PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-51-menlhk-setjen-kum-1-9-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.56/MENHUT-II/2008 TENTANG TATA CARA PENENTUAN LUAS AREAL TERGANGGU DAN AREAL REKLAMASI DAN REVEGETASI UNTUK PERHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENGGUNAANKAWASAN HUTAN

PERMEN Nomor p-51-menlhk-setjen-kum-1-9-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 9 dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.84/MENHUT-II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1445) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Verifikasi dilakukan untuk menilai kepatuhan pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. ketepatan dan kebenaran perhitungan luas L1, L2, dan L3 dengan desk analysis atau dengan pengukuran luas dari data pendukung yang tersedia atau dengan cara pengukuran di lapangan. b. kebenaran atas jumlah pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan terhadap perhitungan luas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c. ketepatan waktu pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap seluruh area izin pinjam pakai kawasan hutan atau seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan. (4) Pelaksanaan verifikasi pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Tim yang diketuai dari unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan dengan anggota terdiri dari unsur: a. untuk bidang pertambangan meliputi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Balai Pengelolaan Hutan Produksi, Dinas Provinsi yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan, dan/atau Dinas Provinsi yang membidangi pertambangan; dan b. untuk bidang di luar pertambangan meliputi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Balai Pengelolaan Hutan Produksi, Dinas Provinsi yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan. (5) Pelaksanaan verifikasi pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali, dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo terhadap setiap pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang masih berlaku. (6) Hasil pelaksanaan verifikasi pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dengan tembusan instansi terkait. (7) Dalam hal hasil verifikasi menyatakan terdapat kekeliruan dalam penentuan kategori L1, L2, L3 dan atau kekeliruan dalam perhitungan pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sehingga berakibat terdapat kelebihan pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, maka pemegang izin pinjam pakai kawasan atau pemegang perjanjian pinjam pakai kawasan hutan dapat mengajukan kelebihan pembayaran untuk diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang pada periode berikutnya. (8) Dalam hal terjadi pengakhiran kegiatan izin pinjam pakai kawasan atau perjanjian pinjam pakai kawasan hutan, pemegang izin pinjam pakai kawasan atau pemegang perjanjian pinjam pakai kawasan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan. (9) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa: a. Formulir PNBP-1, Formulir PNBP-2, dan Formulir PNBP-3; b. Bukti Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak; c. Fotocopy Nomor Transaksi Penerimaan Negara; d. Peta rencana penggunaan; e. Peta realisasi penggunaan; f. Citra resolusi sangat tinggi; g. Rencana kerja dan anggaran biaya; h. Laporan penggunaan kawasan hutan. (10) Ketentuan lebih lanjut tentang Petunjuk Teknis Verifikasi diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.

Pasal I

Pasal 9

Pasal I

Pasal 9

Pasal II