PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-42-menlhk-setjen-kum-1-8-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 TENTANG TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN BATAS KAWASAN HUTAN UNTUK SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA

PERMEN Nomor p-42-menlhk-setjen-kum-1-8-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 738), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pasal 13

Koreksi

(1) Permohonan Pelepasan HPK tidak produktif diajukan kepada Menteri oleh: a. menteri/kepala lembaga dalam hal merupakan program/kegiatan kementerian/lembaga; b. gubernur dalam hal lokasi berada pada lintas daerah kabupaten/kota; c. bupati/wali kota dalam hal lokasi berada satu wilayah daerah kabupaten/kota; d. pimpinan organisasi masyarakat yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan dan kelompok masyarakat (tani); atau e. perseorangan (secara selektif pada tingkat analisis/telaahan administrasi). (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Keputusan Pencadangan HPK tidak produktif dan peta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4). (3) Permohonan Pelepasan HPK tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan: a. surat permohonan tertulis dari pemohon; b. peta areal yang dimohon berada di dalam peta pencadangan HPK tidak produktif dengan skala minimal 1:50.000 dalam format cetak dan shapefile; dan c. proposal rencana dan program pemanfaatan. (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, wajib memuat: a. identitas pemohon selaku penanggung jawab; b. daftar subyek penerima TORA yang dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. program pemanfaatan HPK tidak produktif, antara lain: 1. Program pembangunan nasional dan daerah/ pengembangan wilayah terpadu; 2. pertanian tanaman pangan; 3. kebun rakyat; 4. perikanan; 5. peternakan; dan/atau 6. fasilitas pendukung budidaya pertanian; d. perencanaan pemanfaatan dan penggunaan HPK tidak produktif meliputi: 1. rencana kegiatan /program pembangunan dari kelompok masyarakat dalam satu cluster pembangunan bernilai ekonomi masyarakat dan pertumbuhan wilayah; 2. penguatan kapasitas kelembagaan para Anggota Kelompok; 3. kebutuhan dan rencana fasilitasi pasar/ hilirisasi; 4. kebutuhan dan rencana pembangunan dan penguatan dukungan infrastruktur dasar; 5. rencana penggunaan teknologi tepat guna; dan 6. kebutuhan fasilitasi permodalan dan rencana pemupukan modal; e. keterpaduan program pembangunan antar sektor/instansi sesuai dengan rencana pembangunan daerah; dan f. rencana pengendalian dampak lingkungan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan Pelepasan HPK tidak produktif untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor p-42-menlhk-setjen-kum-1-8-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 TENTANG TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN BATAS KAWASAN HUTAN UNTUK SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA

Pasal I

Pasal 7

Pasal I

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 32

Pasal II