Peraturan Menteri Nomor p-25-menlhk-setjen-kum-1-7-2018 T…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. 4. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. 5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mendukung tata kelola perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan standard pelayanan publik dan perlindungan lingkungan hidup. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya untuk MENETAPKAN: a. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL; dan b. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL.

Pasal 3

Koreksi

(1) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan dokumen lingkungan hidup, meliputi: a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal; b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL; dan c. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL. (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri. (3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

Koreksi

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 5

Koreksi

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. proses penapisan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dan SPPL; dan b. penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dan SPPL.

Pasal 6

Koreksi

(1) Gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan penapisan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL. (2) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi lingkungan hidup daerah provinsi atau instansi lingkungan hidup daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan. (3) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh jenis Usaha dan/atau Kegiatan dari berbagai sektor.

Pasal 7

(1) Penapisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. memastikan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dari berbagai sektor tidak termasuk dalam jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal; b. memastikan potensi dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan dari berbagai sektor telah tersedia teknologi untuk menanggulangi dampak tersebut; dan c. memeriksa peraturan yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian tentang jenis Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL. (2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria sebagai berikut: a. tidak termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal yang ditetapkan oleh Menteri; dan/atau b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak berlokasi di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal tidak tersedia teknologi penananganan dampak dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan, rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut termasuk dalam kriteria wajib memiliki Amdal. (4) Dalam hal kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian belum MENETAPKAN jenis Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL dan SPPL atau telah MENETAPKAN jenis Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL- UPL dan SPPL, tetapi tidak dilengkapi dengan skala/besaran atau skala/besarannya telah ditentukan tetapi tidak ditentukan batas bawahnya, penapisan dapat dilakukan dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah, kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian terkait dan/atau pakar terkait. (5) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tahapan: a. melakukan analisis terkait dengan komponen- komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam kaitannya dengan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkannya serta upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan, yang terdiri atas: 1. jenis kegiatan; 2. skala/besaran/ukuran; 3. kapasitas produksi; 4. luas lahan yang dimanfaatkan; 5. limbah dan/atau cemaran dan/atau dampak lingkungan; 6. teknologi yang tersedia dan/atau digunakan; 7. jumlah komponen lingkungan yang terkena dampak; 8. besaran investasi 9. terkonsentrasi atau tidaknya kegiatan; 10. jumlah tenaga kerja; dan 11. aspek sosial kegiatan; b. Apabila salah satu komponen-komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memberikan dampak lingkungan hidup terhadap lingkungan hidup dan memerlukan UKL-UPL, jenis Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dapat ditetapkan wajib memiliki UKL-UPL; dan c. Apabila seluruh komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak memberikan dampak lingkungan hidup terhadap lingkungan hidup dan tidak memerlukan UKL-UPL, jenis Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dapat ditetapkan wajib memiliki SPPL.

Pasal 8

Koreksi

(1) Berdasarkan penapisan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerbitan keputusan gubernur atau bupati/wali kota.

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2018 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd d. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor p-25-menlhk-setjen-kum-1-7-2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9