PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-43-menlhk-setjen-set-1-8-2019 Tahun 2019 tentang MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-43-menlhk-setjen-set-1-8-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Anggaran adalah sejumlah biaya yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan tugas umum pemerintahan yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 3. Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut RENJA Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode 1 (satu) tahun. 4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut RKA Kementerian adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam 1 (satu) tahun Anggaran. 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan yang berusaha menghimpun seluruh perencanaan dan penganggaran sebagai satu kesatuan yang utuh. 6. Pagu Indikatif adalah perkiraan jumlah maksimum Anggaran yang diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap program sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan. 7. Pagu Anggaran adalah batas maksimum Anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap program sebagai hasil pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA terhadap kebijakan umum dan prioritas Anggaran. 8. Alokasi Anggaran adalah batas maksimum Anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap program sebagai hasil pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 10. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah serta bersifat non fisik. 11. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan oleh gubernur/wali kota/bupati untuk membiayai kegiatan fisik dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada yang menugaskan. 12. Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu. 13. Mitra adalah Kementerian/Lembaga yang membidangi perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 15. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB II

PENYUSUNAN RKA KEMENTERIAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Tahapan Penyusunan RKA Kementerian meliputi: a. penyusunan RENJA Kementerian; b. penyusunan RKA Kementerian; dan c. penyusunan DIPA. (2) Penyusunan RKA Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum koordinasi. (3) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai media penyusunan RKA Kementerian melalui: a. rapat koordinasi tingkat provinsi; b. rapat koordinasi tingkat regional; c. rapat koordinasi tingkat pusat; d. pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA; e. pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; f. rapat Konsultasi dan Koordinasi nasional perencanaan Anggaran; g. Rapat Koordinasi Teknis; dan h. pembahasan internal Kementerian.

Pasal 4

(1) Rapat koordinasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan forum rapat kedinasan yang membahas perencanaan kegiatan dan Anggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tingkat provinsi. (2) Rapat koordinasi tingkat regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan forum rapat kedinasan yang membahas perencanaan kegiatan dan Anggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dari hasil rapat koordinasi tingkat provinsi. (3) Rapat koordinasi tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c merupakan forum rapat kedinasan untuk menyelaraskan Rencana Strategis, RKP, dan RENJA Kementerian dengan hasil rapat koordinasi tingkat regional. (4) Pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d merupakan forum kedinasan yang membahas usulan RKA Kementerian lingkup program. (5) Pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e merupakan forum rapat kedinasan yang membahas RKA Kementerian dan rancangan DIPA. (6) Rapat Konsultasi dan Koordinasi Nasional Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f merupakan forum rapat kedinasan untuk membahas pelaksanaan kegiatan tahun berjalan lingkup pusat dan daerah serta menyusun rancangan RKA Kementerian. (7) Rapat Koordinasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g merupakan forum rapat kedinasan untuk membahas pelaksanaan kegiatan tahun berjalan dan menyiapkan rancangan RKA Kementerian kegiatan teknis yang diusulkan oleh unit Eselon I lingkup Kementerian. (8) Pembahasan internal Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h merupakan forum rapat kedinasan yang dilaksanakan untuk membahas, meneliti, mereviu, dan menelaah rancangan RKA Kementerian.

Pasal 5

(1) Rapat koordinasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilaksanakan di triwulan IV pada 2 (dua) tahun sebelum dilaksanakannya kegiatan Anggaran (T-2) paling lambat bulan Desember. (2) Pelaksanaan rapat koordinasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh dinas provinsi yang membidangi urusan pemerintah bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan. (3) Rapat koordinasi tingkat provinsi membahas perencanaan kegiatan dan Anggaran pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat provinsi. (4) Keluaran dari rapat koordinasi tingkat provinsi berupa perencanaan kegiatan dan Anggaran pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat provinsi dengan lokus yang jelas.

Pasal 6

(1) Rapat koordinasi tingkat regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilaksanakan di triwulan IV pada 2 (dua) tahun sebelum dilaksanakannya kegiatan Anggaran (T-2) paling lambat bulan Desember. (2) Pelaksanaan rapat koordinasi tingkat regional dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian. (3) Rapat koordinasi tingkat regional membahas perencanaan kegiatan dan Anggaran pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat regional. (4) Keluaran dari rapat koordinasi tingkat regional berupa perencanaan kegiatan dan Anggaran pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat regional.

Pasal 7

(1) Rapat koordinasi tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilaksanakan di triwulan I pada tahun sebelum dilaksanakannya kegiatan Anggaran (T-1) paling lambat bulan Februari. (2) Pelaksanaan rapat koordinasi tingkat pusat dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian. (3) Rapat Koordinasi tingkat Pusat membahas penyelarasan Rencana Strategis, RKP, dan RENJA Kementerian dengan perencanaan kegiatan dan Anggaran pembangunan hasil rapat koordinasi tingkat regional. (4) Keluaran dari rapat koordinasi tingkat pusat berupa RKA pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat Nasional.

Pasal 8

(1) Pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dilaksanakan sesuai jadwal pembahasan yang ditetapkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. (2) Pelaksanaan pembahasan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian bersama Sekretariat Komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. (3) Materi yang dibahas merupakan rancangan RKA Kementerian pada tingkatan program. (4) Keluaran dari pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA merupakan persetujuan atas usulan RKA Kementerian pada tingkatan program.

Pasal 9

(1) Pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dilaksanakan sesuai jadwal yang disepakati bersama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian. (2) Pelaksanaan pembahasan dikoordinasikan oleh unit Kerja Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian. (3) Materi yang dibahas dalam Forum Pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan usulan RKA Kementerian dan Rancangan DIPA Kementerian pada tingkatan Program, Kegiatan, dan Output. (4) Keluaran forum pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan Rencana Anggaran Per Satuan Kerja unit Eselon I lingkup Kementerian.

Pasal 10

(1) Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Nasional Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dilaksanakan setelah diterimanya alokasi pagu Kementerian dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2) Pelaksanaan Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Nasional dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian. (3) Peserta Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Nasional merupakan para pejabat di lingkungan Kementerian yang menangani perencanaan dan Anggaran, Unit Pelaksana Teknis. Dinas Provinsi yang membidangi urusan pemerintah bidang kehutanan serta Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan pemerintah bidang lingkungan hidup. (4) Materi yang dibahas dalam forum Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Nasional merupakan penilaian pelaksanaan perencanaan kegiatan dan Anggaran Kementerian tahun berjalan dan rancangan RKA Kementerian Tahun Anggaran berikutnya. (5) Keluaran forum Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Nasional merupakan rancangan RKA Kementerian dan rancangan DIPA lingkup Kementerian.

Pasal 11

(1) Rapat Koordinasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g dilaksanakan setelah dilaksanakan Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Nasional. (2) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis dikoordinasikan oleh penanggung jawab rencana dan Anggaran pada masing-masing unit Eselon I bersama Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian. (3) Peserta Rapat Koordinasi Teknis merupakan para pejabat di lingkungan unit Eselon I yang bersangkutan berikut Unit Pelaksana Teknisnya, Dinas Provinsi yang membidangi urusan pemerintah bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan pemerintah bidang lingkungan hidup. (4) Materi yang dibahas dalam forum Rapat Koordinasi Teknis merupakan pelaksanaan RKA Kementerian unit Eselon I tahun berjalan dan rancangan RKA Kementerian Tahun Anggaran berikutnya. (5) Keluaran forum Rapat Koordinasi Teknis merupakan rancangan RKA Kementerian Satuan Kerja dan rancangan DIPA lingkup unit Eselon I.

Pasal 12

(1) Pembahasan internal Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h dilaksanakan setelah diterimanya alokasi pagu Kementerian dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2) Pembahasan internal Kementerian terdiri atas: a. penelitian RKA Kementerian; b. reviu RKA Kementerian; dan c. revisi RKA Kementerian. (3) Pembahasan internal Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian. (4) Pembahasan internal Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Jenderal Kementerian. (5) Pembahasan internal Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dilaporkan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Jenderal Kementerian. (6) Materi yang dibahas dalam pembahasan internal Kementerian merupakan tingkatan Program, Kegiatan, Output, Komponen, Subkomponen, dan detail dengan Pagu Anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. (7) Keluaran dari pembahasan internal Kementerian berupa rancangan RKA Kementerian.

Peraturan Menteri Nomor p-43-menlhk-setjen-set-1-8-2019 Tahun 2019 tentang MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16