PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-25-menlhk-setjen-kum-1-12-2020 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATANFUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENYESUAIAN(INPASSING)

PERMEN Nomor p-25-menlhk-setjen-kum-1-12-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Penyesuaian (Inpassing) adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu. 3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 4. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah. 5. Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Penyuluh Lingkungan Hidup adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat, kelompok masyarakat, usaha dan kelompok usaha dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat. 6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu. 9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan. 10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 11. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 12. Unit Organisasi adalah unit kerja PNS yang akan diusulkan menjadi Pejabat Fungsional. 13. Instansi Pemerintah adalah Instansi pusat dan instansi daerah.

BAB III

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN USULAN PENYESUAIAN (INPASSING)

Pasal 5

Koreksi

(1) Penghitungan kebutuhan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (Inpassing) didasarkan pada: a. penghitungan analisis jabatan; dan b. penghitungan analisis beban kerja, yang dituangkan dalam peta jabatan. (2) Penghitungan analisis jabatan dan penghitungan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Unit Organisasi dan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 6

(1) Hasil penghitungan analisis jabatan dan penghitungan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun berdasarkan format rincian penetapan kebutuhan Penyesuaian (Inpassing) dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup. (2) Format rincian penetapan kebutuhan Penyesuaian (Inpassing) dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penyusunan analisis jabatan dan analisa beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Hasil penghitungan analisis jabatan, penghitungan analisis beban kerja, dan usulan penetapan kebutuhan Penyesuaian (Inpassing) dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 disampaikan Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Menteri melalui kepala biro kepegawaian dan organisasi.

Pasal 8

(1) Berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 Menteri melalui Sekretaris Jenderal mengeluarkan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah. (2) Rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, berupa: a. hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja secara elektronik melalui sistem e-formasi; dan/atau b. dokumen fisik usul penetapan formasi, peta jabatan dan photokopi rekomendasi. (3) Penyampaian dokumen fisik hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, usulan penetapan formasi, peta jabatan dan photokopi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dari instansi pembina ditembuskan kepada kepala badan kepegawaian negara.

Pasal 9

(1) Berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi melakukan evaluasi sebagai dasar dalam MENETAPKAN kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup. (2) Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.

Pasal 10

Pasal 11

(1) Berdasarkan usulan PNS yang akan diangkat sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Sekretaris Jenderal melalui kepala biro kepegawaian dan organisasi melakukan verifikasi dan validasi. (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan dokumen usulan sesuai kriteria dan persyaratan serta menentukan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup yang akan diduduki. (3) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala biro kepegawaian dan organisasi MENETAPKAN daftar calon peserta Uji Kompetensi. (4) Daftar calon peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala biro kepegawaian dan organisasi kepada kepala pusat perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan untuk dilakukan Uji Kompetensi sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup yang akan diduduki.

BAB Kesatu

Penghitungan Kebutuhan Penyesuaian (Inpassing)

Pasal 5

Koreksi

(1) Penghitungan kebutuhan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (Inpassing) didasarkan pada: a. penghitungan analisis jabatan; dan b. penghitungan analisis beban kerja, yang dituangkan dalam peta jabatan. (2) Penghitungan analisis jabatan dan penghitungan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Unit Organisasi dan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 6

(1) Hasil penghitungan analisis jabatan dan penghitungan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun berdasarkan format rincian penetapan kebutuhan Penyesuaian (Inpassing) dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup. (2) Format rincian penetapan kebutuhan Penyesuaian (Inpassing) dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penyusunan analisis jabatan dan analisa beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Hasil penghitungan analisis jabatan, penghitungan analisis beban kerja, dan usulan penetapan kebutuhan Penyesuaian (Inpassing) dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 disampaikan Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Menteri melalui kepala biro kepegawaian dan organisasi.

Pasal 8

(1) Berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 Menteri melalui Sekretaris Jenderal mengeluarkan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah. (2) Rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, berupa: a. hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja secara elektronik melalui sistem e-formasi; dan/atau b. dokumen fisik usul penetapan formasi, peta jabatan dan photokopi rekomendasi. (3) Penyampaian dokumen fisik hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, usulan penetapan formasi, peta jabatan dan photokopi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dari instansi pembina ditembuskan kepada kepala badan kepegawaian negara.

Pasal 9

(1) Berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi melakukan evaluasi sebagai dasar dalam MENETAPKAN kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup. (2) Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.

BAB Kedua

Tata Cara Penyampaian Usulan Penyesuaian (Inpassing)

Pasal 10

Koreksi

(1) Berdasarkan hasil penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pimpinan Instansi Pemerintah mengusulkan PNS yang akan diangkat sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (Inpassing) kepada Sekretaris Jenderal melalui kepala biro kepegawaian dan organisasi. (2) Usulan PNS yang akan diangkat sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan: a. photokopi surat keputusan dan/atau surat penugasan dari pimpinan Unit Organisasi mengenai pelaksanaan tugas Penyuluh Lingkungan Hidup; b. photokopi ijazah yang dilegalisir oleh pimpinan unit kerja; c. photokopi surat keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang; d. photokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang; e. photokopi nilai prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang; f. surat keterangan sehat dari instansi yang berwenang; g. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup dari PNS yang bersangkutan; dan h. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menerangkan: 1. telah melaksanakan tugas atau pengalaman di bidang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup paling sedikit 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; 2. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada periode Penyesuaian (Inpassing); 3. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS; 4. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada periode Penyesuaian (Inpassing); dan 5. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara pada periode Penyesuaian (Inpassing). (3) Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Surat keterangan dari pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Berdasarkan usulan PNS yang akan diangkat sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Sekretaris Jenderal melalui kepala biro kepegawaian dan organisasi melakukan verifikasi dan validasi. (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan dokumen usulan sesuai kriteria dan persyaratan serta menentukan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup yang akan diduduki. (3) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala biro kepegawaian dan organisasi MENETAPKAN daftar calon peserta Uji Kompetensi. (4) Daftar calon peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala biro kepegawaian dan organisasi kepada kepala pusat perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan untuk dilakukan Uji Kompetensi sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup yang akan diduduki.

BAB V

PENETAPAN KEPUTUSAN PENYESUAIAN (INPASSING)

Pasal 15

Koreksi

(1) Kepala biro kepegawaian dan organisasi MENETAPKAN Angka Kredit kumulatif Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (Inpassing) bagi PNS yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi. (2) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. pangkat terakhir; b. masa kerja dalam pangkat terakhir; dan c. tingkat pendidikan. (3) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (Inpassing).

Pasal 16

(1) Berdasarkan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kepala biro kepegawaian dan organisasi menerbitkan rekomendasi pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (Inpassing) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Uji Kompetensi. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu Penyesuaian (Inpassing).

Pasal 17

(1) Berdasarkan rekomendasi pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (Inpassing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Pejabat Pembina Kepegawaian menerbitkan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (Inpassing). (2) Keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (Inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang bersangkutan melalui Pimpinan Unit Organisasi yang mengusulkan, dengan tembusan: a. bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; dan 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat. b. bagi PNS pusat yang bekerja di Unit Pelaksana Teknis dan PNS Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota: 1. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat; dan 2. Kepala Biro Keuangan atau Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

(1) Berdasarkan hasil penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pimpinan Instansi Pemerintah mengusulkan PNS yang akan diangkat sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (Inpassing) kepada Sekretaris Jenderal melalui kepala biro kepegawaian dan organisasi. (2) Usulan PNS yang akan diangkat sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan: a. photokopi surat keputusan dan/atau surat penugasan dari pimpinan Unit Organisasi mengenai pelaksanaan tugas Penyuluh Lingkungan Hidup; b. photokopi ijazah yang dilegalisir oleh pimpinan unit kerja; c. photokopi surat keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang; d. photokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang; e. photokopi nilai prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang; f. surat keterangan sehat dari instansi yang berwenang; g. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup dari PNS yang bersangkutan; dan h. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menerangkan: 1. telah melaksanakan tugas atau pengalaman di bidang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup paling sedikit 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; 2. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada periode Penyesuaian (Inpassing); 3. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS; 4. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada periode Penyesuaian (Inpassing); dan 5. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara pada periode Penyesuaian (Inpassing). (3) Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Surat keterangan dari pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor p-25-menlhk-setjen-kum-1-12-2020 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATANFUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENYESUAIAN(INPASSING)

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20