PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-5-menlhk-setjen-kum-1-2-2019 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENERAPAN LABEL RAMAH LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA RAMAH LINGKUNGAN HIDUP

PERMEN Nomor p-5-menlhk-setjen-kum-1-2-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kedua

Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup

Pasal 5

Tata cara penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup terdiri atas: a. kriteria persyaratan perolehan Label Ramah Lingkungan Hidup; dan b. mekanisme pemberian Label Ramah Lingkungan Hidup.

Pasal 6

Kriteria persyaratan perolehan Label Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: a. ramah lingkungan hidup yang meliputi seluruh aspek lingkungan hidup sepanjang daur hidup produk; b. keberlanjutan proses produksi; c. keberlanjutan sumber daya alam; dan/atau d. legalitas.

Pasal 7

(1) Kriteria persyaratan perolehan Label Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas: a. pemilihan bahan baku; b. pemilihan bahan penunjang yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya; c. pemilihan jenis energi untuk produksi; d. proses pembuatan produk; dan/atau e. pemanfaatan dan pasca pemanfaatan produk. (2) Pemilihan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mempertimbangkan: a. aspek legalitas; b. kandungan bahan baku yang berasal dari dalam negeri; dan c. kandungan bahan yang bersifat dapat dipakai ulang, atau dapat didaur ulang atau mudah terurai secara alamiah. (3) Pemilihan bahan baku untuk kandungan bahan baku yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan untuk Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup yang belum diproduksi di dalam negeri.

Pasal 8

(1) Kriteria keberlanjutan proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas: a. pemilihan teknologi tepat guna; b. penggunaan sumber daya air; c. pemilihan bahan baku; d. pemilihan energi; e. pemilihan proses produksi; f. pengelolaan limbah; dan g. emisi Gas Rumah Kaca (GRK). (2) Pemilihan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan: a. efisiensi penggunaan sumber daya alam; b. pemilihan alat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan; c. pemenuhan baku mutu lingkungan; dan d. pemenuhan persyaratan izin lingkungan dan kehutanan.

Pasal 9

Kriteria keberlanjutan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas: a. efisiensi penggunaan sumberdaya air; b. efisiensi penggunaan sumberdaya energi; dan c. efisiensi penggunaan bahan/material sebagai bahan baku dan/atau bahan penunjang.

Pasal 10

Kriteria legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi: a. pemenuhan persyaratan izin lingkungan dan kehutanan; b. pemenuhan persyaratan izin dalam pengambilan bahan baku; c. pemenuhan persyaratan izin usaha pemanfaatan; dan d. pemenuhan persyaratan asal usul sumber bahan baku atau sistem pelacakan/Chain of Custody (CoC).

Pasal 11

Kriteria Label Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 diterapkan terhadap barang dan jasa: a. berbasis penggunaan energi; b. berbahan baku atau berbasis sumber daya alam; dan c. berbahan daur ulang.

BAB 1

Kriteria Persyaratan Perolehan Label Ramah Lingkungan Hidup

Pasal 6

Kriteria persyaratan perolehan Label Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: a. ramah lingkungan hidup yang meliputi seluruh aspek lingkungan hidup sepanjang daur hidup produk; b. keberlanjutan proses produksi; c. keberlanjutan sumber daya alam; dan/atau d. legalitas.

Pasal 7

(1) Kriteria persyaratan perolehan Label Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas: a. pemilihan bahan baku; b. pemilihan bahan penunjang yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya; c. pemilihan jenis energi untuk produksi; d. proses pembuatan produk; dan/atau e. pemanfaatan dan pasca pemanfaatan produk. (2) Pemilihan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mempertimbangkan: a. aspek legalitas; b. kandungan bahan baku yang berasal dari dalam negeri; dan c. kandungan bahan yang bersifat dapat dipakai ulang, atau dapat didaur ulang atau mudah terurai secara alamiah. (3) Pemilihan bahan baku untuk kandungan bahan baku yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan untuk Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup yang belum diproduksi di dalam negeri.

Pasal 8

(1) Kriteria keberlanjutan proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas: a. pemilihan teknologi tepat guna; b. penggunaan sumber daya air; c. pemilihan bahan baku; d. pemilihan energi; e. pemilihan proses produksi; f. pengelolaan limbah; dan g. emisi Gas Rumah Kaca (GRK). (2) Pemilihan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan: a. efisiensi penggunaan sumber daya alam; b. pemilihan alat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan; c. pemenuhan baku mutu lingkungan; dan d. pemenuhan persyaratan izin lingkungan dan kehutanan.

Pasal 9

Kriteria keberlanjutan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas: a. efisiensi penggunaan sumberdaya air; b. efisiensi penggunaan sumberdaya energi; dan c. efisiensi penggunaan bahan/material sebagai bahan baku dan/atau bahan penunjang.

Pasal 10

Kriteria legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi: a. pemenuhan persyaratan izin lingkungan dan kehutanan; b. pemenuhan persyaratan izin dalam pengambilan bahan baku; c. pemenuhan persyaratan izin usaha pemanfaatan; dan d. pemenuhan persyaratan asal usul sumber bahan baku atau sistem pelacakan/Chain of Custody (CoC).

Pasal 11

Kriteria Label Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 diterapkan terhadap barang dan jasa: a. berbasis penggunaan energi; b. berbahan baku atau berbasis sumber daya alam; dan c. berbahan daur ulang.

Pasal 12

(1) Pemenuhan persyaratan terhadap kriteria Label Ramah Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui Skema Sertifikasi. (2) Dalam hal Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia lembaga sertifikasi maka dilakukan dengan skema verifikasi. (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai Label Ramah Lingkungan Hidup.

Pasal 13

Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memuat: a. ruang lingkup yang mencakup jenis barang dan/atau jasa ramah lingkungan hidup; b. persyaratan evaluasi barang dan/atau jasa ramah lingkungan hidup yang mencakup kriteria yang menjadi acuan evaluasi; c. informasi untuk pembuktian kesesuaian; d. informasi pemenuhan persyaratan yang antara lain melalui asesmen, inspeksi dan pengujian; e. informasi lembaga sertifikasi atau lembaga verifikasi; f. pemberian tanda pemenuhan persyaratan; dan g. pemantauan penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup.

BAB III

PENERAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA RAMAH LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 18

(1) Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup meliputi: a. barang; b. teknologi; c. jasa konsultasi; dan d. jasa lainnya. (2) Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup pada pasar lokal dan pemasok lokal.

Pasal 19

(1) Barang dan jasa yang telah memperoleh Label Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan menteri/kepala lembaga kepada Menteri dalam bentuk daftar barang dan jasa yang telah memperoleh Label Ramah Lingkungan Hidup. (2) Daftar Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (3) Daftar Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Barang dan jasa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi.

Pasal 20

Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilakukan: a. penambahan daftar Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan/atau b. evaluasi Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 22

(1) Penetapan daftar Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan penambahan daftar dan evaluasi Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga yang membidangi usaha dan/atau kegiatan. (2) Penambahan daftar dan evaluasi Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 23

(1) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Menteri membentuk tim teknis Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup. (2) Tim teknis Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perwakilan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang membidangi usaha dan atau kegiatan; b. perwakilan lembaga yang bertanggung jawab di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; c. perwakilan lembaga yang bertanggung jawab di bidang pengkajian dan penerapan teknologi; dan d. perwakilan lembaga yang bertanggung jawab di bidang pengawasan persaingan usaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan keanggotaan tim teknis ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Penetapan Daftar Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup

Pasal 19

(1) Barang dan jasa yang telah memperoleh Label Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan menteri/kepala lembaga kepada Menteri dalam bentuk daftar barang dan jasa yang telah memperoleh Label Ramah Lingkungan Hidup. (2) Daftar Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (3) Daftar Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Barang dan jasa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi.

Pasal 20

Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilakukan: a. penambahan daftar Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan/atau b. evaluasi Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 22

(1) Penetapan daftar Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan penambahan daftar dan evaluasi Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga yang membidangi usaha dan/atau kegiatan. (2) Penambahan daftar dan evaluasi Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 23

(1) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Menteri membentuk tim teknis Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup. (2) Tim teknis Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perwakilan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang membidangi usaha dan atau kegiatan; b. perwakilan lembaga yang bertanggung jawab di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; c. perwakilan lembaga yang bertanggung jawab di bidang pengkajian dan penerapan teknologi; dan d. perwakilan lembaga yang bertanggung jawab di bidang pengawasan persaingan usaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan keanggotaan tim teknis ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.