; b. MENETAPKAN pejabat penandatanganan surat perintah membayar; c. MENETAPKAN pejabat pengadaan barang/jasa; d. MENETAPKAN panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran; e. MENETAPKAN rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana; f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara; g. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara; h. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran; i. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan j. menyusun laporan keuangan. (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA wajib menyusun laporan dan mengelola barang milik negara yang diperoleh dari tugas pembantuan kegiatan restorasi gambut.

Pasal 11

(1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan Tugas Pembantuan kegiatan restorasi gambut. (2) Tanggung jawab pelaksanaan fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 12

(1) Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan kegiatan restorasi gambut KPA dapat melakukan revisi anggaran. (2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Penanggung jawab Program Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan setelah berkoordinasi dengan Kepala BRG. (3) Tata cara pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Kepala Satker Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan merekomendasikan Bendahara Pengeluaran selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri. (2) Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan kegiatan restorasi gambut ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24