PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-28-menlhk-setjen-set-1-12-2020 Tahun 2020 tentang PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2021

PERMEN Nomor p-28-menlhk-setjen-set-1-12-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 4. Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut DAK Penugasan Bidang LHK adalah dana yang dialokasikan untuk kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah untuk pencapaian sasaran prioritas nasional dengan menu yang terbatas dan lokus yang ditentukan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 5. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut OPD Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 6. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut OPD Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. 7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 8. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 10. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 11. Biro Perencanaan adalah biro perencanaan sekretariat jenderal Kementerian.

BAB II

PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pasal 4

Koreksi

(1) DAK Penugasan Bidang LHK meliputi: a. subbidang lingkungan hidup; dan b. subbidang kehutanan. (2) DAK Penugasan Bidang LHK subbidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh OPD Provinsi atau OPD Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan wewenang, serta bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup. (3) DAK Penugasan Bidang LHK subbidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh OPD Provinsi dan OPD Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan wewenang, serta bertanggung jawab di bidang kehutanan. (4) Penyelenggaraan DAK Penugasan Bidang LHK di Kementerian dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan. (5) Unit organisasi Kementerian sebagai pembina teknis DAK Penugasan Bidang LHK meliputi: a. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan; b. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun; d. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; e. Badan Standardisasi dan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan f. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (6) Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan DAK Penugasan Bidang LHK harus mengacu pada dokumen perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (7) Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dapat menyediakan anggaran biaya penunjang, operasional, dan pemeliharaan yang bersumber dari APBD untuk menjaga keberlanjutan program dan kegiatan yang sudah didanai dari DAK Penugasan Bidang LHK.

Pasal 5

(1) Kementerian menyiapkan perencanaan berupa sasaran dan target manfaat program dan/atau kegiatan, rincian kegiatan, perkiraan kebutuhan anggaran, dan data pendukung DAK Penugasan Bidang LHK dengan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan. (2) Dalam hal bidang/subbidang dan lokasi prioritas nasional DAK Penugasan Bidang LHK telah ditetapkan Pemerintah dalam dokumen rencana kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan usulan rencana kegiatan sesuai dengan prioritas nasional kepada Pemerintah. (3) Usulan rencana kegiatan untuk penggunaan DAK Penugasan Bidang LHK mempertimbangkan: a. kebutuhan; b. pengarusutamaan gender; c. anak; dan d. kelompok penyandang disabilitas. (4) Kepala daerah dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) kali usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian paling lambat minggu kesatu bulan Maret tahun anggaran berjalan. (5) Usulan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk optimalisasi penggunaan alokasi DAK Fisik berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi. (6) Optimalisasi sisa kontrak dapat dilaksanakan untuk menambah capaian (output) kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Optimalisasi sisa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dengan tidak menambah menu dan rincian kegiatan baru. (8) Dalam hal daerah mengalami bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, kepala daerah dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana kegiatan dan/atau perubahan rencana kegiatan kepada Kementerian.

Pasal 6

Tujuan DAK Penugasan Bidang LHK meliputi: a. DAK Penugasan Bidang LHK subbidang lingkungan hidup bertujuan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan dari limbah cair, pemantauan kualitas air, dan pengelolaan sampah untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan; dan b. DAK Penugasan Bidang LHK subbidang kehutanan bertujuan untuk memulihkan kesehatan dan/atau meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui skema perhutanan sosial ataupun pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui kelompok tani hutan.

Pasal 7

Sasaran DAK Penugasan Bidang LHK meliputi: a. DAK Penugasan Bidang LHK subbidang lingkungan hidup dengan sasaran berkurangnya beban pencemaran dari air limbah cair, dan sampah yang masuk ke lingkungan, dan tersedianya data pemantauan parameter kualitas air; dan b. DAK Penugasan Bidang LHK subbidang kehutanan dengan sasaran berkurangnya lahan kritis, dan peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat melalui kelompok tani hutan dan/atau kelompok usaha perhutanan sosial.

Pasal 8

Ruang lingkup kegiatan DAK Penugasan Bidang LHK meliputi: a. subbidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh: 1. Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk penyediaan sistem pemantauan kualitas air secara kontinu, otomatis dan daring, serta penyediaan peralatan laboratorium uji kualitas air dan merkuri; dan/atau 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk: a) pembangunan pusat daur ulang sampah dengan kapasitas 10 ton/hari (sepuluh ton per hari); b) pembangunan bank sampah induk dengan kapasitas 3 ton/hari (tiga ton per hari); c) pembangunan rumah kompos dengan kapasitas 1 ton/hari (satu ton per hari); d) pembangunan biodigester dengan kapasitas 1 ton/hari (satu ton per hari) dan sarana pendukungnya; e) penyediaan alat angkut sampah meliputi dump truck, arm roll, motor sampah roda 3 (tiga), kontainer sampah, arm roll truck, dan/atau gerobak pilah sampah; f) penyediaan mesin press hidrolik; dan/atau g) penyediaan mesin pencacah organik. b. subbidang kehutanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk penyelenggaraan rehabilitasi lahan secara vegetatif maupun sipil teknis di luar kawasan hutan yang dilaksanakan dengan pola padat karya bersama masyarakat, meliputi: 1. rehabilitasi mangrove; 2. penanaman hutan rakyat; 3. pembangunan dam penahan; 4. pembangunan gully plug; 5. pembangunan sumur resapan; 6. pembangunan sumber benih unggul; atau 7. bantuan alat ekonomi produktif untuk pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. c. kegiatan, spesifikasi, dan tata cara pelaksanaan DAK Penugasan Bidang LHK terdiri atas: 1. bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan 2. bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

BAB Ketiga

Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Kegiatan

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Kriteria Teknis

Pasal 9

Koreksi

(1) Kriteria teknis dipergunakan sebagai komponen dalam penentuan lokasi dan pertimbangan perencanaan kegiatan DAK Fisik. (2) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. subbidang lingkungan hidup; dan b. subbidang kehutanan. (3) Subbidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan kriteria: a. menu pengelolaan persampahan serta sarana dan prasarana pendukung dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, penurunan stunting, dan pengembangan destinasi wisata prioritas: 1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah menyusun dan MENETAPKAN kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (jakstrada); 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang termasuk: a) lokus penanganan stunting; b) kawasan destinasi wisata prioritas; c) venue Pekan Olahraga Nasional Papua 2021 sesuai arah kebijakan Percepatan Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua; dan d) memiliki nilai capaian pengurangan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di bawah 90% (sembilan puluh persen). b. menu pembangunan early warning system untuk bencana lingkungan hidup dalam upaya penurunan stunting: 1. rincian menu sistem pemantauan kualitas air secara kontinu, otomatis dan daring: a) Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang merupakan lokus desa penanganan stunting; atau b) Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada 15 (lima belas) daerah aliran sungai prioritas, 15 (lima belas) danau prioritas dan sungai tercemar berat. 2. rincian menu alat laboratorium uji kualitas air dan merkuri: a) Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan lokus desa penanganan stunting; b) Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada 15 (lima belas) daerah aliran sungai prioritas, 15 (lima belas) danau prioritas dan sungai tercemar berat; c) Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan lokus rencana aksi penanganan merkuri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d) Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki laboratorium lingkungan telah operasional dan terakreditasi atau uji profisiensi. (4) Subbidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan kriteria: a. daerah yang memiliki lahan sangat kritis dan kritis di luar kawasan hutan; b. daerah tangkapan air dan bangunan penting serta di luar provinsi dengan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi yang besar; c. daerah aliran sungai sangat prioritas 15 (lima belas) daerah aliran sungai prioritas dan daerah aliran sungai rawan bencana banjir, longsor, dan kekeringan; d. daerah aliran sungai yang menjadi hulu dari 15 (lima belas) danau prioritas; e. daerah yang memiliki kawasan mangrove kritis sesuai peta indikatif rehabilitasi mangrove; f. kelompok tani hutan madya; atau g. kelompok usaha perhutanan sosial dengan kriteria silver dan/atau gold.

BAB III

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan DAK Fisik Penugasan Bidang LHK dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan. (2) Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah dibantu oleh pusat pengendalian pembangunan ekoregion dan unit pelaksana teknis Kementerian. (3) Kepala OPD Provinsi dan Kepala OPD Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik meliputi: a. laporan triwulan kemajuan pelaksanaan kegiatan, permasalahan, dan serapan anggaran DAK Fisik; b. laporan akhir capaian pelaksanaan kegiatan; dan c. laporan capaian hasil jangka pendek (immediate outcome). (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelaporan secara daring. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam periode: a. triwulan pertama yang berakhir pada setiap tanggal 31 Maret, pelaporan dilaksanakan mulai tanggal 1 April sampai dengan 15 April; b. triwulan kedua yang berakhir pada setiap tanggal 30 Juni, pelaporan dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 15 Juli; c. triwulan ketiga yang berakhir pada setiap tanggal 30 September, pelaporan dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 15 Oktober; d. triwulan keempat yang berakhir pada setiap tanggal 31 Desember, pelaporan dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 15 Januari 2022; e. laporan capaian hasil jangka pendek (immediate outcome) disampaikan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berikutnya setelah pelaksanaan, melalui sistem pelaporan secara daring dan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi; dan f. laporan akhir tahun disampaikan pada periode pelaporan triwulan keempat dalam bentuk dokumen digital dan disampaikan secara daring dengan format laporan akhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat: a. rincian alokasi anggaran; b. target kinerja; c. lokasi kegiatan; d. rencana kegiatan; e. realisasi anggaran; f. realisasi fisik; g. data dukung dan bukti pelaksanaan kegiatan; h. permasalahan dan kendala; dan i. analisis dan rekomendasi. (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dalam bentuk dokumen digital yang sudah disahkan dan disampaikan oleh gubernur, bupati/wali kota kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan/atau Kepala OPD Provinsi. (8) Laporan triwulan dan laporan akhir tahun dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan DAK Fisik dengan komponen penilaian meliputi: a. kesesuaian rencana kegiatan dengan arahan pemanfaatan dan lingkup kegiatan DAK Penugasan Bidang LHK; b. kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kegiatan, termasuk realisasi anggaran dan capaian fisik kegiatan; c. pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan; d. manfaat pelaksanaan kegiatan; dan e. kepatuhan dan ketertiban pelaporan. (9) Gubernur, bupati/wali kota harus menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri. (10) Menteri menyampaikan hasil evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri. (11) Menteri dapat memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menghentikan penyaluran Dana DAK Fisik tahun berikutnya bagi gubernur, bupati/wali kota yang tidak menyampaikan laporan. (12) Kinerja penggunaan DAK Penugasan Bidang LHK dan capaian hasil jangka pendek (immediate outcome) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Fisik oleh Kementerian pada tahun anggaran berikutnya.

Peraturan Menteri Nomor p-28-menlhk-setjen-set-1-12-2020 Tahun 2020 tentang PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11