PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-38-menlhk-setjen-kum-1-7-2019 Tahun 2019 tentang JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

PERMEN Nomor p-38-menlhk-setjen-kum-1-7-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 2. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. 3. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan. 4. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi 5. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. 8. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 10. Direktur Jenderal adalah pejabat setingkat eselon I yang bertanggung jawab di bidang Amdal.

BAB II

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL

Pasal 3

Koreksi

(1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. (2) Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. (3) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. (4) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diizinkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (5) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang: a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung; dan/atau b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut. (6) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Pemrakarsa meminta arahan dari instansi lingkungan hidup pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah. (7) Berdasarkan pertimbangan ilmiah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), instansi lingkungan hidup pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya menelaah dan memberikan arahan kepada Pemrakarsa berupa: a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan lindung; atau b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mempengaruhi fungsi kawasan lindung. (8) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

BAB III

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIKECUALIKAN WAJIB MEMILIKI AMDAL

Pasal 5

Koreksi

(1) Kewajiban memiliki Amdal dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi yang memenuhi kriteria: a. dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah; dan b. dilakukan bukan untuk tujuan komersial. (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL, SPPL atau persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan: a. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi yang tidak diikuti dengan aktivitas perubahan bentang alam yang menimbulkan dampak penting; b. penelitian dan pengembangan non komersial di bidang ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung; c. yang menunjang/mendukung pelestarian kawasan lindung; d. yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; e. yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan/atau f. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mempengaruhi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat. (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL, SPPL atau persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal jika: a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang yang telah dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada Kawasan Lindung yang memiliki perencanaan pengelolaan dan/atau penataan ruang kawasan lindung detail yang dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. rencana Usaha dan/atau Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (land swap); atau d. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana. (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal dan UKL-UPL. (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memiliki RKL-RPL rinci sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 9

(1) Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup di kawasan yang tidak dibebani izin, tidak wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL. (2) Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang tidak memerlukan izin Usaha dan/atau Kegiatan dan dilakukan dengan memanfaatkan bahan yang alami; b. kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan bahan alami; c. kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau d. kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang tidak diketahui sumber dan pelaku pencemaran dan/atau kerusakan. (3) Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup di kawasan yang dibebani izin, wajib dilingkup di dalam dokumen Amdal, UKL-UPL atau SPPL rencana Usaha dan/atau Kegiatan utamanya.

Pasal 10

(1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dapat dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal setelah mendapatkan penetapan pengecualian wajib Amdal dari instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung. (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. (3) Mekanisme pengecualian kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohonan pengecualian kewajiban memiliki Amdal kepada instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung. (4) Tata cara permohonan pengecualian wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini, yang berbatasan langsung atau berada dalam Kawasan Lindung sebagaimana pada Pasal 3 ayat (3) huruf b dapat dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal setelah mendapatkan penetapan pengecualian kewajiban memiliki Amdal dari Menteri. (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL. (3) Mekanisme pengecualian wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme penambahan dan pengurangan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.

BAB IV

PROSES PENAPISAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL

Pasal 12

Koreksi

Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemrakarsa melakukan proses penapisan secara mandiri dan/atau berdasarkan arahan dari instansi lingkungan hidup sesuai kewenangannya.

Pasal 13

Koreksi

Proses penapisan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan tahapan: a. pemrakarsa mengisi informasi awal atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan format ringkasan informasi awal yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. berdasarkan informasi awal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemrakarsa menentukan kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan; c. dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan, pemrakarsa menentukan: 1. rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL; 2. pendekatan studi Amdal untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal, dan 3. kewenangan penilaian Amdal, pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL. d. penentuan rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1, mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan e. penentuan rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1, mengacu pada daftar jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki UKL- UPL atau SPPL yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

(1) Dalam hal pemrakarsa membutuhkan arahan hasil penapisan dari instansi lingkungan hidup, pemrakarsa menyampaikan hasil penapisan mandiri kepada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya. (2) Hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi lingkungan hidup pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya memberikan arahan mengenai: a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL; b. pendekatan studi Amdal dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal; dan c. kewenangan penilaian Amdal, pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL.

Pasal 15

Proses penapisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 tercantum di dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL

Pasal 16

Koreksi

(1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang: a. memiliki skala/besaran lebih kecil daripada yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau b. tidak tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, tetapi mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal oleh Menteri. (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Menteri, oleh: a. menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian; b. gubernur; c. bupati/wali kota; dan/atau d. masyarakat. (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi: a. identitas pengusul; b. deskripsi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan beserta skala/besarannya; c. status dan kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan d. analisis dampak lingkungan yang akan terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan lingkungan hidup dan alasan ilmiah bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut berdampak penting terhadap lingkungan dan dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal. (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Menteri melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3). (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan Direktur Jenderal. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangan: a. alasan ilmiah bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut berdampak penting terhadap lingkungan; b. daya dukung dan/atau daya tampung lingkungan hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; c. tipologi ekosistem setempat yang diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan d. teknologi pengelolaan dampak lingkungan hidup. (4) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan: a. usulan dapat diterima, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, kepada Menteri; atau b. usulan tidak dapat diterima, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi penolakan penetapan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.

Pasal 18

Menteri berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam 17 ayat (4): a. MENETAPKAN rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib memiliki Amdal; atau b. menolak usulan penetapan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib memiliki Amdal.

Pasal 19

Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan atau penolakan penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 20

(1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat ditetapkan menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib Amdal oleh Menteri. (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Menteri, oleh: a. menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian; b. gubernur; c. bupati/wali kota; dan/atau d. masyarakat. (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi: a. identitas pengusul; b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan beserta skala/besarannya; c. status dan kondisi lingkungan di dalam dan disekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan d. analisis dampak lingkungan yang akan terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan lingkungan hidup dan alasan ilmiahnya bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut tidak berdampak penting terhadap lingkungan dan dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal.

Pasal 21

(1) Menteri melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3). (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan Direktur Jenderal (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangan aspek: a. dampak lingkungan hidup dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan dapat ditanggulangi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. daya dukung dan/atau daya tampung lingkungan hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan c. berdasarkan pertimbangan ilmiah bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan dampak penting. (5) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan: a. usulan dapat diterima, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, kepada Menteri; atau b. usulan tidak dapat diterima, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi penetapan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, kepada Menteri.

Pasal 22

(1) Menteri berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5): a. MENETAPKAN keputusan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal; atau b. menolak usulan penetapan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal.

Pasal 23

Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan atau penolakan penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi tidak wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 24

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan kriteria: a. merupakan jenis kegiatan baru yang belum dapat teridentifikasi; b. dilakukan di luar kawasan lindung; dan c. tidak tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, ditetapkan klasifikasinya sebagai rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau tidak wajib memiliki Amdal berdasarkan penetapan oleh Menteri setelah melalui pengkajian dan/atau penilaian.

(1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikelompokkan menjadi: a. kategori A; b. kategori B; atau c. kategori C. (2) Pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Perundang- undangan di bidang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. (3) Pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria antara lain: a. kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan; b. dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap lingkungan hidup; c. sensitifitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau d. kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan. (4) Pengelompokan kategori Amdal dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai panduan awal tim teknis komisi penilai Amdal dalam MENETAPKAN kategori Amdal. (6) Dalam hal: a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan berbatasan langsung dan/atau berada dalam kawasan lindung; b. terdapat hasil perhitungan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, kriteria sebagaimana pada ayat (3) huruf c dan huruf d wajib digunakan oleh tim teknis komisi penilai Amdal dalam penentuan pengelompokan kategori Amdal. (7) Penentuan akhir pengelompokan kategori Amdal dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim teknis komisi penilai Amdal dengan berpedoman kepada: a. kategori Amdal; dan/atau b. metode penentuan kategori Amdal. (8) Metode penentuan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf (b) dilakukan dengan: a. skala nilai; dan/atau b. pertanyaan berjenjang. (9) Penentuan akhir pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dalam berita acara rapat tim teknis kerangka acuan komisi penilai Amdal. (10) Tata cara penentuan pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor p-38-menlhk-setjen-kum-1-7-2019 Tahun 2019 tentang JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27