PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-44-menlhk-setjen-2015 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN, DANA REBOISASI, PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN, GANTI RUGI TEGAKAN DAN IURAN IZIN USAHA PEMAMANFAATAN HUTAN

PERMEN Nomor p-44-menlhk-setjen-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan. 4. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfataan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu. 5. Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disebut PNT adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada Negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas /Areal Penggunaan Lain yang telah dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahan milik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel, dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 6. Ganti Rugi Tegakan yang selanjutnya disingkat GRT adalah pungutan yang sebagai pengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukuman pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 7. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut akan diterbitkan. 8. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. 9. Hutan Hak/Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. 10. Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya. 11. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. 12. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. 13. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. 14. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. 15. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas, dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan. 16. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan hayati beserta produk turunannya yang dipungut dari hutan negara. 17. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu (IUPHHK/BK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu (IUPHHK/BK) pada areal hutan yang telah ditetapkan. 18. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu. 19. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi, dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku. 20. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. 21. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil. 22. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPHHBK- HT adalah izin usaha yarg diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil. 23. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu. 24. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, dan tanaman obat-obatan untuk jangka waktu dan volume tertentu. 25. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. 26. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disingkat SIMPONI adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pemantauan data PNBP. 27. Wajib Bayar yang selanjutnya disebut WB adalah orang pribadi, badan, pemegang izin dan atau pihak lain yang mempunyai kewajiban untuk membayar PSDH, DR, PNT dan atau GRT kepada Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 28. Daftar Kayu Bulat yang selanjutnya disebut DKB adalah dokumen yang memuat identitas kayu bulat. 29. Laporan Hasil Cruising yang selanjutnya disebut LHC adalah hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan timber cruising pada petak kerja tebangan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan taksiran volume kayu. 30. Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disingkat LHP adalah dokumen yang memuat realisasi seluruh hasil penebangan pohon pada petak/blok yang ditetapkan. 31. Laporan Produksi yang selanjutnya disingkat LP adalah dokumen tentang realisasi seluruh hasil pemanenan berupa hasil hutan bukan kayu atau pemanenan kayu hasil penanaman (KHP). 32. Survey Potensi adalah merupakan metode perhitungan statistik dalam menduga volume hasil hutan kayu pada luasan tertentu dengan melakukan perhitungan/pencacahan pohon dalam sampling. 33. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan WB. 34. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan Nomor Tranksaksi Penerimaan Negara dan Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran. 35. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. 36. Dinas Provinsi adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi. 37. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 2

Koreksi

(1) Subjek PSDH meliputi dan atau wajib dikenakan kepada: a. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan atau Bukan Kayu pada Hutan Alam; b. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan atau Bukan Kayu pada Hutan Tanaman; Pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan atau Bukan Kayu dari Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman; c. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam; d. Pemegang Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa; e. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat; f. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi melalui penjualan tegakan; g. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan atau Bukan Kayu pada Hutan Kemasyarakatan; h. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; i. Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Bukan Kayu bagi pemanfaatan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan atau Hutan Negara yang dicadangkan untuk keperluan pembangunan di luar sektor kehutanan; dan j. pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan mempunyai kewajiban untuk membayar PSDH kepada Pemerintah. (2) Pemegang Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikenakan PSDH dalam hal Pemegang Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa mengajukan IUPHHK-HA dalam Hutan Desa.

Pasal 3

(1) Hasil hutan sebagai objek yang dikenakan PSDH, meliputi: a. hasil hutan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang berasal dari hutan negara; b. hasil hutan bukan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang berasal dari hutan negara; c. hasil hutan kayu atau bukan kayu yang tumbuh secara alami sebelum diterbitkan alas titel pada hutan negara yang telah berubah status menjadi bukan hutan negara; d. hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada areal hutan negara yang diperuntukkan bagi keperluan pembangunan diluar sektor kehutanan; e. hasil hutan kayu yang berasal dari penjualan tegakan; f. hasil hutan kayu yang berasal dari ganti rugi tegakan; g. hasil hutan kayu dan atau bukan kayu dari hasil lelang temuan/sitaan/ rampasan; h. hasil hutan kayu dan atau bukan kayu yang berasal dari hutan kemasyarakatan; dan i. hasil hutan kayu dan atau bukan kayu yang berasal dari hutan desa. (2) Pengenaan PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi: a. hasil hutan kayu dan atau bukan kayu yang berasal dari Hutan Adat yang dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat dan tidak diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. hasil hutan kayu dan atau bukan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. hasil hutan yang berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat yang tumbuh setelah terbitnya alas titel; dan d. hasil hutan kayu dan atau bukan kayu yang dipergunakan untuk bantuan korban bencana alam.

Pasal 4

(1) Subjek DR meliputi dan atau wajib dikenakan kepada: a. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam pada Hutan Negara; b. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman yang melakukan kegiatan penyiapan lahan Hutan Tanaman dari Hutan Alam pada Hutan Negara; c. Pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam pada Hutan Negara; d. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam; e. Pemegang Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa; f. pemenang lelang kayu temuan atau sitaan atau rampasan; g. pembeli hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan pada wilayah tertentu pada hutan produksi yang dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan; h. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; i. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi melalui penjualan tegakan; j. Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu bagi pemanfaatan Hutan Negara yang diubah statusnya menjadi bukan Hutan Negara dan atau dicadangkan untuk keperluan pembangunan di luar sektor kehutanan; dan k. pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan mempunyai kewajiban untuk membayar DR kepada Pemerintah. (2) Pemegang Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikenakan DR dalam hal Pemegang Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa mengajukan IUPHHK-HA dalam Hutan Desa. (3) Pemenang lelang kayu temuan, sitaan atau rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dikenakan DR, dalam hal berdasarkan Putusan Pengadilan, kayu temuan, sitaan, atau rampasan dipergunakan untuk kebutuhan publik, fasilitas umum, atau bantuan sosial.

Pasal 5

(1) Hasil hutan kayu alam sebagai objek yang dikenakan DR, meliputi: a. hasil hutan kayu pada hutan alam yang berasal dari hutan negara; b. hasil hutan kayu yang tumbuh secara alami sebelum diterbitkan alas titel pada Hutan Negara yang telah berubah status menjadi bukan Hutan Negara; c. hasil hutan kayu alam yang berasal dari penjualan tegakan; d. hasil hutan kayu alam yang berasal dari ganti rugi tegakan; e. hasil hutan kayu alam dari hasil lelang temuan atau sitaan atau rampasan; dan f. hasil hutan kayu alam yang berasal dari IUPHHK-HD. (2) Pengenaan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi: a. hasil hutan kayu tanaman pada kawasan Hutan Negara; b. hasil hutan yang berasal dari Hutan Sdat yang dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat dan tidak diperdagangkan; c. hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan; d. hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat yang tumbuh setelah terbitnya alas titel; dan e. hasil hutan kayu yang diperuntukkan bagi bantuan terhadap korban bencana alam. (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi. (4) Alas titel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah alas titel yang diakui oleh Kementerian yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang agraria dan tata ruang.

Pasal 6

(1) Subjek PNT meliputi dan atau wajib dikenakan kepada: a. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman yang melakukan kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan Hutan Tanaman dari Hutan Alam pada Hutan Negara; b. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; c. Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu bagi pemanfaatan Hutan Negara yang diubah statusnya menjadi bukan Hutan Negara dan atau dicadangkan untuk keperluan pembangunan di luar sektor kehutanan; d. IUPHHK-HA yang melakukan sistem silvikultur lebih dari satu sistem yang mengubah Hutan Alam menjadi Hutan Tanaman dengan jenis cepat tumbuh; e. pemegang alas titel dari perubahan status Hutan Negara menjadi bukan Hutan Negara yang masih terdapat hasil hutan kayu yang tumbuh secara alami; f. pihak lain yang sesuai ketentuan dengan peraturan perundang- undangan mempunyai kewajiban untuk membayar PNT kepada Pemerintah. (2) Pengenaan PNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi: a. hasil hutan kayu tanaman pada kawasan Hutan Negara; b. hasil hutan yang berasal dari Hutan Adat yang dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat dan tidak diperdagangkan; c. hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan; d. hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat; e. hasil hutan kayu yang diperuntukkan bagi bantuan terhadap korban bencana alam. (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi. (4) Alas titel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah alas titel yang diakui oleh Kementerian yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang agraria dan tata ruang.

Pasal 7

(1) Hasil hutan kayu alam sebagai objek yang dikenakan PNT, meliputi: a. hasil hutan kayu alam yang berasal dari penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman; b. hasil hutan kayu alam untuk pembuatan jalur pada multi silvikultur IUPHHK-HA yang mengubah Hutan Alam menjadi Hutan Tanaman dengan jenis cepat tumbuh; c. hasil hutan kayu alam yang berasal dari areal Izin Pemanfaatan Kayu; d. hasil hutan kayu alam yang berasal dari areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; e. hasil hutan kayu yang tumbuh secara alami sebelum diterbitkan alas titel pada Hutan Negara; dan f. hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi. (2) Pengenaan PNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi: a. hasil hutan kayu tanaman pada kawasan Hutan Negara; b. hasil hutan yang berasal dari Hutan Adat yang dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat dan tidak diperdagangkan; c. hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan; d. hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat yang tumbuh setelah terbitnya alas titel; dan e. hasil hutan kayu yang diperuntukkan bagi bantuan terhadap korban bencana alam.

Pasal 8

GRT wajib dikenakan kepada badan usaha dan/atau perorangan yang melakukan tindak pidana bidang kehutanan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan tegakan hutan.

Pasal 9

IIUPH wajib dikenakan kepada pemohon IUPHHK-HA, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman dengan Sistem Permudaan Buatan (THPB), IUPHH-BK, Izin Pemanfaatan Kawasan berupa Silvopastural system dan Silvofishery system, IUPHHK-RE, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, dan IUPHHK-HD.

BAB Kesatu

Provisi Sumber Daya Hutan

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

BAB Kedua

Dana Reboisasi

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

BAB Ketiga

Penggantian Nilai Tegakan

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

BAB III

TATA CARA PENGENAAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Pengenaan PSDH atas hasil hutan kayu pada hutan alam dan tanaman didasarkan pada LHP/LP. (2) Pengenaan PSDH atas hasil hutan bukan kayu didasarkan pada LP. (3) Pengenaan PSDH atas hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan didasarkan pada LHP. (4) Pengenaan PSDH terhadap hasil hutan kayu dan atau bukan kayu hasil lelang atas hasil hutan kayu dan atau bukan kayu temuan, sitaan atau rampasan didasarkan atas risalah lelang. (5) Pemenang lelang atas hasil hutan kayu dan atau bukan kayu temuan, sitaan atau rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan PSDH, apabila berdasarkan putusan pengadilan kayu temuan, sitaan atau rampasan dipergunakan untuk kebutuhan publik, fasilitas umum, atau bantuan sosial.

Pasal 11

(1) Dalam hal pembuatan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat dan ayat (3), tidak dilakukan karena: a. fisik kayu sulit untuk dilacak balak; b. kayu sudah hilang; dan/atau c. kayu ditimbun tanah; pengenaan PSDH didasarkan pada Laporan Hasil Cruising (LHC). (2) Dalam hal dokumen LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, pengenaan PSDH didasarkan pada hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat.

Pasal 12

Pengenaan besarnya PSDH yang terutang dihitung berdasarkan: a. tarif dikalikan harga patokan dikalikan jumlah satuan/volume hasil hutan kayu dari LHP/LHC/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat; b. dalam hal kayu temuan atau sitaan atau rampasan berbentuk kayu olahan, maka perhitungannya adalah tarif dikalikan harga patokan dikalikan 2 (dua) kali volume kayu olahan; c. tarif dikalikan harga patokan dikalikan jumlah satuan/volume/berat hasil hutan bukan kayu dari LP.

Pasal 13

(1) Pengenaan DR atas hasil hutan kayu pada hutan alam didasarkan pada LHP. (2) Pengenaan DR atas hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan didasarkan pada LHP. (3) Pengenaan DR terhadap hasil hutan kayu hasil lelang atas kayu temuan, sitaan atau rampasan didasarkan atas risalah lelang. (4) Pemenang lelang atas hasil hutan kayu temuan, sitaan atau rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan DR, apabila berdasarkan putusan pengadilan, kayu temuan, sitaan atau rampasan dipergunakan kebutuhan publik, fasilitas umum, atau bantuan sosial.

Pasal 14

(1) Dalam hal pembuatan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat dan (2) sudah tidak dilakukan karena: a. fisik kayu sulit untuk dilacak balak; b. kayu sudah hilang; dan/atau c. kayu ditimbun tanah; pengenaan DR didasarkan pada Laporan Hasil Cruising (LHC). (2) Dalam hal dokumen LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, pengenaan DR didasarkan pada hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat.

Pasal 15

Pengenaan besarnya DR yang terutang dihitung berdasarkan : a. tarif dikalikan jumlah satuan atau volume hasil hutan kayu dari LHP/LHC/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat; b. dalam hal kayu temuan atau sitaan atau rampasan berbentuk kayu olahan, maka perhitungannya adalah tarif dikalikan 2 (dua) kali volume kayu olahan.

Pasal 16

Pengenaan PNT atas hasil hutan: a. kayu alam; dan/atau b. kayu yang tumbuh secara alami sebelum diterbitkan alas titel pada hutan negara yang telah berubah status menjadi bukan hutan negara, didasarkan pada LHP.

Pasal 17

(1) Dalam hal pembuatan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mengalami kendala dalam keadaan tertentu yang disebabkan oleh: a. pemanfaatan kayu bukan menjadi tujuan usaha/keterbatasan dasar usaha, pengenaan PNT dapat didasarkan pada Daftar Kayu Bulat (DKB); b. fisik kayu sulit untuk dilacak balak/kayu sudah hilang/ditimbun tanah, pengenaan PNT dapat didasarkan pada Laporan Hasil Cruising (LHC). (2) Dalam hal dokumen LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak ada, maka pengenaan PNT dapat didasarkan pada hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat.

Pasal 18

Pengenaan besarnya PNT yang terutang dihitung berdasarkan tarif dikalikan harga patokan PNT dikalikan jumlah satuan/volume hasil hutan kayu dari LHP/LHC/DKB/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat.

Pasal 19

Pengenaan GRT atas hasil hutan kayu alam didasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Potensi Kayu yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Setiap pemohon IUPH wajib membayar IIUPH sebagai salah satu syarat diterbitkannya IUPH. (2) Besarnya IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Working Area (WA) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perhitungan besarnya IIUPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) WB membayar IIUPH berdasarkan surat pengenaan IIUPH yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor p-44-menlhk-setjen-2015 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN, DANA REBOISASI, PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN, GANTI RUGI TEGAKAN DAN IURAN IZIN USAHA PEMAMANFAATAN HUTAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB Kelima

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

BAB Kelima

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB IX

Pasal 32

BAB XII

Pasal 33

Pasal 34