PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-55-menlhk-setjen-kum-1-11-2017 Tahun 2017 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

PERMEN Nomor p-55-menlhk-setjen-kum-1-11-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil. 2. Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Penyesuaian (Inpassing) adalah proses pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu. 4. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. 5. Standar Kompetensi adalah rumusan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 6. Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan tugas dan/atau fungsi jabatan. 7. Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Kompetensi Inti adalah kompetensi teknis yang terdiri dari kumpulan unit kompetensi yang harus/wajib dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan pada tingkat/jenjang tertentu. 9. Kompetensi Pilihan adalah kompetensi teknis yang terdiri dari kumpulan unit kompetensi yang memerlukan kekhususan/spesialisasi dalam pelaksanaan pekerjaannya dan bersifat pilihan. 10. Pengemasan Kompetensi Jabatan adalah pengelompokan unit Kompetensi Inti dan pilihan yang harus dikuasai sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki. 11. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun nonteknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu. 12. Materi Uji adalah instrumen untuk menggali kompetensi berupa panduan penilaian portofolio, panduan wawancara, panduan demonstrasi, panduan simulasi, panduan uji lisan, dan naskah uji tulis. 13. Sertifikat Kompetensi adalah surat keterangan telah memenuhi standar kompetensi tertentu yang ditandatangani oleh ketua lembaga sertifikasi. 14. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Lembaga Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan memiliki wewenang untuk melakukan uji kompetensi terhadap aparatur lingkungan hidup dan kehutanan. 16. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri adalah lembaga sertifikasi yang diatur dan ditetapkan melalui peraturan atau keputusan gubernur untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi aparatur pemerintahan daerah. 17. Kaji Ulang Standar Kompetensi adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka perbaikan dan pengembangan berkelanjutan terhadap standar kompetensi agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan. 18. Kepala Badan adalah kepala badan yang mengurusi uji kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan. 19. Direktorat Jenderal adalah unit organisasi Eselon I pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengurusi pejabat fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

Koreksi

(1) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagai dasar dilakukan pengemasan kompetensi disesuaikan dengan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup tingkat keahlian. (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup tingkat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ahli pertama; b. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ahli muda; dan c. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ahli madya.

Pasal 5

(1) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, digunakan sebagai: a. pedoman dalam penyusunan materi Uji Kompetensi untuk pengangkatan pertama, alih tugas, Penyesuaian (Inpassing) pegawai negeri sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; b. pedoman dalam penyusunan kurikulum berbasis Kompetensi; dan c. pedoman dalam pembinaan dan peningkatan kinerja Pengawas Lingkungan Hidup. (2) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kompetensi Manajerial; dan b. Kompetensi Teknis.

Pasal 6

(1) Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi: a. integritas; b. kemampuan menghadapi perubahan; c. perencanaan yang terorganisasi; d. kerjasama; e. kepemimpinan; f. berpikir analitis; g. kemampuan berkomunikasi; h. membangun relasi; dan i. tanggap terhadap pengaruh budaya. (2) Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap jenjang jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Standar Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi: a. Kompetensi Inti; dan b. Kompetensi Pilihan. (2) Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dimiliki oleh Pengawas Lingkungan Hidup sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki. (3) Kompetensi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih sesuai dengan minat dan keahliannya berdasarkan jenjang jabatan yang akan diduduki dengan ketentuan: a. paling sedikit 3 (tiga) unit Kompetensi Pilihan untuk pegawai negeri sipil atau calon pejabat fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ahli pertama; atau b. paling sedikit 4 (empat) unit Kompetensi Pilihan untuk pegawai negeri sipil atau pejabat fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang akan menduduki atau naik jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ahli muda atau madya. (4) Standar Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 8

Koreksi

(1) Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup meliputi: a. pegawai negeri sipil yang akan diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; b. pegawai negeri sipil dari jabatan lain yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; atau c. pejabat fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang akan naik jabatan fungsional setingkat lebih tinggi. (2) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari: a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan b. Organisasi perangkat daerah tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

(1) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, harus melaksanakan kegiatan yang dipersyaratkan pada standar kompetensi teknis sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki. (2) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c harus: a. memiliki angka kredit minimal 50% (lima puluh per seratus) dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan di atasnya; dan b. melakukan kegiatan yang dipersyaratkan pada Standar Kompetensi teknis sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), peserta Uji Kompetensi harus memenuhi persyaratan lain untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1) Calon peserta Uji Kompetensi yang berasal dari unit kerja pusat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diusulkan oleh pimpinan unit kerja calon peserta kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. (2) Sekretaris Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi terhadap usulan calon peserta Uji Kompetensi. (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai dasar penetapan calon peserta uji kompetensi. (4) Penetapan calon peserta uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Badan cq. Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk dilakukan Uji Kompetensi.

Pasal 11

(1) Calon peserta Uji Kompetensi yang berasal dari organisasi perangkat daerah tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mengajukan usulan kepada pimpinan unit kerja calon peserta. (2) Usulan calon peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ahli pertama dan muda dilakukan verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta uji kompetensi oleh pimpinan unit kerja. (3) Usulan calon peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ahli madya dilakukan verifikasi oleh pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk ditetapkan sebagai peserta Uji Kompetensi. (4) Penetapan peserta Uji Kompetensi oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pimpinan unit kerja.

Pasal 12

Peserta Uji Kompetensi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) diusulkan oleh pimpinan unit kerja kepada Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi serta Sekretaris Direktorat Jenderal untuk dilakukan uji kompetensi.

Pasal 13

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Pengawas Lingkungan Hidup dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada setiap jenjang jabatan.

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan Uji Kompetensi Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan pada: a. lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; atau b. lingkup organisasi perangkat daerah tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. (2) Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. (3) Pelaksanaan Uji Kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan: a. lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh Lembaga Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan b. lingkup organisasi perangkat daerah tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri. (4) Dalam hal lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b belum terbentuk, penyelenggaraan Uji Kompetensi dapat dilakukan oleh instansi lingkungan hidup daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bekerja sama dengan Lembaga Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan Uji Kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan oleh asesor kompetensi yang memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku dan dibantu oleh tenaga ahli di bidang pengawasan lingkungan hidup. (2) Asesor kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun materi uji; b. melakukan uji; dan c. mengolah dan merekomendasikan hasil uji. (3) Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode: a. verifikasi portofolio; b. tes tertulis; c. tes lisan; d. wawancara; dan/atau e. simulasi/demonstrasi.

Pasal 16

(1) Peserta yang dinyatakan kompeten pada Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang akan diduduki diberikan Sertifikat Kompetensi. (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua lembaga sertifikasi yang melakukan Uji Kompetensi terhadap Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. (3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga ) tahun.

Pasal 17

(1) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada peserta yang lulus Uji Kompetensi dengan salinan disampaikan kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi atau Instansi Kepegawaian Daerah. (2) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kelengkapan persyaratan pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup atau kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup setingkat lebih tinggi.

Pasal 18

(1) Peserta yang dinyatakan belum kompeten, diberikan kesempatan untuk mengulang Uji Kompetensi sesuai dengan unit kompetensi yang dinyatakan belum kompeten paling banyak 1 (satu) kali pada periode Uji Kompetensi berikutnya. (2) Peserta yang telah mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebanyak 2 (dua) kali pada jenjang jabatan yang sama dan dinyatakan belum kompeten maka hanya dapat mengikuti kembali uji Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebanyak 1 (satu) kali dengan rekomendasi Sekretaris Direktorat Jenderal atau pimpinan unit kerja pada pemerintah daerah.

BAB Ketiga

Mekanisme Uji Kompetensi

Pasal 10

Koreksi

(1) Calon peserta Uji Kompetensi yang berasal dari unit kerja pusat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diusulkan oleh pimpinan unit kerja calon peserta kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. (2) Sekretaris Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi terhadap usulan calon peserta Uji Kompetensi. (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai dasar penetapan calon peserta uji kompetensi. (4) Penetapan calon peserta uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Badan cq. Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk dilakukan Uji Kompetensi.

Pasal 11

(1) Calon peserta Uji Kompetensi yang berasal dari organisasi perangkat daerah tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mengajukan usulan kepada pimpinan unit kerja calon peserta. (2) Usulan calon peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ahli pertama dan muda dilakukan verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta uji kompetensi oleh pimpinan unit kerja. (3) Usulan calon peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ahli madya dilakukan verifikasi oleh pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk ditetapkan sebagai peserta Uji Kompetensi. (4) Penetapan peserta Uji Kompetensi oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pimpinan unit kerja.

Pasal 12

Peserta Uji Kompetensi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) diusulkan oleh pimpinan unit kerja kepada Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi serta Sekretaris Direktorat Jenderal untuk dilakukan uji kompetensi.

BAB Keempat

Penyelenggaraan Uji Kompetensi

Pasal 13

Koreksi

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Pengawas Lingkungan Hidup dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada setiap jenjang jabatan.

Pasal 14

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Uji Kompetensi Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan pada: a. lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; atau b. lingkup organisasi perangkat daerah tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. (2) Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. (3) Pelaksanaan Uji Kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan: a. lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh Lembaga Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan b. lingkup organisasi perangkat daerah tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri. (4) Dalam hal lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b belum terbentuk, penyelenggaraan Uji Kompetensi dapat dilakukan oleh instansi lingkungan hidup daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bekerja sama dengan Lembaga Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan Uji Kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan oleh asesor kompetensi yang memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku dan dibantu oleh tenaga ahli di bidang pengawasan lingkungan hidup. (2) Asesor kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun materi uji; b. melakukan uji; dan c. mengolah dan merekomendasikan hasil uji. (3) Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode: a. verifikasi portofolio; b. tes tertulis; c. tes lisan; d. wawancara; dan/atau e. simulasi/demonstrasi.

Peraturan Menteri Nomor p-55-menlhk-setjen-kum-1-11-2017 Tahun 2017 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21