Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup d…

Pasal 2

Melimpahkan sebagian kewenangan Menteri sebagai Pengguna Anggaran/Barang di provinsi kepada Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang ditunjuk sebagai Koordinator Unit Pelaksana Teknis di Provinsi, untuk melaksanakan sebagian kewenangan Menteri sebagai Pengguna Anggaran/Barang, dalam: 1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Pelaksanaan tugas lain.

Pasal 3

Koreksi

(1) Sebagian kewenangan Menteri sebagai Pengguna Anggaran/Barang di lingkup Satuan Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilimpahkan kepada : 1. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Krueng, Aceh sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Aceh. 2. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Sumatera Utara. 3. Kepala Balai Taman Nasional Siberut sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Sumatera Barat. 4. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, Provinsi Riau sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Riau. 5. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Batanghari sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Jambi. 6. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Ketahun sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Bengkulu. 7. Kepala Balai Penelitian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Sumatera Selatan. 8. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VI Bandar Lampung sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Lampung. 9. Kepala Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi DKI Jakarta. 10. Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon Provinsi Banten sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Banten. 11. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Jawa Tengah. 12. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 13. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, Provinsi Bali sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Bali. 14. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 15. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 16. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kapuas, Provinsi Kalimantan Barat sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Kalimantan Barat. 17. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangkaraya sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Kalimantan Tengah. 18. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Kalimantan Selatan. 19. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Provinsi Kalimantan Timur sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Kalimantan Timur. 20. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Utara sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Sulawesi Utara. 21. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Gorontalo. 22. Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Sulawesi Tengah. 23. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku Provinsi Sulawesi Selatan sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Sulawesi Selatan. 24. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Sulawesi Tenggara. 25. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIV Ambon sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Maluku. 26. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Papua sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Papua. 27. Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Papua Barat. 28. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Kepulauan Riau. 29. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Pangkal Pinang sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Bangka Belitung. 30. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Sulawesi Barat. 31. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Ake Malamo sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Maluku Utara. (2) Khusus untuk Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, sebagian kewenangan Menteri sebagai Pengguna anggaran/barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada : 1. Untuk Provinsi Jawa Barat: a. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Jawa Barat I meliputi UPT : Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Cimanuk Citanduy, Balai Penelitian Teknologi Agroforestry Ciamis, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten, dan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Kadipaten. b. Kepala Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan Bogor sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Jawa Barat II meliputi UPT: Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan Bogor, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Citarum Ciliwung, Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. 2. Untuk Provinsi Jawa Timur : a. Kepala Balai Besar Konservasi sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/ barang di Provinsi Jawa Timur I meliputi UPT : Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Brantas Sampean. b. Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Jawa Timur II meliputi UPT: Balai Taman Nasional Alas Purwo, Balai Taman Nasional Baluran, dan Balai Taman Nasional Meru Betiri. (3) Terhadap Provinsi yang hanya memiliki 1 (satu) UPT, pelimpahan sebagian kewenangan Menteri sebagai Pengguna anggaran/barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilimpahkan kepada : 1. Provinsi Banten ditunjuk Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon; 2. Provinsi Sulawesi Barat ditunjuk Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa; dan 3. Provinsi Kalimantan Utara ditunjuk Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang. (4) Pelaksanaan Tugas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 adalah : 1. mengkoordinir kegiatan berkaitan dengan tugas pimpinan; dan 2. mengkoordinir kegiatan berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pelimpahan sebagian kewenangan Menteri sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi kepada Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Koordinator, meliputi : a. penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang; b. penetapan Bendahara Penerimaan; c. penetapan Bendahara Pengeluaran; dan, d. penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu. (2) Pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), untuk memberikan pelayanan kegiatan dinas berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (3) Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, untuk selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Koreksi

(1) Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak terikat periode tahun anggaran. (2) Dalam hal terjadi pergantian jabatan, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Kepala Unit Pelaksana Teknis setelah serah terima jabatan, pejabat Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Kepala Satuan Kerja yang baru langsung menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

Pasal 6

Koreksi

(1) Melimpahkan kepada KPA untuk MENETAPKAN Pejabat PPK dan PP-SPM. (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai PPK dan/atau PP-SPM pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan PPK dan/atau PP-SPM tahun yang lalu masih tetap berlaku.

Pasal 7

Koreksi

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang telah di tetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, selanjutnya mempunyai Tugas dan Wewenang untuk : a. menyusun DIPA; b. MENETAPKAN PPK; c. MENETAPKAN PP-SPM; d. mengangkat panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan; e. mengangkat petugas/penanggungjawab pengelolaan keuangan; f. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); g. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana; h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan kegiatan dan rencana penarikan dana Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 8

Koreksi

KPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tanggungjawab sebagai berikut: a. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada PA; b. Pelaksanaan tanggung jawab KPA sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam bentuk kegiatan: 1. mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; 2. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah; 3. menyusun pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan; 4. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; 5. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan; 6. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; dan 7. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Pasal 9

Koreksi

(1) Segala ketentuan yang mengatur mengenai Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, PPK, PP-SPM, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal dokumen anggaran APBN telah disahkan, untuk Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepala satuan kerja mengusulkan penetapan kembali Pejabat Perbendaharaan kepada koordinator UPT.

Pasal 10

Koreksi

Pelimpahan sebagian kewenangan Menteri sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kepada Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Kepala UPT yang ditunjuk sebagai koordinator UPT di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat menganggarkan biaya operasional pelaksanaan tugas lainnya.

Pasal 11

Koreksi

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran/Barang Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang Ditunjuk Selaku Koordinator yang telah diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/MENLHK-II/2015, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang Ditunjuk Selaku Koordinator, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2017 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA