Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutanproduksi Lest…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Online (SI-PUHH Online) adalah sistem untuk pelayanan kegiatan penatausahaan hasil hutan kayu secara online bagi UM IUPHHK-HA. 2. Sistem Informasi Produksi Hutan Alam Online (SIPHAO), adalah sistem untuk memantau realisasi Kegiatan Penebangan, Kegiatan Pembinaan Hutan dan Kegiatan Kelola Sosial pada IUPHHK-HA. 3. Aplikasi Pelaporan Kinerja IUPHHK-HA (e-Monev Kinerja), adalah sistem untuk memantau kinerja UM IUPHHK-HA, meliputi kegiatan Tata Batas, PAK, ITSP, Pembukaan Wilayah Hutan, Pemanenan, Pembinaan Hutan, Perliundungan/Pengamanan, Ganis PHPL, Peralatan, Litbang, Kelola Sosial, Kelola Lingkungan dan Pemanfaatan/Pemasaran, pelaksanaan multi system silvikultur, penyerapan tenaga kerja dan investasi. 4. SIMPONI adalah Sistem Informasi Penerimaan Negara Online yang dikelola oleh Direktrorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. 5. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dimaksudkan untuk menjaga agar kebijakan self assessment tersebut dapat berjalan secara optimal, sehingga kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemegang izin dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 3

Koreksi

Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) bertujuan untuk lebih menjamin pengamanan pungutan Negara terhadap hasil hutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. Obyek dan Waktu Pemberlakuan Sistem Informasi PHPL. b. Materi Muatan Sistem Informasi PHPL. c. Pengelola dan Akses Pengguna Sistem Informasi PHPL.

Pasal 5

Koreksi

Obyek SI PHPL pada prinsipnya akan diterapkan pada perizinan lingkup Direktorat Jenderal PHPL, yaitu: a. IUPHHK-HA; b. IUPHHK-HTI; c. IUPHH-RE; d. IUPHH-BK; e IUIPHHK; dan f. IPK.

Pasal 6

Koreksi

(1) Penerapan SI PHPL pada IUPHHK-HA sebagaimana maksud dalam Pasal 5 huruf a diberlakukan per-tanggal 1 Januari 2016. (2) Penerapan SI PHPL pada IUPHHK-HTI IUPHH-RE IUPHH-BK IUIPHHK dan IPK sebagaimana maksud pada Pasal 5 huruf b sampai huruf f diberlakukan per-tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 7

Koreksi

Materi Muatan SI PHPL yaitu: a. Input Data meliputi: Perizinan, Rencana Kerja, Produksi, Peredaran dan Iuran Kehutanan; b. Proses Internal meliputi evaluasi kebenaran jenis, volume, Jumlah batang hasil hutan dari jenis dokumen Rencana Kerja, Produksi, Peredaran; c. Proses Eksternal meliputi evaluasi kebenaran pembayaran iuran kehutanan oleh wajib bayar dalam kaitannya dengan produksi dan iuran kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf b; d. Output meliputi Informasi Internal Berjenjang, Informasi Publik, Pengawasan dan Pengendalian PHPL.

Pasal 8

(1) Input data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan oleh pemilik kayu bulat untuk input data Perizinan, Rencana Kerja, Produksi, Peredaran sedangkan input data Iuran Kehutanan dilakukan oleh Wajib Bayar. (2) Proses Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dimaksudkan untuk Evaluasi kebenaran jenis, volume, Jumlah batang hasil hutan dari jenis dokumen Rencana Kerja, Produksi, Peredaran dan Iuran Kehutanan yang dilakukan secara berjenjang masing-masing oleh Dinas Kabupaten, Dinas Provinsi dan Direktorat Jenderal PHPL. (3) Proses Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dimaksudkan untuk Evaluasi kebenaran pembayaran Iuran Kehutanan yang dilakukan secara berjenjang masing-masing oleh Dinas Kabupaten, Dinas Provinsi dan Direktorat Jenderal PHPL.

Pasal 9

(1) Dalam rangka Proses Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka akan diintegrasikan Sistem Infrmasi yang telah ada selama ini (SIPHAO, SI-PUHH, e-Monev) menjadi Sistem Informasi PHPL Proses Internal. (2) Dalam rangka Proses eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), maka akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi PHPL Proses Internal dalam ayat (1) dengan SIMPONI yang berada dibawa pengelolaan Kementerian Keuangan.

Pasal 10

Koreksi

Pengelolaan Sistem Informasi PHPL dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal PHPL dengan dibantu oleh seluruh Direktorat terkait lingkup Direktorat Jenderal PHPL.

Pasal 11

Koreksi

Sistem Informasi PHPL dapat diakses oleh Pemegang Izin, Dinas Provinsi, Direktorat Jenderal PHPL dan Publik secara proporsional.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHH-RE, IUPHH-BK, IUIPHHK, IPK dan Instansi Pemerintah Dinas Provinsi, Direktorat Jenderal PHPL agar melakukan persiapan sedini mungkin dalam rangka penerapan Sitem Informasi PHPL. (2) Penjabaran lebih lanjut tentang Sistem Informasi PHPL akan dituangkan dalam Rancangan Sistem Informasi PHPL yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal PHPL. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal PHPL.

Pasal 13

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2015 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY

Peraturan Menteri Nomor p-45-menlhk-setjen-2015 Tahun 2015 tentang INTEGRASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN HUTANPRODUKSI LESTARI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13