PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-24-menlhk-setjen-kum-1-5-2019 Tahun 2019 tentang BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAH SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN

PERMEN Nomor p-24-menlhk-setjen-kum-1-5-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Biaya Layanan Pengolahan Sampah yang selanjutnya disingkat BLPS adalah belanja yang dikeluarkan dari anggaran belanja daerah kepada Pengelola Sampah, berdasarkan volume yang dikelola per ton dan merupakan kompensasi atas jasa pengolahan Sampah di lokasi tertentu yang ditetapkan, diluar biaya pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir. 2. Sampah adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 3. Tahun Anggaran adalah masa 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. 4. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan. 5. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah. 6. Pembangkit Listrik Berbasis Sampah yang selanjutnya disebut PLTSa adalah pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dapat mengurangi volume Sampah secara signifikan serta teruji. 7. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. 8. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 10. Direktur Jenderal adalah pimpinan unit kerja setingkat eselon I yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah.

BAB III

BESARAN BANTUAN BLPS DAN METODE PENGHITUNGAN

Pasal 4

Koreksi

Besaran bantuan BLPS paling tinggi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton sampah.

Pasal 5

Koreksi

Besaran bantuan BLPS didasarkan pada performa PLTSa yang meliputi: a. pelaksanaan Jakstrada; b. volume sampah yang diolah; c. energi listrik yang dihasilkan; dan d. pelaporan.

Pasal 6

(1) Besaran bantuan BLPS dihitung berdasarkan metode yang meliputi: a. metode penghitungan tahun pertama; dan b. metode penghitungan tahun selanjutnya. (2) Metode penghitungan tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: besaran bantuan BLPS (rupiah) = performa PLTSa (100%) x besaran permohonan bantuan BLPS (rupiah/ton) x volume sampah per tahun yang akan diolah (ton). (3) Metode penghitungan tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: besaran bantuan BLPS (rupiah) = performa PLTSa (%) x besaran permohonan bantuan BLPS (rupiah/ton) x volume sampah per tahun yang akan diolah (ton).

Pasal 7

(1) Penilaian performa PLTSa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut: performa PLTSa = (0,4 x penilaian indikator Jakstrada) + (0,3 x penilaian indikator jumlah volume sampah yang diolah) + (0,2 x penilaian indikator energi listrik yang dihasilkan) + (0,1 x penilaian indikator laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan bantuan BLPS). (2) Penilaian indikator Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut: penilaian indikator Jakstrada = 100% x realisasi pengurangan sampah + realisasi penanganan sampah target pengurangan sampah Jakstrada + target penanganan sampah Jakstrada (3) Penilaian indikator jumlah volume sampah yang diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut: penilaian indikator volume sampah = 100% x realisasi volume sampah yang diolah (ton) desain atau rencana volume sampah yang diolah padatahun sebelumya (ton) (4) Penilaian indikator energi listrik yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut: penilaian indikator energi listrik yang dihasilkan = 100% x realisasi konversi energi listrik yang diasilkan (Mwh/ton) desain atau rencana konversi energi listrik yang dihasilkan (Mwh/ton) (5) Penilaian indikator laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan bantuan BLPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut: a. penilaian indikator laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan bantuan BLPS; = (100% x laporan lengkap) atau b. penilaian indikator laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan bantuan BLPS. = (100% x laporan tidak lengkap)

Pasal 8

(1) Dalam hal hasil penilaian indikator volume sampah yang diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berjumlah ≥ 95 % (lebih besar atau sama dengan sembilan puluh lima persen) maka hasil penilaian indikator dibulatkan menjadi 100% (seratus persen). (2) Dalam hal hasil penilaian indikator energi listrik yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berjumlah berjumlah ≥ 95 % (lebih besar atau sama dengan sembilan puluh lima persen) maka hasil penilaian indikator dibulatkan menjadi 100% (seratus persen).

BAB IV

TATA CARA PENGUSULAN BANTUAN BLPS DAN PERSYARATANNYA

Pasal 9

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengajukan permohonan bantuan BLPS kepada Menteri. (2) Pengajuan permohonan bantuan BLPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kategori menurut periode operasional PLTSa yang meliputi: a. pengajuan permohonan bantuan BLPS tahun pertama; dan b. pengajuan permohonan bantuan BLPS tahun selanjutnya. (3) Pengajuan permohonan bantuan BLPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukanpaling lambat: a. bulan September, 2 (dua) tahun sebelum Tahun Anggaran berjalan, untuk pengajuan bantuan BLPS tahun pertama; dan b. bulan September sebelum Tahun Anggaran berjalan, untuk permohonan bantuan BLPS tahun selanjutnya. (4) Permohonan bantuan BLPS diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pasal 11

Permohonan bantuan BLPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan: a. validasi terhadap permohonan bantuan BLPS; dan b. penghitungan besaran bantuan BLPS.

Pasal 12

(1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan bantuan BLPS. (2) Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan: a. lengkap dan benar, Direktur Jenderal melakukan penghitungan besaran usulan bantuan BLPS; atau b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, Direktur Jenderal memberikan notifikasi kepada pemohon agar melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan bantuan BLPS yang telah diajukan. (3) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemohon melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan bantuan BLPS paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 13

(1) Hasil validasi dan penghitungan besaran bantuan BLPS disusun dalam bentuk berita acara yang berisi informasi mengenai: a. lokasi PLTSa; b. potensi sampah terolah; dan c. usulan besaran bantuan BLPS. (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Direktur Jenderal melakukan kompilasi berita acara dan melaporkan kepada Menteri untuk proses lanjut menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Dalam melaksanakan validasi terhadap permohonan bantuan BLPS dan penghitungan besaran bantuan BLPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktur Jenderal membentuk tim.

Pasal 15

(1) Menteri mengajukan usulan bantuan BLPS berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kepada Menteri Keuangan,Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat pada awal bulan Oktober sebelum Tahun Anggaran berjalan. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar bagi direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang perimbangan keuangan dalam MENETAPKAN besaranbantuan BLPS yang akan disalurkan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (4) Dalam hal dibutuhkan, untuk maksud tersebut pada ayat (3) dapat dilakukan konsultasi antara Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Pemerintah Daerah.

BAB V

PELAPORAN, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan bantuan BLPS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan bantuan BLPS kepada Menteri dengan tembusan laporan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. laporan semesteran; dan b. laporan tahunan. (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat informasi mengenai: a. realisasi penyerapan bantuan BLPS; b. realisasi penggunaan bantuan BLPS; c. volume pengolahan sampah; d. energi listrik yang dihasilkan dari pengolahan sampah; e. hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan f. permasalahan dan hambatan serta saran tindak lanjut. (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat informasi mengenai: a. laporan semesteransebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk periode berjalan; b. total volume sampah terolah selama operasional TPSa; c. total energi listik yang dihasilkan selama operasional TPSa; d. pelaksanaan Jakstrada; dan e. permasalahan dan hambatan, serta saran tindak lanjut. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat: a. pada minggu kedua bulan Juli Tahun Anggaran berjalan, untuk laporan semesteran; dan b. pada minggu kedua bulan JanuariTahun Anggaran berikutnya, untuk laporan tahunan. (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam bentuk salinan fisik dan/atau elektronik dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan pengawasan dalam bentuk verifikasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (2) Verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. (3) Menteri membatalkan usulan bantuan BLPS jika hasil verifikasi menunjukkan: a. PLTSa tidak beroperasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara berturut-turut; dan/atau b. terjadi penyalahgunaan bantuan BLPS. (4) Pembatalan usulan bantuan BLPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 18

Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan pembinaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam operasional PLTSa.

Pasal 19

Pengajuan Bantuan BLPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), untuk tahun anggaran 2019 dapat dilakukan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

(1) Pengajuan permohonan bantuan BLPS tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilengkapi dengan persyaratan teknis dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai penyediaan biaya pengoperasian instalasi PLTSa oleh Pemerintah Daerah. (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kajian kelayakan PLTSa, yang meliputi: 1. jumlah sampah yang akan diolah dalam satuan ton per hari; 2. jenis teknologi PLTSa; 3. biaya investasi; 4. biaya operasional dan pemeliharaan; 5. jangka waktu kerja sama; 6. bentuk kerja sama; dan 7. besaran BLPS. b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai peruntukkan; c. Jakstrada yang telah disahkan; d. perjanjian kerja sama dengan badan usaha tentang PLTSa dengan melampirkan: 1. dokumen tender; 2. dokumen penawaran biaya pembangunan PLTSa; 3. Izin Lingkungan; 4. izin mendirikan bangunan (IMB);dan 5. dana jaminan pelaksanaan yang disediakan badan usaha. e. surat pernyataan jaminan pelaksanaan pengoperasian komersial PLTSa sesuai dengan waktu operasional komersial yang ditetapkan pada perjanjian jual beli listrik antara operator PLTSa dengan perusahaan listrik negara; f. penyediaan biaya pengoperasian instalasi PLTSa dari Pemerintah Daerah; dan g. dokumen teknis PLTSa yang memuat: 1. desain teknologi PLTSa yang dipilih; 2. desain jangka waktu usia pakai paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; 3. desain kapasitas jumlah sampah yang dapat diolah; 4. desain kapasitas energi listrik yang dapat dihasilkan per tahun; dan 5. desain alat pengendalian pencemaran lingkungan hidup. (3) Permohonan bantuan BLPS tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b memuat: a. laporan mengenai hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan Izin Lingkungan dan ketentuan Peraturan Perundang- undangan; b. laporan pelaksanaan Jakstrada; c. laporan mengenai realisasi volumepengolahan sampah tahun sebelumnya dalam satuan ton per tahun; d. laporan mengenai energi listrik yang telah dihasilkan dari pengolahan sampah tahun sebelumnya dalam satuan MWh/ton (Mega Watt hour per ton); dan e. laporan mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan bantuan BLPStahun sebelumnya. (4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor p-24-menlhk-setjen-kum-1-5-2019 Tahun 2019 tentang BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAH SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20