Penghargaan Kalpataru — PERMEN Nomor p-30-menlhk-setjen-kum-1-4-2017 Tahun 2017

Pasal 2

Penyelenggaraan Penghargaan Kalpataru dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan prinsip: a. keterbukaan; b. partisipatif; c. keteladanan; d. edukatif; dan e. akuntabel.

Pasal 3

Koreksi

(1) Prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diwujudkan dengan sikap jujur, rendah hati, adil, serta mau menerima pendapat dan kritik dari orang lain dalam proses pemberian Penghargaan Kalpataru. (2) Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diwujudkan dengan adanya keterlibatan aktif (mental dan emosi) masyarakat terhadap pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalam proses pemberian Penghargaan Kalpataru. (3) Prinsip keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diwujudkan dengan memberikan contoh perilaku yang terpuji dan disenangi dan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. (4) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diwujudkan dengan membangun hubungan atau interaksi di dalam masyarakat yang memuat unsur pengajaran atau pengetahuan tertentu. (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diwujudkan dengan adanya jaminan setiap tahap kegiatan dalam pemberian penghargaan kalpataru dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang menyangkut sumber/inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil/output yang didapatkan.

Pasal 4

Koreksi

Pemberian Penghargaan Kalpataru bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, membuka peluang bagi berkembangnya inovasi dan kreativitas, serta mendorong prakarsa masyarakat, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada individu dan kelompok masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan.

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. 2. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. 3. Kalpataru adalah lambang pohon kehidupan yang reliefnya terpahat di Candi Mendut, Jawa Tengah dan mencerminkan suatu tatanan lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang serta merupakan tatanan yang menggambarkan keserasian hutan, tanah, air, udara, dan makhluk hidup. 4. Penghargaan Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada mereka, baik individu, maupun kelompok, yang dinilai berjasa dalam merintis, mengabdi, menyelamatkan, dan membina Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 5. Perintis Lingkungan adalah individu bukan pegawai negeri atau bukan pejabat negara yang mempelopori upaya luar biasa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan merupakan kegiatan baru di wilayah/kawasan tertentu dan/atau berhasil mengembangkan teknologi lokal yang ramah lingkungan. 6. Pengabdi Lingkungan adalah individu baik petugas lapangan dan/atau pegawai negeri atau aparatur sipil negara yang mendedikasikan hidupnya dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melampaui kewajiban dan tugas pokok profesi dalam jangka waktu lama secara berurutan paling sedikit 5 (lima) tahun. 7. Penyelamat Lingkungan adalah kelompok orang dan/atau lembaga yang menjaga dan/atau memperbaiki penyelamatan fungsi dan tatanan lingkungan hidup atas dasar prakarsa kelompok. 8. Pembina Lingkungan adalah individu/tokoh masyarakat bukan pejabat pemerintah yang melakukan pembinaan untuk membangkitkan kesadaran, prakarsa, dan peran masyarakat guna melestarikan fungsi dan tatanan lingkungan hidup dan/atau berhasil mengimplementasikan temuan teknologi baru yang ramah lingkungan. 9. Inovasi Penghargaan Kalpataru adalah upaya pelibatan masyarakat dalam menentukan individu, kelompok/lembaga masyarakat, pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara dan pengusaha sebagai penerima Penghargaan Kalpataru yang disampaikan melalui media sosial atau surat tertulis kepada Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru. 10. Pendanaan Penghargaan Kalpataru adalah upaya pelibatan masyarakat untuk membiayai kegiatan inovasi dan/atau keberlanjutan dalam replikasi upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilakukan oleh penerima Penghargaan Kalpataru. 11. Replikasi Kalpataru adalah pengembangan kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan oleh penerima Penghargaan Kalpataru di lokasi lainnya yang bukan lokasi awal. 12. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Pasal 2

Koreksi

Penyelenggaraan Penghargaan Kalpataru dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan prinsip: a. keterbukaan; b. partisipatif; c. keteladanan; d. edukatif; dan e. akuntabel.

Pemberian Penghargaan Kalpataru meliputi 4 (empat) kategori, yaitu: a. Perintis Lingkungan; b. Pengabdi Lingkungan; c. Penyelamat Lingkungan; dan d. Pembina Lingkungan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Persyaratan individu untuk mendapatkan Penghargaan Kalpataru sebagai Perintis, Pengabdi, dan Pembina Lingkungan meliputi: a. Warga Negara INDONESIA; b. berkelakuan baik; dan c. pada waktu diusulkan tidak berstatus tersangka dalam proses hukum. (2) Persyaratan Kelompok untuk mendapatkan Penghargaan Kalpataru sebagai Penyelamat Lingkungan yaitu: a. Warga Negara INDONESIA; b. paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang dan berdomisili ditempat yang sama; dan c. pada waktu diusulkan, salah satu atau lebih anggota kelompok tidak berstatus tersangka dalam proses hukum.

Pasal 7

Penerima Penghargaan Kalpataru Kategori Perintis Lingkungan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah melakukan sesuatu usaha dan berhasil merintis pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup dan kehutanan yang luar biasa dan relatif baru bagi daerahnya; dan b. telah merintis kegiatan pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup dan kehutanan yang berdampak positif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

Pasal 8

Penerima Penghargaan Kalpataru Kategori Pengabdi Lingkungan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah mengabdikan diri dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehutanan yang jauh melampaui tugasnya paling sedikit 5 (lima) tahun; dan b. telah mengabdi dalam kegiatan pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup dan kehutanan yang berdampak positif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

Pasal 9

Penerima Penghargaan Kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah berhasil melakukan usaha-usaha pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup dan kehutanan; dan b. telah menyelamatkan fungsi dan tatanan lingkungan hidup dan kehutanan yang berdampak positif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

Pasal 10

Penerima Penghargaan Kalpataru Kategori Pembina Lingkungan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah berhasil membina untuk melestarikan fungsi dan tatanan lingkungan hidup dan kehutanan melalui upaya pencegahan pencemaran tanah, air, dan udara; atau b. telah berhasil melakukan pembinaan untuk pencegahan terhadap kerusakan ekosistem dan atau berhasil melakukan upaya pelestarian keanekaragaman hayati; atau c. telah membina masyarakat untuk pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup dan kehutanan yang berdampak positif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya atau berhasil mengimplementasikan temuan teknologi baru yang ramah lingkungan.

Pasal 5

Koreksi

Pemberian Penghargaan Kalpataru meliputi 4 (empat) kategori, yaitu: a. Perintis Lingkungan; b. Pengabdi Lingkungan; c. Penyelamat Lingkungan; dan d. Pembina Lingkungan.

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Koreksi

(1) Setiap orang, organisasi, instansi, dan/atau pemerintah daerah dapat mengusulkan calon penerima Penghargaan Kalpataru kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10. (3) Pengusulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi Formulir Pengusulan Penghargaan Kalpataru. (4) Pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara manual atau daring/online dengan alamat (www.kalpataru.menlhk.go.id). (5) Formulir Pengusulan Penghargaan Kalpataru tercantum dalam Lampiran I Formulir A dan Formulir B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktur Jenderal membentuk Sekretariat Kalpataru untuk melakukan penapisan usulan calon penerima Penghargaan Kalpataru. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur. (3) Berdasarkan hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kalpataru melaporkan kepada Direktur Jenderal dan Direktur Jenderal menyampaikan kepada Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru.

Pasal 13

Koreksi

(1) Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dibentuk oleh Menteri. (2) Keanggotaan Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru terdiri atas wakil instansi pemerintah, tokoh- tokoh masyarakat, aktivis lingkungan, dan cendekiawan yang memiliki komitmen tinggi dan pemahaman yang luas tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pejabat setingkat Eselon I dari instansi terkait. (3) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru berjumlah ganjil dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas: a. Ketua merangkap Anggota; b. Wakil Ketua merangkap Anggota; c. Sekretaris merangkap Anggota; dan d. Anggota.

Pasal 14

(1) Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diangkat dan ditetapkan untuk 1 (satu) periode dengan masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali. (2) Tata Kerja Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Dalam hal anggota Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru tidak dapat melaksanakan tugasnya, mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau meninggal dunia, maka keanggotaan yang bersangkutan dianggap berhenti dan penggantinya diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 17

Koreksi

(1) Berdasarkan calon nominasi penerima Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7), Direktur atas nama Direktur Jenderal membentuk Tim verifikasi dan validasi. (2) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas verifikasi dan validasi terhadap calon nominasi penerima Penghargaan Kalpataru.

Pasal 18

Koreksi

Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas: a. Pemerintah; b. wartawan lingkungan; c. budayawan; d. pemerhati lingkungan; e. akademisi; dan/atau f. sosiolog.

Pasal 19

Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bekerja berdasarkan kode etik sebagai berikut: a. disiplin; b. tidak memihak; c. profesional; d. tidak menjanjikan memberi, meminta, atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya; e. sopan, berpenampilan pantas dan rapi; f. menjaga rahasia pelaksanaan tugas; dan g. menaati semua ketentuan verifikasi dan validasi.

Pasal 20

Koreksi

(1) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Direktur Jenderal menyampaikan calon nominasi penerima Penghargaan Kalpataru kepada Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru. (2) Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sidang Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk menentukan calon penerima Penghargaan Kalpataru. (3) Berdasarkan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru mengusulkan calon penerima Penghargaan Kalpataru kepada Menteri. (4) Berdasarkan usulan calon penerima penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri MENETAPKAN penerima Penghargaan Kalpataru dengan Keputusan Menteri.

Pasal 21

Koreksi

(1) Nama penerima Penghargaan Kalpataru diumumkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada saat upacara pemberian Penghargaan Kalpataru. (2) Pemberian Penghargaan Kalpataru diselenggarakan setiap tahun pada bulan Juni dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dalam suatu upacara resmi.

Pasal 22

Koreksi

Penerima Penghargaan Kalpataru diberikan hadiah berupa trophy Kalpataru, Piagam Penghargaan dan/atau dapat berupa uang tunai sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Pasal 23

(1) Pada tatanan trophy Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dicantumkan nama penerima Penghargaan Kalpataru. (2) Bentuk trophy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

(1) Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditandatangani oleh Menteri. (2) Bentuk Piagam Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

(1) Nominasi penerima Penghargaan Kalpataru yang tidak ditetapkan sebagai penerima Penghargaan Kalpataru diberikan piagam dan plakat penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri. (2) Bentuk piagam dan plakat penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

(1) Direktur Jenderal melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan penerima Penghargaan Kalpataru kepada masyarakat. (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, dan media massa.

Pasal 27

Direktur Jenderal menyusun database penerima Penghargaan Kalpataru, memfasilitasi pengembangan jejaring dan kemitraan penerima Penghargaan Kalpataru, memfasilitasi replikasi, dan memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kelembagaan penerima Penghargaan Kalpataru.

Pasal 28

Koreksi

(1) Dalam hal penerima Penghargaan Kalpataru menyalahgunakan penghargaan yang diterima, Menteri dapat mencabut Penghargaan Kalpataru dari yang bersangkutan dengan Keputusan Menteri. (2) Dalam hal penerima Penghargaan Kalpataru terbukti memanipulasi data pengusulan Penghargaan Kalpataru, Menteri dapat membatalkan Penghargaan Kalpataru kepada yang bersangkutan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 29

Koreksi

(1) Penerima Penghargaan Kalpataru dapat melakukan replikasi kegiatannya untuk meningkatkan kesadaran, dan memperluas peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerahnya. (2) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan pembinaan penerima Penghargaan Kalpataru dan kegiatan replikasi termasuk sumber pembiayaannya. (3) Kegiatan pemantauan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring/online. (4) Pelaksanaan pemantauan secara daring/online dibantu oleh pendamping, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dinas yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan, masyarakat sipil (Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi dan media/pers/jurnalis) atau perusahaan yang peduli terhadap lingkungan hidup dan kehutanan. (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perusahaan yang tidak sedang dalam proses hukum karena adanya gugatan maupun tuntutan dari pihak lain.

Pasal 30

(1) Pembiayaan dalam fasilitasi kelembagaan dan pelaksanaan replikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan oleh Tim kerja. (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggotanya terdiri atas perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, profesional bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Lembaga Swadaya Masyarakat bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan pemerhati lingkungan. (3) Pembentukan Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dan bersifat ad hoc.

Pasal 31

Sebagai bentuk apresiasi dan untuk membangun motivasi yang berkelanjutan, para penerima Penghargaan Kalpataru dapat diikutsertakan dalam kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik di tingkat daerah kabupaten/kota, daerah provinsi dan maupun pusat.

Pasal 32

Koreksi

(1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. tidak diberikan oleh orang atau lembaga atau perusahaan yang mencalonkan atau memiliki keterkaitan dengan calon penerima Penghargaan Kalpataru; b. pembiayaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban pendanaan dikelola oleh pihak ketiga yang disepakati para pihak yaitu donatur, wakil masyarakat/lembaga masyarakat, dan akademisi; dan c. pembiayaan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperuntukkan bagi kegiatan sosialisasi, jejaring kemitraan penerima Penghargaan Kalpataru dan fasilitasi replikasi serta peningkatan kapasitas dan kelembagaan penerima Penghargaan Kalpataru.

Pasal 33

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.03/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016 tentang Penghargaan Kalpataru (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 284), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2017 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KALPATARU FORMULIR PENGUSULAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NASIONAL KALPATARU TAHUN ……. Harap diisi dan dikirimkan sebelum tanggal 10 Februari kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto-Jakarta 10270 Telp. (021) 5704501-04, Telex 65591 Dephut IA Fax. (021) 5738732 Jakarta 10270, Kotak Pos 6505 Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Pekerjaan/Jabatan : Alamat : Telepon/Fax : E-mail : Dengan ini mengusulkan Saudara/Kelompok Masyarakat/Pimpinan Lembaga/ Badan Hukum yang berikut ini: 1. Nama (individu, nama kelompok/nama lembaga): ………..………………………. Alamat lengkap Jalan : …………………..………………….…………..……………….. RT/RW : …………………..…………………………..…………………… Desa/Kelurahan : ………………………………………..……………..…………… Kecamatan : ……………………………………………………….…………… FORMULIR A Kabupaten/Kota : ……………………………………………………….…………… Provinsi : …………………..……………………..………………………… Telepon/Faksimil : ……………… (jika tidak punya dapat melalui nomor telepon keluarga atau tetangga yang dapat dihubungi) 2. Pekerjaan (jika kelompok, sebut pekerjaan Ketua Kelompok dan pekerjaan anggota secara umum)? ……………………………………………………………..………………………………….. 3. Tanggal lahir/berdirinya kelompok, lembaga (sebut tanggal berdirinya, jika kelompok atau badan hukum)? …………………….……………………………………..……………………………………. 4. Organisasi (jika ada)? …………………………..………………………..…………………………………………… 5. Pendidikan (bagi kelompok atau badan hukum sebutkan pendidikan Ketua Kelompok atau Pimpinan badan hukum)? …………………………………………………………………………………………………. Untuk dipertimbangkan sebagai CALON PENERIMA PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NASIONAL KALPATARU TAHUN………KATEGORI …………………………… (pilih salah satu): 6. Sebutkan jenis kegiatan yang dilakukan calon (terutama dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan terutama dalam upaya pelestarian air, keanekaragaman hayati, pertanian ramah lingkungan, kesehatan lingkungan, energi alternatif. Bandingkan kondisi sekarang dengan keadaan sebelum kegiatan dilakukan): ……………………………………………………….………………………..……………… 7. Uraikan/deskripsikan masing-masing jenis kegiatan mulai proses awal hingga kondisi saat ini (apa saja jenis kegiatan, kapan dilaksanakan, siapa dan dengan siapa, bagaimana dan di mana dilaksanakan, dll.)? ……………………………………………………..………………………….………………. Lokasi Kegiatan (deskripsikan kondisi geografis secara singkat, alamat lokasi berlangsungnya kegiatan, jarak kediaman calon ke lokasi)? …………………………………………………….…………………………………………… 8. Uraian data mengenai ukuran pekerjaan yang dilakukan (misalnya, besar/jumlah, luas, mutu, jenis dan lain-lain)? …………………………..……………………………..……………………………………… Perintis Lingkungan Pengabdi Lingkungan enyelamat Lingkungan Pembina Lingkungan 9. Frekuensi dan intensitas kegiatan: Frekuensi (misalnya berapa hari seminggu)? …..….. kali/hari/bulan/tahun Intensitas (misalnya berapa jam perhari)? .……..…… jam/hari/bulan/tahun 10. Lama kegiatan berlangsung? ……………………..……..…………………… tahun 11. Bagaimana tingkat keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan tersebut (apa saja keberhasilan calon misalnya berhasil menyelamatkan lima sumber mata air, merehabilitasi 100 (seratus) hektar lahan kritis, menangkar 5 (lima) jenis satwa langka, dll.)? ………………………………………………………………………………………………… …………….Uraikan dampak kegiatan terhadap komponen lingkungan fisik/alam dalam hal pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup? (mencegah kegiatan illegal logging, illegal fishing, perambahan hutan, penambangan tanpa izin, pembuangan limbah) …………………………………………………………………….…………………………… 12. Uraikan dampak kegiatan terhadap komponen lingkungan fisik/alam dalam hal penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup? (seperti menindak pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan, menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang berdampak besar dan penting, pengendalian asap dari industri rumah tangga, mengelola limbah domestik (limbah rumah tangga), memanfaatkan limbah domestik atau sampah untuk bahan kerajinan, membuat dan menggunakan pupuk dan pembasmi hama organik menggantikan pupuk sintetis dan obat-obatan) …………………………………………………………….…………………….………..…… 13. Uraikan dampak kegiatan terhadap komponen lingkungan fisik/alam dalam hal pemulihan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup? (misalnya melakukan rehabilitasi lahan kritis, memulihkan kesuburan tanah dengan menerapkan pertanian ramah lingkungan, memulihkan debit dan mutu air dengan merehabilitasi hutan sekitar sumber mata air untuk, menangkar menanam dan merawat pohon, melakukan pencangkokan/transplantasi terumbu karang) …………………………………………………………………….…………………………… 14. Uraikan dampak kegiatan terhadap perekonomian masyarakat (seperti peningkatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penyediaan pangan dan air minum, energi alternatif, penyerapan tenaga kerja dll.): ……………………………………………………………….………………………………… 15. Uraikan dampak kegiatan terhadap aspek sosial budaya masyarakat (terutama edukasi dan komunikasi lingkungan, Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; Memerangi penyebaran malaria dan penyakit menular lainnya; Membangun kemitraan, Pemberdayaan masyarakat/ pengarusutamaan gender, edukasi dan informasi lingkungan, peningkatan pengetahuan lingkungan, kearifan lingkungan, inovasi dan teknologi baru. Bandingkan kondisi sekarang dengan keadaan sebelum kegiatan dilakukan): ………………………………………………............................................................. 16. Siapa saja yang memprakarsai pelaksanaan kegiatan tersebut? ………………………………………………..…………………………………………..…… 17. Apa yang memotivasi calon melaksanakan kegiatan tersebut? …………………………………………………………………………………………………. 18. Apa saja kreativitas dan inovasi calon dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan kegiatan tersebut (misalnya, menyediakan lahan dan bibit pohon, membuatan sarana penangkaran, menyiapkan bahan sosialisasi, dll.)? ………………………………………………………………………………………………… 19. Bagaimana pengorganisasian kegiatan calon? (apakah dilakukan sendiri, badan usaha, dengan orang lain,organisasi atau kelompok?) …………………………………………………………………………………………………. 20. Berapa biaya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan per-bulan dan dari siapa/mana diperoleh dana tersebut? …………………………………………………………………………………………………. 21. Apa saja teknologi, alat, sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan calon? ………………………………………………………………………………………………… 22. Ketersediaan lahan atau tempat kegiatan calon (berapa banyak/luas, status kepemilikan/pengelolaan, proses kepemilikan)? ……………………………………………………………………………………………… 23. Siapa saja yang membantu calon dalam melakukan kegiatan tersebut dan apa bentuk bantuannya? …………………………………………………………………………………………………. 24. Jelaskan manfaat atau keuntungan apa yang calon dan orang lain peroleh dari kegiatan tersebut? …………………………………………………………………………………………………. 25. Sebutkan nama dan tempat tinggal orang atau kelompok masyarakat yang meniru (apakah kegiatan calon telah ditiru orang atau kelompok lain? Dengan cara menyebarluaskan inovasi tersebut): …………………………………………………………………………………………………. 26. Bagaimana prospek atau keberlanjutan kegiatan calon (jelaskan kemungkinan pengembangannya dalam upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup, uraikan juga apa saja tantangan atau kendalanya)? …………………………..………………………………………………………………….. 27. Uraikan alasan mengapa calon pantas diusulkan menerima penghargaan, apa keistimewaannya? (apa yang diperbuat, prestasinya atau keistimewaannya yang patut dihargai) …………………………………………………………………………………………..…. 28. Popularitas calon menurut masyarakat sekitar atau masyarakat luas? ………………………………………………………………………………………………. 29. Penghargaan yang pernah diterima (lampirkan fotocopy penghargaan yang pernah diterima): ………………………………………………………………………………………………. 30. Keterangan lain yang dianggap perlu ………………………………………………………………………………………………. (Sedapatnya disertai gambar-gambar, audio-visual, sketsa/ilustrasi, sample, dan lain-lain data aktual terkait yang dapat mendukung pencalonan) Mengetahui, Pengusul, (..............................) (………….....…………) Ketentuan: Isilah secara lengkap seluruh pertanyaan dan apabila lembar yang tersedia tidak cukup, agar mengisi pada lembar terpisah Lembar formulir pengusulan ini dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Harap formulir yang telah diisi dikirim sebelum tanggal 10 Maret FORMULIR PENGUSULAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP NASIONAL KALPATARU TAHUN ……*) I. IDENTITAS PENGUSUL Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ……………………………………...………………………… Pekerjaan/Jabatan : ………………………………………………………………… Alamat : ………………………...……………………………………… Telepon/Faksimil : ………………………………………………………………… No Handphone : ………………………………………………………………… E-mail : ………………………………………………………………… Dengan ini mengusulkan Saudara/Kelompok Masyarakat/Pimpinan Lembaga/ Badan Hukum dibawah ini untuk dipertimbangkan sebagai “CALON PENERIMA PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP NASIONAL KALPATARU TAHUN ……” dengan KATEGORI ……………………………… (pilih salah satu): Pengusul ( ) *)Formulir ini dapat diperbanyak, diketik ulang, atau disebarluaskan FORMULIR B KATEGORI PENGABDI LINGKUNGAN KODE CALON PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU TAHUN ….. II. IDENTITAS CALON IDENTITAS CALON NO. URAIAN 1. NAMA : 2. ALAMAT : 3. PEKERJAAN : 4. PENDIDIKAN : 5. ORGANISASI : 6. TANGGAL BERDIRINYA ORGANISASI : III. KEGIATAN CALON KEGIATAN CALON JENIS URAIAN DAN LOKASI UKURAN FREKUENSI TINGKAT KEBERHASILAN 7 8 9 10 11 URAIAN KEGIATAN: LOKASI KEGIATAN: IV. DAMPAK LINGKUNGAN, EKONOMI, DAN SOSIAL BUDAYA DAMPAK LINGKUNGAN, EKONOMI, DAN SOSIAL BUDAYA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN EKONOMI SOSIAL BUDAYA 12 13 14 V. PRAKARSA, MOTIVASI, INOVASI, DAN KREATIVITAS PRAKARSA, MOTIVASI, INOVASI, DAN KREATIVITAS PRAKARSA DAN MOTIVASI INOVASI DAN KREATIVITAS 15 16 A. PRAKARSA: C. INOVASI (IDE, GAGASAN, TEMUAN BARU): B. MOTIVASI: D. KREATIVITAS CALON: VI. KESWADAYAAN DAN KEBERLANJUTAN KESWADAYAAN DAN KEBERLANJUTAN KESWADAYAAN KEBERLANJUTAN/PROSPEK REPLIKATIF 17 18 A. PENGORGANISASIAN KEGIATAN: B. BIAYA DAN SUMBER: C. TEKNOLOGI/ALAT/FASILITAS: D. LAHAN DAN TEMPAT USAHA: A. PROSPEK REFLIKATIF: B. KELOMPOK/PERORANGAN YANG MENIRU: VII. KEISTIMEWAAN DAN PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA KEISTIMEWAAN DAN PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA KEISTIMEWAAN SEHINGGA LAYAK DIUSULKAN PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA 19 20 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 TENTANG PENGHARGAAN KALPATARU TATA KERJA DEWAN PERTIMBANGAN PENGHARGAAN KALPATARU A. Rapat dan Sidang A.1. Rapat Rapat Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru dilakukan untuk membahas peraturan perundangan, persiapan pelaksanaan, penetapan jadwal dan hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemberian Penghargaan Kalpataru. Rapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru dan paling sedikit dihadiri Ketua dan 3 (tiga) orang anggota. A.2. Sidang 1. Sidang Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru dilakukan paling tidak 2 (dua) kali dalam setahun. a. Sidang pertama untuk memilih calon nominasi penerima Penghargaan Kalpataru. Hasil calon nominasi diserahkan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Hasil verifikasi dan validasi disampaikan kembali kepada Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru. b. Sidang kedua untuk MENETAPKAN usulan penerima Penghargaan Kalpataru. 2. Persyaratan sidang. a. Sidang pertama dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota dan dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru. Dalam hal anggota Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru tidak bisa hadir pada sidang pertama, hasil penilaian calon nominasi disampaikan kepada Ketua Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru dengan Berita Acara Tanda Terima. b. Sidang kedua dihadiri secara fisik tidak dapat diwakilkan. Dalam hal sidang kedua tidak memenuhi quorum dan hanya dihadiri oleh 6 (enam) orang, sidang dibuka oleh ketua dan diskors selama 30 (tiga puluh) menit serta dibuka kembali oleh Ketua untuk meminta pendapat kepada anggota yang hadir untuk melanjutkan sidang. B. Pengambilan Keputusan dan Kriteria Penilaian 1. Pengambilan keputusan didasari pada prinsip objektivitas dan keadilan yang didukung oleh fakta, data dan informasi yang aktual dan terpercaya dengan memperhatikan kriteria penilaian. 2. Kriteria penilaian calon penerima Penghargaan Kalpataru, antara lain didasarkan pada: a. pemenuhan persyaratan umum dan khusus; b. gender; c. jenis kegiatan; d. tingkat kebaruan kegiatan; e. lokasi kegiatan; f. ukuran kegiatan; g. frekuensi, intensitas dan lama kegiatan berlangsung (minimal 5 (lima) tahun agar diketahui dampak, manfaat, dan yang meniru); h. biaya kegiatan, keswadayaan dan pengorbanan calon; i. tingkat keberhasilan; j. prakarsa dan motivasi; k. manfaat; l. kreativitas; m. prospek; n. dampak lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi; o. kelompok/orang yang meniru; dan p. tingkat popularitas. 3. Untuk memenuhi prinsip sebagaimana tersebut pada angka B.1., Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru dapat mempertimbangkan hasil verifikasi dan validasi serta saran-saran dari pemerintah daerah dan masyarakat. 4. Calon yang 3 (tiga) kali berturut-turut masuk nominasi, dapat direkomendasikan sebagai penerima Kalpataru. 5. Keputusan sidang diambil dengan cara musyawarah mufakat, dan jika tidak berhasil, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. 6. Keputusan melalui pemungutan suara menjadi sah setelah disetujui oleh mayoritas dari jumlah anggota dewan yang hadir sebagaimana diatur pada butir A.2. C. Hasil Sidang 1. Hasil sidang pertama dibuat berita acara oleh anggota yang hadir, diserahkan kepada Direktur Jenderal untuk diumumkan kepada publik guna mendapatkan sanggahan dan masukan, serta dilaksanakan verifikasi dan validasi di lapangan. 2. Hasil sidang kedua dibuat berita acara, ditandatangani oleh anggota yang hadir dan diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal untuk ditetapkan oleh Menteri. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 TENTANG PENGHARGAAN KALPATARU Bentuk Trophy Penghargaan Kalpataru TROPHY KALPATARU Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 TENTANG PENGHARGAAN KALPATARU Bentuk Piagam Penerima Penghargaan Kalpataru PIAGAM PENGHARGAAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN memberikan penghargaan kepada: ………………………………………… sebagai penerima penghargaan KALPATARU kategori ………………………………………… dalam rangka Hari Lingkungan Hidup 5 Juni ………. Jakarta, 5 Juni ……… Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan …………………………………………… Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 TENTANG PENGHARGAAN KALPATARU A. Bentuk Piagam Nominasi Penghargaan Kalpataru PIAGAM PENGHARGAAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN memberikan penghargaan kepada: ……………………………………… yang masuk nominasi calon penerima penghargaan KALPATARU kategori ……………………………………… dalam rangka Hari Lingkungan Hidup 5 Juni ………. Jakarta, 5 Juni ……… Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ………………………………………………… B. Bentuk Plakat Nominasi Penghargaan Kalpataru Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA

Peraturan Menteri Nomor p-30-menlhk-setjen-kum-1-4-2017 Tahun 2017 tentang Penghargaan Kalpataru

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

BAB IX

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB X

Pasal 32

BAB X

Pasal 33

Pasal 34