PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-22-menlhk-setjen-kum-1-10-2020 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.4/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/1/2016 TENTANG PEMBATASAN LUASAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) DALAM HUTAN ALAM ATAU IUPHHK HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI

PERMEN Nomor p-22-menlhk-setjen-kum-1-10-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/ PHPL.3/1/2016 tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 285) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. pembatasan luasan dikecualikan terhadap permohonan pemberian IUPHHK-HA atau IUPHHK-HTI yang telah berproses hingga penetapan berita acara penilaian proposal teknis sebelum berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/1/2016 tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi. b. dalam hal pemegang IUPHHK-HA yang luasannya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), penerbitan perpanjangan IUPHHK-HA dilakukan penyesuaian pembatasan luas.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2020 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttdttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 November 20205 Agustus 2017 Juli 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttdttd. WIDODO EKATJAHJANA

Pasal I

Koreksi